PT KDH Tunggak Rp 318 Juta, BPJS Ketenagakerjaan dan Jaksa Panggil Puluhan Perusahaan

"Di hari pertama ini pemanggilan perusahaan menunggak iuran dan hari kedua pendaftaran perusahaan wajib daftar. Tapi besok masih bisa juga bayar tungg

PT KDH Tunggak Rp 318 Juta, BPJS Ketenagakerjaan dan Jaksa Panggil Puluhan Perusahaan
TRIBUNBATAM.id/ELHADIF PUTRA
Petugas BPJS Ketenagakerjaan layani perusahaan yang membayar tunggakan 

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Sebanyak 30 perusahaan di Kabupaten Karimun diketahui masih belum membayar atau menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Total nilai tunggakan dari perusahaan-perusahaan tersebut mencapai Rp 470.000. Bahkan beberapa perusahaan terbilang memiliki tunggakan yang cukup besar.

Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan bersama pihak kejaksaan dan Pengawas Tenaga Kerja Provinsi Kepri melakukan pemanggilan perusahaan menunggak iuran dan perusahaan wajib daftar.

Kegiatan dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Karimun selama dua hari, yakni Rabu (8/5/2019) dan Kamis (9/5/2019).

Tiga Hari Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, Ahli Waris Karyawan PT Sinar Cendana Dapatkan Santunan

Kawal Kualitas Kepesertaan Demi Kesejahteraan Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Gelar Sosialisasi 

Perluas Kepersertaan Sektor BPU, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng 30 Mitra Gojek Jadi Agen PERISAI

Santuni Pegawai Honorer Pemkab Karimun, Bupati Apresiasi BPJS Ketenagakerjaan

"Di hari pertama ini pemanggilan peruaahaan menunggak iuran dan hari kedua pendaftaran perusahaan wajib daftar. Tapi besok masih bisa juga bayar tunggakan. Untuk yang wajib daftar ada sebanyak 100 perusahaan," kata Petugas Pemeriksa Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam Sekupang, Adli Hasanuddin.

Diantara perusahaan yang besar tunggakannya adalah PT Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH), dengan jumlah mencapai Rp 318 juta. Atas tunggakan tersebut PT KDH termasuk ke dalam kategori perusahaan macet, atau waktu tunggakan di atas 12 bulan.

"Yang menunggak ini ada kategori meragukan yang waktunya antara enam sampai 12 bulan dan kategori macet tunggakannya di atas 12 bulan. Untuk KDH ini masuk ke kategori macet," jelas Aldi.

Adli menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan telah menandatangani MoU dengan kejaksaan selaku pengacara negara. Kegiatan tersebut adalah tindak lanjut penyerahan SKK (Surat Kuasa Khusus) oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Kejaksaan Negeri Karimun.

Halaman
12
Penulis: Elhadif Putra
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved