Gubernur Kepri Nurdin Basirun Lapor Soal Kepulauan, Jokowi Beri Nomor Koordinasi

TRIBUNBATAM.id - Keinginan Gubernur H Nurdin Basirun agar daerah kepulauan mendapat pembagian alokasi yang optimal mendapat sambutan positif Presiden Joko Widodo.

Jokowi memberi respon positif dan mengagendakan pertemuan dengan para gubernur yang tergabung dalam Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan.

 “Alhamdulillah, tadi langsung diberi nomor koordinasi untuk pertemuan itu. Terima kasih doa dan dukungan masyarakat Kepri,” kata Nurdin usai Penyerahan Dokumen Aksi Pencegahan Korupsi dalam laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK RI di Istana Negara Jakarta, Rabu (13/3).

Sebelum ke Jakarta, Nurdin terlebih dahulu menjelajah berbagai wilayah di Kepri untuk menghadiri sejumlah acara olahraga.

Nurdin ke Pulau Tekoli, Lingga dan ke Uban Bintan. Usai darinIstana, Nurdin kembali ke Batam untuk menghadiri acara si Kampus Ibnu Sina.

Kamis ini Nurdin ke Anambas untuk membuka MTQ Kabupaten.

• Kenalkan Taman Bacaan Masyarakat, ‎Warga Arung Hijau Tunggu Kedatangan Gubernur Kepri

• Ciptakan Generasi Muda Berkualitas, Gubernur Kepri Beri Pembekalan Calon ASN & Tinjau Stadion Dompak

 Di sela-sela pertemuan itu, Nurdin memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan “keluhan” daerah kepulauan.

Terutama selama ini pembagian dana alokasi untuk daerah berdasarkan hitungan luas daratan dan jumlah penduduk.

 Nurdin berharap agar pembagian keuangan untuk daerah perlakuan khusus.

Tidak dihitung berdasarkan kontinental saja, tetapi juga dihitung berdasarkan lautan.

 Kepri sendiri, kata Nurdin, yang juga Ketua BKS Provinsi Kepulauan ini, punya laut yang sangat luas. Daratannya hanya empat persen, sementara lautan mencapai 96 persen.

 “Kalau luas laut dihitung, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat makin optimal,” kata Nurdin.

 Karena itu, Nurdin dah daerah kepulaua lainnya terus menggesa agar RUU Kepulauan segera disahkan menjadi UU.

RUU Daerah Kepulauan yang merupakan inisiasi DPD RI sudah mendapat dukungan penuh DPR RI.

Pansus yang sudah terbentuk juga terus menggesa agar RUU ini segera disahkan.