Gubernur Kepri Berharap Bisa Impor Beras: 2 Juta Penduduk Tak Mengganggu Produksi Nasional

Laporan Tribunnews Batam Dewi Haryati

TRIBUNBATAM.id, BATAM- Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad kembali menyuarakan harapan, agar keran importasi beras untuk Kepri bisa dibuka.

Itu mengingat daerah Kepri bukanlah daerah penghasil beras.

Selama ini untuk kebutuhan beras, Kepri masih mengandalkan beras dari gudang di Cipinang, Jakarta.

Sedangkan ongkos logistiknya juga terbilang mahal.

Belum lagi jika stok beras di gudang asal menipis karena tergantung musim panen raya, akan langsung berimbas pada harga jual beras di pasaran Kepri, khususnya Batam.

Baca: Menko Darmin Ingin Juli Ini Sudah Ada KEK di Batam: Kalau KEK Jalan, Tak Ada Lagi BP Batam

Baca: Pemerintah Targetkan 5 KEK di Batam. Darmin: Mau Tetap FTZ Silakan, Tapi Jangan Cemburu Ya

Hal tersebut disampaikan ke dua kepala pemerintahan ini dalam rapat koordinasi pemerintah, pemerintah daerah dan Bank Indonesia, Jumat (13/4/2018) di Hotel Radisson.

Rapat itu turut dihadiri Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian Darmin Nasution serta Gubernur BI Agus Matowardojo.

"Kita harapkan impor beras untuk Kepri bisa dilakukan supaya rentang kendalinya tak jauh," kata Nurdin.

Secara resmi, lanjut Nurdin, Pemprov Kepri sudah menyurati pemerintah pusat terkait hal ini.

Kebutuhan pokok ini juga menjadi salah satu komponen untuk menghitung Upah Minimum Sektoral (UMS).

Jika harga kebutuhan pokok terus naik, juga berdampak pada upah, sementara UMS Kota Batam saat ini tergolong tertinggi di Indonesia

"Jawaban dari Pak Menteri tadi, Beliau akan mempelajari dulu karena juga harus menghitung kepentingan nasional, terutama petani. Tapi kita yakin, untuk penduduk Kepri yang hanya 2 juta orang ini tak akan terlalu membebankan negara. Kita juga akan perketat pengawasannya," ujarnya.