Jokowi Blak-blakan soal Tudingan Pakai Earphone saat Debat Capres 2019: Nggak Usah Fitnah Begitulah

Pak Jokowi terlihat lebih banyak belajar dari debat pertama soal konten debat, bahasa atau gaya tubuh, lebih lancar menyampaikan data dan contoh se-sederhana mungkin pada masyarakat kelas bawah.

"Jokowi semakin di atas angin ketika dalam beberapa kesempatan Prabowo malah menunjukkan 'persetujuan' dengan argumentasi Jokowi. Prabowo gagal menunjukkan alternatif lain sebagai tawaran alternatif kebijakan, sangat minim data, Prabowo terjebak pada narasi besar yang tidak mampu dan gagap dioperasionalkan ke dalam program yang lebih detail," ucapnya.

"Pak Jokowi langsung memberikan contoh soal ketegasan beliau dalam soal penegakan hukum. Misalnya langsung memberi contoh soal denda pada perusahaan yang merusak lingkungan. Jokowi langsung ke poin inti, menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana sudah berapa kilometer jalan tol yang dibangun, irigasi, ratusan waduk di bangun dan proyek infrastruktur lainnya," imbuhnya.

Kedua, kata Pangi, Jokowi tampil lebih ofensif dan galak, Prabowo terkesan lebih bijak dan tak menyerang seperti Jokowi mengatakan Prabowo "jangan pesimis".

Kemudian terkesan Jokowi menyerang pribadi Prabowo soal kepemilikan tanah sebesar 220.000 hektare lahan di Kalimantan dan 120.000 hektare di Aceh Tengah.

"Prabowo menyempatkan di ujung debat mengklarifikasi bahwa 'tanah saya kuasai ratusan ribu hektare benar, itu HGU milik negara, negara bisa ambil, dari pada jatuh ke tangan asing lebih baik saya kelola, saya nasionalis dan patriot'," ujarnya.

Ketiga, dalam debat kedua ini terlihat Prabowo terlalu "berbalas-kasihan" dan terlalu baik pada Jokowi, selama ini sang penantang memainkan strategi menyerang namun Prabowo tak lakukan justru petahana yang ditagih janjinya tampil agresif menyerang.

"Prabowo terlalu baik, memuji kerja Jokowi, mestinya Prabowo bisa kritik mengapa bapak 'baru akan' dan 'sedang kami rencanakan', lalu selama ini pak Jokowi ngapaian aja?," tuturnya.

Prabowo mengulangi hal yang sama, yaitu "setuju" dengan petahana menyetujui langkah dan kebijakan pemerintah yang kongkrit dan yang sudah baik dilakukan pemerintah.

Keempat, sangat disayangkan mestinya Prabowo bisa membantah dan konfirmasi ulang apabila ada semburan data yang keliru dan diklarifikasi Prabowo.

Namun Prabowo hanya diam dan tak membantah data Jokowi. Kebijakan Jokowi yang sudah baik "diamini" Prabowo.

"Mungkin Prabowo ingin memberikan pesan makna politis (political meaning) sehingga Prabowo tercitrakan sebagai calon presiden 'negarawan' dan ‘nasionalis’," kata Pangi.

Pangi berpendapat seharusnya Prabowo tampil menyerang atau menyerang balik, mengkritik soal infrastruktur Jokowi.

Tetapi, Prabowo tidak memakai data yang kuat untuk membantah soal infrastruktur kecuali hanya soal MRT Palembang dan Bandara Kertajati, Bandung.

"Mesti Prabowo bisa juga melebar pada narasi rendahnya harga sawit dan karet, beliau enggak mengambil momentum mengambil empati petani karet dan sawit pada konteks harga yang rendah. Tak hanya sekedar bagi-bagi 7 (tujuh) juta sertifikat, Prabowo bisa menanyakan soal lahan rakyat diambil investor dan pemilik modal," paparnya.