KEPRI REGION

Gubernur Kepri Berharap Bisa Impor Beras: 2 Juta Penduduk Tak Mengganggu Produksi Nasional

Kita yakin, untuk penduduk Kepri yang hanya 2 juta orang ini tak akan terlalu membebankan negara. Kita juga akan perketat pengawasannya

Penulis: Dewi Haryati |
Menko Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad saat mengikuti rakor pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Batam, Jumat (13/4/2018). 

Amsakar menambahkan, Batam harus bisa menjaga daya saingnya, terutama dari sektor perburuhan.

Salah satu yang menjadi konsen investor ketika masuk ke Batam adalah upah buruh dan kemungkinan kenaikannya setiap tahun.

"Di kawasan lain seperti Vietnam, investor bisa tenang karena upah buruhnya murah dan pasti. Mereka tidak puyeng memikirkan," kata Amsakar.

Pihaknya mengaku kesulitan melakukan pengendalian harga. Sebab Batam bukan daerah penghasil sehingga harus mendatangkan seluruh kebutuhan pokoknya dari daerah lain.

"Jawaban dari Pak Menteri tadi, kementerian akan menyelesaikan masalah ini dengan menggelontorkannya lewat Bulog. Bulog boleh mengimpor, tapi apakah bisa langsung dari Batam impornya, belum tahu," ujarnya.

Menjawab persoalan importasi beras ini, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengatakan, untuk impor beras tetap mesti mengacu pada Bulog.

Bulog juga punya kewenangan untuk mengarahkan berasnya masuk ke pelabuhan tertentu di Indonesia.

"Biasanya kebijakan Bulog ini pengadaannya terpusat. Tapi importasi masuk ke pelabuhan mana, mereka yang atur. Tak harus lewat Jakarta. Bisa masuk dari Surabaya, Belawan, dan lainnya," kata Oke. 

Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved