Nurdin Berharap Kebijakan Fiskal untuk Daerah Kepulauan Dirombak: Formula Selama Ini Tidak Adil

TRIBUNBATAM.ID, JAKARTA -  Gubernur H Nurdin Basirun kembali menegaskan bahwa daerah kepulauan harus dapat perhatian khusus.

Ia menilai, selama ini kebijakan fiskal untuk pembangunan daerah tidak adil karena dihitung berdasarkan luas daratan dan jumlah penduduknya.

“Kalau luas daratan, Kepri hanya empat persen. Kalau jumlah penduduk mungkin sama dengan satu kecamatan di Pulau Jawa. Kita ingin mendorong untuk pembangunan yang adil di daerah kepulauan,” kata Nurdin saat menjadi pemateri pada FGD Penguatan Konstitusionalitas Masyarakat Pinggir Indonesia, di Ruang Rapat Besar Media Indonesia, Jakarta, Selasa (27/2/2018) pagi.

Baca: Batam Jadi Pusat Logistik, BP Batam Undang Investor yang Mau Kembangkan Bandara dan Pelabuhan

Baca: Termasuk Jembatan Batam Bintan, 7 Proyek Strategis Usulan Gubernur Kepri Disetujui Presiden

Baca: Personal Branding di Media Sosial, Penting Lho! Simak 6 Rahasia Suksesnya

Nurdin hadir sebagai pembicara bersama Wakil Ketua DPD RI Nono Sampuno, Gubernur Lemhanas Agus Widjojo dan anggota DPR RI Budiman Sudjatmiko.

Beberapa anggota DPD dan DPR RI juga tampak hadir dalam diskusi itu. FGD ini digelar oleh Digital Media Research Center tersebut.

Menurut Nurdin, tantangan ke depan Kepri adalah memperkuat ekonomi, memperbanyak pembangunan infrastruktur, juga pendidikan dan yang lainnya.

Semua itu akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan. 

Menurut Nurdin, dengan kondisi saat ini bukan pihaknya tidak berbuat. Tapi jika kemampuan fiskal ditambah, niscaya akan ada percepatan dan hasil maksimal untuk itu.

“Mudah-mudahan ada konstruksi politik yang memberikan keadilan untuk membangun daerah kepulauan,” kata Nurdin.

Roh negara ini, kata Nurdin, adalah bahari, maritim.

Nurdin bersyukur Nawacita Presiden Jokowi-JK sudah memperetas arah pembangunan tersebut.

Baik dari aspek kemaritiman maupun daerah pinggiran. Apalagi Kepri memang daerah maritim dan pinggiran.