Heboh Tuntutan Kartu Kuning Ketua BEM UI ke Jokowi, Orang Papua Berikan Fakta Menohok
emberian kartu kuning oleh Ketua BEM UI Zaadit Taqwa kepada Jokowi menjadi pembicaraan hangat warganet di media sosial.
lihat foto
TRIBUNBATAM.ID - Pemberian kartu kuning oleh Ketua BEM UI Zaadit Taqwa kepada Jokowi menjadi pembicaraan hangat warganet di media sosial.
Jokowi memberikan pidato sambutannya saat acara Dies Natalis UI ke 68 di Balairung UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2018).
Dirinya mengaku melakukan aksi nekat lantaran memiliki tiga tuntutan kepada Jokowi.
Baca: Terungkap! Inilah 3 Alasan Zaadit Berani Acungkan Kartu Kuning untuk Jokowi di UI
Baca: Begini Nasib Ketua BEM UI Zaadit Taqwa Usai Acungkan Kartu Kuning kepada Jokowi
Tiga tuntutan tersebut antara lain:
1. Terkait gizi buruk di Papua untuk segera diselesaikan oleh pemerintah karena lokasi kejadian luar biasa campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, merupakan bagian dari Indonesia.
"Kami ingin mau dipercepat penyelesaiannya karena sudah lama dan sudah banyak korban," ucapnya.
2. Plt atau penjabat gubernur yang berasal dari perwira tinggi TNI/Polri.
"Kita tidak pingin kalau misalnya kembali ke zaman orde baru, kita tidak pengen ada dwifungsi Polri, dimana Polisi aktif pegang jabatan gitu (gubernur) karena tidak sesuai dengan UU Pilkada dan UU Kepolisian," papar Zaadit.
3. Persoalan Permenristekdikti tentang Organisasi Mahasiswa (Ormawa) karena dapat mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa.
Karena satu poin yang disampaikan menyangkut Papua, akun Twitter @papua_satu juga memberikan klarifikasi.
Akun yang mengatakan berkediaman di Papua ini mengatakan, "Jika tenaga medis dijadikan alasan memberi kartu kuning pada Pak Presiden @jokowi maka kami mengundang dokter dokter muda @univ_indonesia untuk praktek di pedalaman Papua, jangan hanya banyak bicara saja di Jakarta sana. Cc @PemprovPapua @KedokteranUI #KartuKuningJokowi".
Akun ini juga memberikan pembelaan kepada Jokowi saat menanggapi akun @SyarifahKabah yang menyebutkan bahwa melindungi isegenap rakyat Indonesia, termasuk suku Asmat adalah kewajiban Presiden itu KEWAJIBAN PRESIDEN dan amanat Konstitusi.
Papua satu mengatakan, Jokowi sudah melindungi suku Asmat, dan kasus gizi buruk di sana sudah teratasi.
