Breaking News:

Kasus Narkoba di Batam

Untuk Perangi Narkoba, Haruskan Indonesia 'Sebrutal' Filipina? Ini Analisisnya

Melihat begitu maraknya penyelundupan Narkoba ke Indonesia, membuat Presiden Jokowi, memerintahkan agar menembak pengedar Narkoba.

tribun batam
Kapolri Jenderal Tito Karnavian (tengah) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (sampingnya) saat ekspos tangkapan 1,6 ton sabu di Pelabuhan Logistik Sekupang, Batam, Jumat (22/2/2018). 

Sejumlah kalangan kemudian membandingkan pernyataan Presiden Jokowi dengan kebijakan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte.

Dalam beberapa kesempatan, juru bicara BNN, Sulistiandriatmoko, mengatakan bahwa pernyataan presiden ini tidak serta-merta menjadi panduan bagi petugas di lapangan, karena menurutnya sudah ada aturan hukum yang jelas.

Sulistiandriatmoko membantah bahwa pernyataan presiden akan mengubah aksi memerangi Narkoba di Indonesia menjadi menjadi seperti Filipina dengan metode Presiden Duterte.

"Tidak bisa disama-samakan dengan negara lain, beda kultur juga kan antara Indonesia dengan Filipina," katanya.

Ekspose penangkapan 1,6 ton sabu oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan menkeu Sri Mulyani di Mapolda Kepri.
Ekspose penangkapan 1,6 ton sabu oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan menkeu Sri Mulyani di Mapolda Kepri. ()

Bagaimanapun, langkah yang dipraktekkan Filipina, selain melanggar HAM, juga dinilai tidak akan efektif dalam mengatasi masalah narkoba di Indonesia, kata Direktur LBH Masyarakat, Ricky Gunawan, yang kerap menangani kasus hukum pengedar dan pengguna narkoba.

"Artinya ada problem dengan kebijakan tersebut. Sehingga tidak perlu diulang di Indonesia," kata Ricky.

Lagipula, menurutnya, banyak korban tidak bersalah dalam ditembak mati dalam kasus di Filipina.

Menurut Ricky, salah-satu solusi tepat yang dianggapnya dapat menyelesaikan masalah penyelundupan, pengedaran, dan penggunaan narkoba secara ilegal di Indonesia adalah dengan langkah dekriminalisasi narkoba.

"Pemakaian narkotika itu semestinya diperlakukan sebagai persoalan kesehatan, bukan persoalan hukum seperti yang berlaku di Indonesia sekarang," jelasnya kepada BBC Indonesia.

Selama masih dinyatakan sebagai persoalan hukum, menurutnya, maka orang-orang yang hendak melakukan rehabilitasi narkoba akan tetap mengalami kesulitan.

Halaman
123
Penulis:
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved