Tajuk Rencana

Kala Ex Officio Jadi Perang Spanduk di Batam

Meski tetap berstatus ASN/PNS namun secara psikologis status mereka akan sama dengan pegawai dari 510 Pemkab/Pemkot lain di 35 provinsi di Indonesia.

Kala Ex Officio Jadi Perang Spanduk di Batam
TRIBUNBATAM.id/DEWI HARYATI
Ratusan pegawai BP Batam membubuhkan tandatangannya di spanduk sepanjang kurang lebih 15x2 meter, Kamis (9/5/2019) sore. 

Di akun Facebook Tribun Batam, Bambang Heri R menyatakan sikap setuju atas ex officio. Pengacara yang tergabung dalam organisasi advokat Indonesia, Peradi Batam ini beralasan; untuk mempercepat pembangunan, wali kota harus ada di BP Batam.

Apa sebenarnya yang terjadi?
Spanduk di pusat kota menegaskan penolakan atas rencana pemerintah pusat mengalihkan kewenangan “pucuk penguasaan” otorita Batam kepada Wali Kota Batam, siapapun yang terpilih dari hasil pemilihan kepala daerah.
Oleh publik dan media di Batam, wacana ini populis dengan istilah “Ex Officio”.

Ex-Officio adalah istilah administrasi pemerintahan Inggris bagi jabatan rangkap seorang pejabat di dua institusi berbeda dan masih dalam satu ranah otoritas.

Spanduk terpajang hanya berselang dua hari pasca-rapat konsultasi publik di Kantor Kemenko Ekonomi di Jl Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2019). Hadir di rapat itu Kepala BP Batam Edi Putra Irwandy, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, perwakilan Kadin Kepri dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Tim Teknis Dewan Kawasan, dan beberapa pejabat otoritatif di level pusat, regional dan kota/

Rapat itu terkait pengalihan keweanangan BP Batam yang sudah lebih 42 tahun kepada Walikota Batam.

Keresahan pihak pegawai BP Batam akan nasib pekerjaan mereka dan siapa pengambil keputusan tertinggi di BP Batam.

Kewenangan atau pengambilan keputusan tertinggi yang sejak tahun 1976 atau 42 tahun silam berada di 8 Kepala BP Batam (1976-sekarang), dengan adanya ex-officio otomatis akan beralih ke ‘kantor’ wali kota.

Meski tetap berstatus ASN/PNS namun secara psikologis status mereka akan sama dengan pegawai dari 510 Pemkab/Pemkot lain di 35 provinsi di Indonesia.

Sejak dekade 1990-an, para karyawan BP Batam, ‘berkoordinasi” langsung dengan lintas departemen dan kementerian di Jakarta, seperti menteri Keuangan, menteri BUMN, menteri PU-PR, menteri perindustrian dan kementerian taktis lainnya. Mereka resah karena belum tahu detail ‘transformasi ke ex officio itu”

Sejatinya, wacana ‘Ex Officio” ini sudah mencuat sejak satu dekade lalu. Ketegangan ini kembali, hangat setelah Kepala BP Batam (2017-2018) Lukita Dinansyah Tuwo dan Edy Putra Irwandy (2018-sekarang) menyatakan siap mengantar Wali Kota Batam menduduki jabatan ‘ex - officio” Kepala BP Batam, hingga 30 Mei 2019 lalu.

Halaman
123
Editor: thamzilThahir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved