Ada Mantan Anggota Tim Mawar di Balik Kerusuhan 21 - 22 Mei? Ini Sejarah dan Sepak Terjang Tim Mawar

Mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayor Jenderal TNI (Purn) Syamsu Djalal menyatakan Tim Mawar mengaku mendapatkan perintah dari Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus terkait pelaksanaan operasi penghilangan orang secara paksa pada 1997 - 1998.

 "Komandan Tim Mawar mengakui penculikan atas perintah komandannya (Danjen Kopassus)," kata Syamsu saat Konsolidasi Nasional Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) di Jakarta Rabu (25/6) sebagaimana dilansir BBC News Indoensia 25 Juli 2018.

 Syamsu mengatakan Komandan Tim Mawar Mayor Bambang Kristono mengaku melakukan penculikan terhadap sejumlah orang pada kurun waktu 1997 - 1998.

Syamsu menambahkan Tim Mawar mendapatkan perintah dari Danjen Kopassus yang saat itu dijabat Prabowo Subianto.

Dia mengatakan sempat meminta keterangan dari korban penculikan yang selamat dan menelusuri latar belakang kasus penghilangan orang secara paksa itu.

IKOHI menggelar acara konsolidasi nasional bersama para keluarga dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sejak 24 - 26 Juni 2014.

Ketua IKOHI Mugiyanto menuturkan konsolidasi nasional itu untuk menyikapi situasi politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014.

Mugiyanto menegaskan IKOHI menolak calon presiden yang terlibat kasus pelanggaran HAM berat termasuk kasus penculikan aktivis 1997 - 1998.

Kehadiran Tim Mawar yang menculik sejumlah orang itu kemudian dikaitkan dengan Prabowo Subianto.

BBC News Indoensia 25 Juli 2018 coba menelisik siapa di balik penghilangan para aktivis tersebut.

Arsip tertanggal 7 Mei 1998 ini mengungkap catatan staf Kedutaan Besar AS di Jakarta mengenai nasib para aktivis yang menghilang.

Catatan itu memuat bahwa para aktivis yang menghilang boleh jadi ditahan di fasilitas Kopassus di jalan lama yang menghubungkan Jakarta dan Bogor.

Hasil percakapan seorang staf politik Kedutaan Besar AS di Jakarta dengan seorang pemimpin organisasi mahasiswa memunculkan nama Prabowo Subianto.

"Penghilangan itu diperintahkan Prabowo yang mengikuti perintah dari Presiden Soeharto," sebut dokumen tersebut.

Pada masa kampanye pemilihan presiden 2014, Prabowo berulang ketika rangkaian peristiwa 1998 terjadi dan mengatakan dia hanya menjalankan perintah atasan.