Sidang Gugatan, Ketua Tim Hukum BPN Prabowo - Sandiaga Kembali Soroti Status Ma'ruf Amin di Dua Bank

Ketua tim hukum pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, meminta Mahkamah Konstitusi MK mendiskualifikasi Jokwi - Ma'ruf.

Sidang Gugatan, Ketua Tim Hukum BPN Prabowo - Sandiaga Kembali Soroti Status Ma'ruf Amin di Dua Bank
Tribunnews/JEPRIMA
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNBATAM.id - Tuntutan untuk mendiskualifikasi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin gencar dilancarkan BPN Prabowo - Sandiaga pada sidang perdana gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua tim hukum pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, meminta Mahkamah Konstitusi MK mendiskualifikasi Jokwi - Ma'ruf. 

Bambang menilai terdapat cacat formil persyaratan Ma'ruf Amin saat mendaftar sebagai bakal calon wakil presiden.

Dia menyebut Ma'ruf Amin belum mengundurkan diri dari jabatannya di BUMN.

"Calon wakil presiden nomor urut 01 tidak mengundurkan dari jabatannya sebagai pejabat BUMN," ujar Bambang dalam sidang pendahuluan sengketa hasil Pilpres, di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Ketua Tim Hukum BPN Prabowo - Sandiaga Persoalkan Dana Kampanye Jokowi - Maruf

Minibus Ini Tabrak Trotoar, Ban Depan Copot Lalu Terguling

Jelang Sidang Gugatan Sengketa Pilpres 2019, Amien Rais dan Prabowo Beda Pendapat, Soal Apa?

Prabowo Tidak Hadir di Sidang Perdana Gugatan Pilpres, Ketua Tim Hukum Prabowo - Sandiaga Bilang Ini

Bambang mengatakan, profil Ma'ruf Amin saat ini masih tercantum di dalam website resmi sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di dua bank BUMN, yakni Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.

Sedangkan pasal 227 huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menyatakan bakal calon peserta Pemilu harus surat pernyataaan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat BUMN.

Bambang mengatakan, saat penetapan pasangan calon di KPU pada 9 Agustus 2018 lalu, Ma'ruf Amin belum menyatakan pengunduran dirinya sebagai karyawan atau pejabat BUMN.

"Kedua informasi di atas menegaskan bahwa calon wakil presiden Mar'uf Amin masih menjabat sebagai karyawan atau pejabat Badan Usaha Milik Negara, kendati telah ditetapkan sebagai pasangan calon nomor urut 01 peserta Pemilu. Sampai hari ini, status calon wakil presiden Mar'ruf Amin tidak berubah," kata Bambang.

Menurut Bambang, Ma'ruf Amin tidak memenuhi persyaratan sebagai calon wakil presiden dan melanggar ketentuan UU Pemilu.

Oleh sebab itu, kata Bambang, pelanggaran yang dilakukan oleh Ma'ruf Amin dapat dijadikan dasar bagi MK untuk mendiskualifikasi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01.

"Tindakan yang dilakukan oleh calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin dapat dijadikan dasar oleh MK untuk melakukan diskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Maruf Amin," ucap Bambang .

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Di Sidang MK, Bambang Widjojanto Persoalkan Dugaan Pelanggaran UU Pemilu oleh Ma'ruf Amin

Editor: Thom Limahekin
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved