Soal Infrastruktur hingga Fasilitas, Ini 3 Alasan Jokowi Sebut Kalimantan Timur Layak Jadi Ibu Kota

Ada pun nilai pembangunan ibu kota baru diperkirakan mencapai Rp 480 triliun yang bersumber dari APBN, BUMN, dan investor swasta.

Setelah meninjau kawasan Bukit Soeharto, Jokowi akan terbang ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada sore harinya.

Di sini, Presiden akan kembali meninjau lokasi yang menjadi kandidat untuk dibangun ibu kota baru.

Kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan keseriusannya memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta, ke luar Pulau Jawa.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat mengundang pimpinan lembaga negara untuk buka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).

"Mumpung ketemu dengan ketua dan pimpinan lembaga-lembaga negara, saya ingin menyinggung sedikit hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota. Kami serius dalam hal ini," tegas Jokowi sebagai kata pengantar sebelum berbuka puasa bersama.

Tahapan pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa sudah dilakukan kajian oleh Bappenas terkait sisi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Namun, lokasi pastinya belum dapat diumumkan saat ini.

Jokowi menjelaskan alasan ibu kota negara harus dipindahkan dari Jakarta, di mana penduduk di Pulau Jawa sudah dihuni sekitar 57 persen populasi penduduk.

Sedangkan populasi penduduk Pulau Sumatera, Kalimantan, serta lainnya, baru di posisi 6 hingga 21 persen.

Juga, terkait faktor lingkungan di Jakarta yang berada di lingkungan cincin api dan kerap dilanda banjir. Selain itu, mulai terbatasnya ketersediaan air bersih untuk ke depannya.

"Kami nantinya akan menindaklanjuti, konsultasi tentu saja dengan lembaga negara yang terkait, baik dari sisi hukum maupun politiknya," ujar Jokowi.

Jokowi mengaku telah menyiapkan tiga alternatif daerah dengan luas wilayah bervariasi. Wilayah pertama memiliki luas 80 ribu hektare, wilayah kedua 120 ribu hektare, dan wilayah ketiga 300 ribu hektare.

"Jakarta ini ada 66 ribu hektare, sehingga apa yang tersedia sudah lebih dari cukup hanya untuk ibu kota pemerintahan," ucapnya.

Ada pun pimpinan negara yang hadir di antaranya Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Kemudian, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, dan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus.