KARIMUN TERKINI
DPRD Provinsi Kepri Tinjau UNBK di Karimun, Sejumlah Sekolah Ternyata Masih Numpang
Sidak dilakukan oleh DPRD Provinsi Kepri tak lepas dari aturan mengenai SMA sederajat yang saat ini berada di bawah wewenang Pemerintah Provinsi
lihat foto
TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2019 tingkat SMA sederajat di Karimun dirasa telah matang.
Hal tersebut diketahui dari hasil Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau di sejumlah SMA sederajat di Kabupaten Karimun, Jumat (8/2).
Sidak dilakukan oleh DPRD Provinsi Kepri tak lepas dari aturan mengenai SMA sederajat yang saat ini berada di bawah wewenang Pemerintah Provinsi.
Dimana jumlah SMA dan SMK yang dibawahi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepri di Karimun sebanyak 14 sekolah.
Sekolah yang disambangi oleh tim yang dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, dr Yusrizal diantaranya adalah SMA Negeri 2 Karimun dan SMK Negeri 1 Karimun.
Para anggota legislatif itu melihat kesipan ruangan serta perangkat komputer yang akan digunakan para peserta UNBK.
• Usai Dilantik Bupati Bintan Apri Sujadi, 393 Pejabat Langsung Kerja di Posisi Baru, Termasuk Camat
• Link Pendaftaran P3K 2019 (PPPK 2019) di sscasn.bkn.go.id Belum Bisa Diakses
• Menang Tipis 2-1 atas Persidago Gorontalo, Persipura Gagal Lolos ke Babak 16 Besar Piala Indonesia
• 13 Hari Kadek Rifki Menghilang, Mobilnya Ditemukan di Dalam Jurang, Orangnya Belum Ditemukan
"Dari pantauan kita sudah siap. Kita berharap UNBK nanti berjalan dengan lancar," kata Yusrizal.
Di tahun 2019 ini, diketahui sebanyak 14 SMA sederajat di Karimun yang akan melaksanakan UNBK. Sementara empat sekolah lainnya maih menggunakam sistem Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP).
Yusrizal menyebutkan, meski 14 sekolah yang akan melaksanakan UNBK namun beberapa di antaranya masih menumpang di sekolah lain.
"Ini kreatifitas dan inovasi Kepala sekolah dan guru agar siswanya dapat melaksanakan UNBK," ungkapnya.
Sementara sekolah yang masih menerapkan sistem UNKP berada di Kecamatan Moro dan Durai.
Belum bisanya sekolah-sekolah tersebut melaksanakan UNBK karena terbatasnya sarana dan prasarana, terutama jaringan internet yang belum memadai.
"Alasannya karena perangkat komputer dan jaringan yang belum memadai," terangnya.
Agar kedepannya pelaksanaan UNBK semakin baik, lanjut Yusrizal Dinas Pendidikan mesti melakukan pendataan terkait sarana dan prasarana.
"Disdik sudah harus mendata kekurangan komputer di sekolah-sekolah," ujarnya. (ayf)
