TANJUNGPINANG TERKINI

PNS Korupsi Segera Dipecat, Walikota Tanjungpinang Tunggu Instruksi Kemendagri

"Soal itu kita tunggu nanti bareng-bareng dengan kabupaten kota dan provinsi. Kita kirimkan surat pemecatanya juga ke pusat nanti.

PNS Korupsi Segera Dipecat, Walikota Tanjungpinang Tunggu Instruksi Kemendagri
TRIBUNBATAM.id
Wakil Walikota Tanjungpinang Syahrul 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG-Sedikitnya 11 orang PNS di wilayah kerja Pemko Tanjungpinang bakal dipecat.

Hal itu sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri yang memutuskan bahwa PNS atau pegawai pemerintah yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi akan dikenakan sangsi pemecatan serta pencabutan uang pensiun.

Usai rapat paripurna di DPRD Kota Tanjungpinang Syahrul menegaskan pemecatan akan dilangsungkan ketika sudah ada perintah dari pemerintah pusat.

"Soal itu kita tunggu nanti bareng-bareng dengan kabupaten kota dan provinsi. Kita kirimkan surat pemecatanya juga ke pusat nanti. Tapi tunggu kamando dari pusat," kata Syahrul usai rapat paripurna Ranperda , Rabu (14/11/2018).

Baca: Pemko Tannjungpinang Hentikan Sementara Pengurusan IMB Baru, Ini Alasannya!

Baca: Wali Kota Minta Garuda Tambah Frekuensi Penerbangan ke Tanjungpinang, Begini Jawaban GM Garuda

Baca: Empat Ribu Warga Tanjungpinang Terancam Diblokir oleh Disdukcapil. Ternyata Ini Penyebabnya

Baca: Banjir Jalan DI Panjaitan Akhirnya Teratasi. Ini Penjelasan Wakil Wali Kota Tanjungpinang

Sebagai Walikota ia juga telah meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk berkodinasi terkait teknis pemecatan para ASN itu dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Kita minta BKD untuk kordinasi data-data terkait hal tersebut," katanya.

Syahrul sendiri mengaku belum tau siapa saja nama para pegawainya yang akan menerima sangsi tersebut.

Sementara itu Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang juga masih melakukan pengumpulan data berkas salinan putusan terpidana korupsi yang diminta oleh masing-masing daerah.

Hal itu menjadi Syarat administrasi untuk dilakukan pemecatan oleh sejumlah pemerintah daerah.

Humas PN Tanjungpinang Santonius Tambunan mengatakan beberapa hari lalu pihaknya masih melakukan pencarian nama-nama PNS terpidana korupsi yang diusulkan oleh daerah.

"Masih kita kumpulkan. Jumlahnya di Kepri sementara yang sudah kita terima ada 54 orang. Natuna ada 14 orang, kemudian disusul darah lain ada yang 10. Ada yang 11. Yang dibutuhkan adalah salinan putusan," katanya.

Berikut adalah data sementara yang diterima oleh PN Tanjungpinang. Pemkab Natuna 14 orang, Pemkab Lingga 13 orang, Pemkab Bintan 12 orang, Pemko Tanjungpinang 10 orang, pemprov Kepri 10 orang, Pemkab Karimun 5 orang. Batam dan Anambas saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu PN Tanjungpinang Belum menerima data usulan tersebut.

Seperti diketahui PN Tanjungpinang menjadi satu-satunya pengadilan yang mengadili tindak pidana korupsi di wilayah hukum provinsi Kepri. (wfa)

Penulis: Wahib Wafa
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved