Soal Kepala BP Batam Ex-officio Wali Kota, Ombudsman RI Ingatkan Presiden. Inilah Isi Suratnya

Bagi Ombudsman RI banyak hal yang menjadi perhatian sebelum keputusan itu benar-benar direalisasikan.

Soal Kepala BP Batam Ex-officio Wali Kota, Ombudsman RI Ingatkan Presiden. Inilah Isi Suratnya
Ombudsman RI 

Ombudsman RI berkirim surat kepada Presiden RI Joko Widodo untuk memberikan masukan sebelum mengambil keputusan kepala BP Batam ex-officio wali kota Batam.

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Rencana pemerintah melakukan peleburan BP Batam, masih menyedot perhatian berbagai kalangan. Setelah kalangan DPR RI unjuk suara, kini Ombudsman RI terus menyuarakan aspirasinya.

Ombudsman RI berkirim surat kepada Presiden RI, Joko Widodo guna memberikan berbagai masukan. Bagi ombudsman banyak hal yang menjadi perhatian sebelum keputusan itu benar-benar direalisasikan.

Surat dari Ombudsman kepada Presiden RI itu tertanggal 8 Januari 2019, dan ditandatangani oleh Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. Terdapat lima poin utama yang disampaikan dengan berbagai pertimbangan.

Mengenai surat Ombudsman RI kepada Presiden ini juga diampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri pada Kamis (17/01/2019).

Terkini, Ketua DPR RI Menilai Peleburan BP Batam Rancu dan Berpotensi Tabrak UU

Dilepas Ratusan Pegawai BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo Tulis Surat Perpisahan. Ini Isinya

Cegah Walikota Lakukan Improvisasi, Ini Deretan Tugas Edy Putra Irawady sebagai Kepala BP Batam

Di antaranya, memperhatikan rencana pemerintah pusat akan menetapkan Wali Kota Batam secara ex-officio kepala BP Batam, Ombudsman menyampaikan pendapatnya kepada Presiden.

"Kita sudah sampaikan pendapat kita soal ex-officio ini langsung kepada Presiden sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan mengenai upaya perbaikan pelayanan publik dalam pengelolaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam," ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Parroha Patar Siadari di Kantor Ombudsman, Batam Center, Kamis (17/1/2019).

Surat Ombudsman RI kepada Presiden Soal BP Batam.
Surat Ombudsman RI kepada Presiden Soal BP Batam. (tribunbatam.id)

Pertama, penyelesaian permasalahan tumpang tindih kewenangan tidak dapat dilakukan hanya dengan melakukan peleburan kelembagaan dalam bentuk pengelolaan BP Batam dilakukan oleh Wali Kota Batam.

Hal tersebut dipandang justru akan menimbulkan permasalahan baru.

"Di antaranya melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang layanan publik. Lalu melanggar ketentuan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Halaman
12
Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved