Mahathir Potong Gajinya dan Para Menteri 10 % tapi Dianggap tak Selesaikan Masalah, Hanya Pencitraan
Kebijakan tersebut dipandang sejumlah kalangan tidak akan menyelesaikan masalah keuangan negara karena hanya bersifat simbolis.
Salah satu penyebab dikeluarkannya kebijakan pemotongan gaji adalah karena rakyat Malaysia semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok, BBM, perumahan, pendidikan dan lain sebagainya.
Penduduk masih menunggu apakah pasar akan bereaksi positif terhadap kebijakan pemerintahan koalisi Pakatan Harapan dalam bentuk penurunan harga barang, misalnya.
"Antara tindakan yang dibuat oleh kabinet yang baru ini, menghapuskan GST (pajak barang dan jasa) misalnya, sepatutnya dalam tempo yang tertentu akan dapat, sedikitnya mengurangkan harga barang di pasaran. Itu yang diharapkan. Dan rakyat sekarang ini sedang menunggu-nunggu bagaimana, ataupun reaksi pasar kepada tindakan-tindakan drastis yang tadi diambil oleh kerajaan yang baru ini," kata Profesor Zaid Ahmad, pengajar kenegaraan di Universitas Putra Malaysia.
Baca: Suaminya Pernah Dipenjarakan, Istri Anwar Ibrahir: Awalnya Janggal Maafkan Mahathir tapi. . .
Baca: PM Malaysia Mahathir Minta Kepolisian Tidak Menangkap para Pengeritiknya
Mahathir menghapus pajak barang dan jasa (Goods and Services Tax/GST) yang tahun ini mendatangkan pendapatan sekitar 11,05 miliar dolar AS atau Rp163 triliun ke kas pemerintah dan menerapkan kembali subsidi bahan bakar minyak di tengah kenaikan harga minyak dunia.
"Ini adalah salah satu priority kepada kerajaan baru bahwa mereka perlu kurangkan cost cara hidup. Dan bagaimana mereka ingin mengurangkan cost cara hidup? Tentulah dengan subsidi dan juga bantuan daripada kerajaan,"kata Adli Amirullah.
"Dalam tahun-tahun yang akan datang kerajaan tak akan sewenang-wenang menarik subsidi, karena jika mereka menarik subsidi mereka telah mengecewakan rakyat, karena itulah antara sebab utama rakyat memilih Pakatan Harapan," tambahnya. (bbc indonesia)