Arah Politik PAN usai Pilpres 2019, Soetrisno Bachir: Sudah Bisa Terbaca

"Yang jelas kita kan akan melihat posisi kita lagi ya, kan pemilihan presiden sudah selesai, ya jadi kita lihat nanti ke depannya gimana," katanya.

Yang terpenting saat ini menurutnya, Jokowi dan Zulkifli Hasan sudah berkomunikasi.

Tinggal menurutnya apakah komunikasi tersebut akan berujung pada reposisi koalisi atau tidak.

"Yang penting sudah mereka bertemu dulu dan itu menunjukan sikap kenegarawanan, ke depannya bagaimana apakah akan ada repositioning nanti kita lihat,"pungkasnya.

Sebaliknya, Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno membantah rumor akan ada reposisi koalisi partainya usai Pemilu 2019.

"Pak Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden di istana dalam pelantikan gubernur Maluku yang diusung antara lain oleh PAN."

"Gubernur Maluku yang dilantik juga teman pribadi Ketua Umum PAN," ujar Eddy melalui pesan tertulis, Jumat, (26/4/019).

Lagian menurut Eddy, pertemuan antara Presiden dan Ketua MPR merupakan hal biasa meskipun secara politik tidak dalam satu koalisi.

Presiden dan Ketua MPR selalu selalu bertemu dalam acara kenegaraan.

"Pertemuan antara Ketua MPR dan Presiden adalah hal yang biasa, apalagi dalam sebuah acara resmi kenegaraan, seperti halnya pelantikan Gubernur," tuturnya.

Menurut Eddy, PAN konsisten berada dalam Koalisi Adil dan Makmur.

Partainya tetap berada di belakang Prabowo-Sandi, yang saat ini fokus mengawal proses rekapitulasi suara.

"Tidak perlu berspekulasi lebih jauh terkait pertemuan ini. Kita tetap konsisten berada di koalisi Adil Makmur. Jangan percaya rumor" pungkasnya.

3. Tanggapan Pengamat soal People Power Amien Rais

Masalah people power mengemuka akhir-akhir ini, setelah pendiri PAN Amien Rais mengancam akan menggerakkan rakyat lewat people power jika terjadi kecurangan di Pemilu 2019.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo mengatakan, merujuk pada teori sosial maka people power terjadi jika memenuhi unsur tertentu baik faktor obyektif dan subyektif.

Faktor obyektif terjadi jika ada kesenjangan kemiskinan yang begitu lebar, pemerintahan korupsi, pembungkaman kebebasan berpendapat, dan otoriter penguasa.

"Dan itu pun masih belum cukup sebab kadang-kadang ditambah lagi faktor eksternal, adanya kondisi krisis ekonomi," kata Karyono dalam diskusi di Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Sementara faktor subjektif, menurut dia, yakni munculnya aktor-aktor yang dipercaya masyarakat untuk melakukan perubahan.

"Sehingga kalau syarat itu dipenuhi maka gerakan massa yang disebut dengan people power akan terjadi," ujarnya.

Oleh karena itu, dia menilai tidak tepat jika terjadi gerakan massa yang kecewa dengan hasil pemilihan umum lalu dinamakan people power.

"Itu bukan people power. Itu people ngamuk. Emosional," kata Karyono.

Wacana People Power

Wacana people power sebelumnya diutarakan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.

"Kalau nanti terjadi kecurangan, kita enggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Enggak ada gunanya, tapi kita pilih people power, karena itu sah," ujar Amien Rais, Minggu (31/3/2019) lalu.

Amien Rais juga sempat menyampaikan peringatannya ke KPU saat menjadi juru kampanye terbuka capres 02 Prabowo-Sandiaga di Yogyakarta, Senin (8/4/2019).

Bila KPU curang, kata Amien Rais, maka pihaknya akan menggerakkan kekuatan rakyat.

"Kalau KPU curang, kita punya bukti telak maka kita akan menggerakkan kekuatan rakyat, people power tanpa ada setetes darah pun," ucap Amien Rais.

Saat itu Amien Rais juga mengungkit soal peristiwa 1998 ketika Orde Baru dilengserkan melalui people power.

"Kita masih ingat kita mengganti Orde Baru dengan reformasi lewat people Power, semua damai. People Power itu bukan gontok-gontokan itu kata sontoloyo. Kita damai dan damai," jelasnya.

"Kalau tahu dicurangi dan hanya diam, kita menjadi bagian orang yang pekok (dungu). Dan people power itu konstitusional dan dijamin UUD."

"KPU, Disdukcapil dan Depdagri harus hati-hati. Kalau kalian curang pasti konangan (ketahuan)," tambah Amien Rais memperingatkan.

Sementara, Pengamat Politik, Ray Rangkuti menilai masih jauh kemungkinan PAN akan bergabung ke dalam koalisi Joko Widodo (Jokowi)-KH Maruf Amin.

Hal tersebut menyikapi pernyataan elite PAN Bara Hasibuan terkait keakraban Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang akrab dengan Jokowi saat di Istana Negara.

Bara Hasibuan sebelumnya mengatakan saat ini partainya sedang meninjau kembali posisi partanya berada di koalisi Adil Makmur.

"Sekalipun ada pernyataan yang menyebut kemungkinan PAN akan gabung ke koalisi Jokowi, rasanya hal itu masih jauh dari penjajakan," ujar Ray Rangkuti kepada Tribunnews.com, Jumat (26/4/2019).

Menurut Ray Rangkuti, makna dari pertemuan menjadi isyarat bahwa PAN tetap menjaga hubungan baik dengan Jokowi.

Sekalipun dalam Pilpres 2019, PAN tidak menjadi bagian dari koalisi Jokowi.

"Tapi silaturrahmi politik seperti ini harus tetap dilakukan guna lebih mendinginkan suasana," jelas Ray Rangkuti.

Selain itu, isyarat bahwa PAN tidak terlibat serta dalam arus isu people power yang disebabkan adanya dugaan kecurangan pemilu.

Ray Rangkuti memprediksi persaingan pemilu telah selesai pada tanggal 17 April yang lalu.

Saat ini semua pihak harus kembali berangkulan sebagai anak bangsa.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Membaca Arah Politik PAN Pasca Pilpres: Gabung Jokowi? Lakukan People Power ala Amien Rais?, http://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/04/28/membaca-arah-politik-pan-pasca-pilpres-gabung-jokowi-lakukan-people-power-ala-amien-rais?page=all.