KEPRI REGION

Nurdin Berharap Kebijakan Fiskal untuk Daerah Kepulauan Dirombak: Formula Selama Ini Tidak Adil

Nurdin menilai, selama ini kebijakan fiskal untuk pembangunan daerah tidak adil karena dihitung berdasarkan luas daratan dan jumlah penduduknya.

Humas Pemprov Kepri
Gubernur Kepri Nurdin Basirun menjadi pemateri pada FGD Penguatan Konstitusionalitas Masyarakat Pinggir Indonesia, di Ruang Rapat Besar Media Indonesia, Jakarta, Selasa (27/2/2018) pagi. 

"Aplikasinya yang harus kita dorong bersama,” kata Nurdin.

 Nurdin sangat mendukung pembangunan dari pinggiran. Kepri yang berada di pinggir siap menjadi mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Titik poinnya ada di Selat Malaka, Selat Philips, juga Laut Natuna Utara.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampuno juga sepakat perlunya perhatian terhadap daerah kepulauan.

Ia mengatakan, rata-rata pendapatan daerah kepulauan lebih kecil dari yang non-kepulauan.

PAD-nya juga lebih kecil dan yang ditransfer dari pemerintah pusat juga rendah.

 “Karena itu diperlukan payung hukum baru untuk memproteksi daerah kepulauan dan memberi keadilan,” kata Nono.

DPD berinisiatif membuat RUU Daerah Kepulauan. Tahun ini RUU sudah masuk Prolegnas DPR RI dan DPD berharap segera diundangkan.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved