Walikota Batam Lantik 371 Pejabat di Lingkungan Pemko Batam, Kamis (31/1)

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Wali Kota Batam, Rudi melantik sebanyak 371 pejabat eselon III, IV dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Batam, Kamis (31/1/2019) di aula lantai IV Gedung Wali Kota Batam.

Di antaranya, jabatan administrator sebanyak 70 orang, pengawas 230 orang, fungsional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 60 orang.

Jika dirinci lagi untuk posisi kepala bagian (kabag) 4 orang, camat 2 orang, sekretaris camat 4 orang, lurah 8 orang, sekretaris lurah 13 orang, dan kepala sekolah 7 orang.

Beberapa pejabat yang dilantik Kamis itu, seperti Yudi Admaji. Sebelumnya ia menjabat Kabag Humas Pemko Batam, kini menjadi Camat Belakangpadang.

Posisi Yudi digantikan Efrius yang sebelumnya menjabat Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam.

Selain Yudi dan Efrius, M Teddy yang sebelumnya menjabat kepala bidang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, juga dirotasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

• Takut Memberatkan Masyarakat, Pemko Batam 2 Kali Minta Penundaan Pajak Penerangan Jalan Umum

• Oplos Madu dengan Gula, 3 Pria Ini Kibuli Pemilik Kios di Sagulung Batam dan Raup Rp 26 Juta

• Kenal di Facebook & Video Call Tanpa Busana, Wanita Batam Berusia 60 Tahun Ini Diperas Pacarnya

• Resepsi Pernikahan di Batam Ricuh, Isteri dan Ibu Histeris saat Pengantin Pria Diangkut Polisi

Ia dipercaya sebagai Kabid Perizinan.

FOLLOW JUGA :

Dalam sambutannya, Rudi mengatakan pada pelantikan itu ada posisi pejabat yang naik dan ada yang turun.

Ia meminta kepada setiap pejabat yang dilantik untuk introspeksi diri, khususnya untuk pegawai yang jabatannya turun.

"Ada beberapa yang dinaikkan jabatannya, supaya tak ada lagi nonjob," kata Rudi.

Begitupun, kini ada beberapa pegawai yang sudah kembali mengemban tugas, pasca dilakukan penindakan kepada mereka.

"Saya ingatkan tak boleh ada kejadian yang aneh-aneh lagi," ujarnya.

Rudi juga mewanti-wanti kepada pegawainya, agar jangan pernah membawa-bawa atau menjual nama pimpinan, baik itu wali kota, wakil wali kota dan sekretaris daerah.

Bukan hanya menyangkut soal uang, tetapi juga dalam hal apa saja.