Soal Ex-Officio, Apindo: Batam Adalah Wilayah Khusus, Tak Salah Jika Walikotanya Juga Khusus

Menurutnya, ada hal lebih penting yang perlu diselesaikan saat ini, dari pada sekadar menjadikan Wali Kota ex officio Kepala BP Batam.

Dwi Ria mengatakan, mengurus persoalan Batam jangan ada kepentingan personal, bisnis, politik dari pihak atau golongan tertentu, yang bisa menabrak segala peraturan perundang-undangan yang ada. Jangan sampai pula memberikan bisikan yang salah ke Presiden, yang pada akhirnya menabrak aturan yang ada.

"Kita perlu selesaikan dengan duduk bersama. Saya usul dengan dibentuknya pansus. Kita selesaikan tanpa bicara kepentingan politik, bisnis dari pihak-pihak tertentu," kata Dwi Ria sebagaimana yang disiarkan TV parlemen.

Menurutnya membahas Batam, perlu dipikirkan bagaimana masyarakat Batam yang saat ini banyak di-PHK, ekonomi masyarakat tak seperti dulu lagi hidup di Batam.

Begitu juga dengan pegawai BP Batam yang resah, mempertanyakan nasibnya. Soal investasi besar yang masih menunggu untuk masuk ke Batam karena persoalan yang terjadi di Batam, dan faktor lainnya.

"Jangan justru asik sendiri dengan membuat keputusan yang tak melihat akar persoalannya seperti apa. Buat keputusan baru yang membuat persoalan baru," ujarnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah tak buru-buru menjadikan Wali Kota ex officio Kepala BP Batam. Perlu diselesaikan persoalan yang terjadi saat ini secara komprehensif, melibatkan semua pihak terkait, yakni dengan membentuk pansus.

“Di pansus ini apakah Batam akan dijadikan kota administratif, atau seperti cita-cita dibentuknya Batam. Atau kita bicara bentuk Provinsi Batam. Jadi jelas persoalannya," kata Dwi Ria.

Ia meminta agar persoalan Batam tidak diselesaikan sepotong-sepotong. Tetapi menyeluruh, sampai ke akar permasalahnnya.

"Karena Batam, Kepri ini ingin dimajukan demi kepentingan masyarakatnya," sambungnya, sembari meminta kepada rekan-rekannya di Komisi untuk melanjutkan upayanya, membentuk pansus penyelesaian masalah Batam, jika dia tak lagi duduk di DPR RI.

Pada kesempatan itu, ia juga menyinggung persoalan yang terjadi di Batam saat ini, isu dualisme mengemuka pertama kali sekitar 2017 lalu.

Saat itu BP Batam dipimpin Hatanto Reksodipoetro. Hubungan kerja antara Kepala BP Batam saat itu, dan Wali Kota Batam, Rudi diakuinya memang kurang baik.

"Ada acara, yang satu hadir, yang satunya tak hadir. Hari ini muncul di koran begini, besoknya muncul lagi di koran begini," kata Dwi Ria.

Persoalan yang terjadi beberapa tahun silam itu, lanjutnya, berdampak hingga saat ini.

Kepemimpinan di BP Batam berganti beberapa kali, tanpa kajian yang komprehensif.

Dalam RDP itu, Dwi Ria juga menyampaikan kekecewaannya karena Ketua Dewan Kawasan Darmin Nasution tak hadir di RDP.

Beberapa kali diundang rapat, Darmin tak hadir. Padahal niat Komisi II DPR RI, ingin menyelesaikan persoalan yang terjadi secara komprehensif.  (tribunbatam.id/dewi haryati/leo halawa)