Karyawan Koperasi & Toko Wajibkan Jadi Anggota BPJS Ketenagakerjaan. Ini Sanksinya Jika Tak Mau

"Inilah pekerjaan rumah bagi kita untuk meningkatkan partisipasi masyarakat menjadi peserta," ungkap Rini kepada awak media, Minggu

Karyawan Koperasi & Toko Wajibkan Jadi Anggota BPJS Ketenagakerjaan. Ini Sanksinya Jika Tak Mau
TRIBUNBATAM.id/THOM LIMAHEKIN
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang Hj Rini Suryani foto bersama komunitas Gojek se-kota Tanjungpinang. Sekitar 600 Gojek sudah mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang. 

"Nanti badan usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan akan mendapat surat peringatan pertama, ke dua dan ke tiga," jelas Rini.

Jika masih tidak menunaikan kewajiban itu maka badan usaha tersebut mendapatkan sanksi berupa tidak menerima pelayanan umum. Bahkan badan usaha tersebut bisa dicabut izin usahanya.

Terkait sanksi di atas, Rini memastikan sudah ada dua yayasan dan satu perusahaan sudah tidak lagi menerima layanan publik tertentu.

Surat pemberitahuan sudah dikirim ke pemerintah daerah di mana badan usaha itu berlokasi. Namun, pemilik badan usaha tersebut langsung datang untuk menunaikan kewajibannya.

"Tahun ini kami akan berikan sanksi administrasi kalau masih ada badan usaha yang bandel bandel. Kami akan cek dari OSS," tegas Rini.

Semua upaya ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang. Saat ini kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai 38 persen.

Target kepesertaan harus mencapai 55 persen.

Berdasarkan data, ada sekitar 100.000 usaha mikro, kecil menengah sampai perusahaan berlokasi di wilayah BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang.

Namun, ada 800 perusahaan mulai mikro sampai besar belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta. (tom)

Penulis: Thom Limahekin
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved