Partai Demokrat Kian Jauh Tinggalkan Kolisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kata Ferdinand Hutahaean?

TRIBUNBATAM.id - Intensitas komunikasi antara Partai Demokrat dengan kolisi Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dibuka oleh Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.

Ferdinand Hutahaean mengatakan komunikai politik Partai Demokrat dengan kolisi Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sangat sedikit kendatipun Partai Demokrat termasuk partai politik pengusung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Sebagaimana diberitakan TribunWow.com dari Kompas.com, Ferdinand Hutahaean bahkan mengaku bahwa Partai Demokrat tak diajak berdiskusi tentang apa yang yang dimohonkan pihak koalisi Prabowo Subianto - Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Melihat sidang MK kemarin kan Partai Demokrat tak diajak berdiskusi tentang bagian-bagian apa saja yang harus kami mohonkan ke MK," ujar Ferdinand Hutahaean saat dihubungi, Selasa (25/6/2019).

Karena hal tersebut, Ferdinand Hutahaean mengaku, belakangan ini Partai Demokrat justru lebih intensif menjalin komunikasi dengan koalisi Joko Widodo - Ma'ruf Amin dibanding dengan koalisinya sendiri.

Ferdinand Hutahaean juga menuturkan, komunikasi yang dia lakukan dengan pihak Jokowi - Ma'ruf saat ini semakin cair.

Hal ini dapat dilihat dari kunjungan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhi Bhaskoro Yudhoyono (Ibas), yang diterima dengan baik oleh Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Ferdinand Hutahaean menyebutkan komunikasi yang dilakukan Partai Demokrat ini tidak hanya dilakukan oleh AHY dan Ibas saja, tapi juga dilakukan Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan dan para wakil ketua umum.

Namun, Ferdinand Hutahaean enggan mengungkapkan siapa saja elite di koalisi Jokowi - Ma'ruf yang mereka temui.

Meski demikian, Ferdinand Hutahaean menjelaskan, komunikasi tidak langsung menjurus pada pembahasan rencana pembentukan koalisi pemerintahan.

Dia mengungkapkan, pertemuan tersebut lebih mengarah pada penyamaan persepsi Partai Demokrat dengan koalisi Jokowi - Ma'ruf dalam masalah pembangunan.

"Komunikasi yang dilakukan membangun kerangka berpikir ke depan. Kita mau apakan bangsa ini. Prinsipnya bagi Partai Demokrat demokrasi itu adalah kontestasi. Kontestasi sudah selesai maka ayo bergandengan tangan membangun bangsa," ujarnya.

• Mantan Ketua MK Mahfud MD Singgung Lagi Status Maruf Amin di Bank Syariah, Begini Komentarnya

• Syahrini Bulan Madu dengan Reino Barack, Mantan Kekasih Datangi Rumah-nya, Begini Reaksi Keluarga

• Warga Batuaji Batam Ini Jadi Korban Penipuan di Media Sosial Facebook Saat Memulai Usahanya

• Jadwal Putusan MK Dipercepat, Kubu BPN: So What? Kubu TKN: Sama Saja, Tak Masalah

Peran Partai Demokrat di Sidang MK

Diberitakan TribunWow.com dari Kompas Petang seperti tampak dalam saluran YouTube KompasTV, Sabtu (22/6/2019), Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menjelaskan soal kontribusi Partai Demokrat dalam sidang sengketa Pilpres 2019, di Mahkamah Konstitusi.

Mulanya news anchor KompasTV memberikan pertanyaan mengenai tak adanya Partai Demokrat di sidang MK.

Jansen lantas menyinggung mengenai aksinya di Sidang Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 pada Selasa (21/5/2019) lalu.

Menurutnya, dalam sidang pleno itu, dirinyalah yang melayangkan 'hantaman' paling keras kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Saya pribadi, coba nanti diputar rekaman tanggal 21 yang menetapkan kemenangan Pak Jokowi, 01, sayalah satu-satunya di situ yang dalam tanda kutip menghantam KPU dan Bawaslu paling keras," ujar Jansen.

"Bahkan kata orang Jansen itu sampai memukul meja, untung mejanya tidak pecah, kata orang begitu. Karena saya pukul keras sekali," tuturnya.

Dia berkisah, saat itu dia menagih KPU yang tak melaksanakan rekomendasi Bawaslu.

"Karena saya waktu itu menemukan beberapa rekomendasi Bawaslu di Papua itu tidak dijalankan oleh Bawaslu, sedangkan rekomendasi Bawaslu itu sifatnya mengikat dan final," kata Jansen.

"Pasca itu sesuai tahapan Pemilu, proses itu kan pindah ke MK kalau ada pihak yang tidak sepakat denga hasil pleno KPU."

Dijelaskannya kembali, saat itu capres 02 Prabowo Subianto lah yang menunjuk tim kuasa hukum, dengan ketua Bambang Widjojanto.

Dia mengatakan tak ada satupun dari Partai Demokrat yang menjadi bagian dari kuasa hukum di MK untuk 02.

"Pak Prabowo itu kan sudah menunjuk kuasa hukum, Pak Bambang Widjojanto dan lain-lain."

Jansen juga menjelaskan, tak hadirnya Partai Demokrat di sidang MK, karena memang tak bisa.

"Kontribusi bagaimana? Kan kamu lihat sidang di MK itu, yang boleh masuk ke sana itu harus pakai toga katanya, kan itu persyaratannya," ungkapnya.

"Kami Partai Demokrat, tidak ada satupun yang ditunjuk jadi lawyer, tapi lawyer itu kan personal, bukan partai."

"Tidak ada satupun individu dari Partai Demokrat yang ditunjuk jadi lawyer. Termasuk juga di Gerindra, PAN, PKS," pungkasnya.

Lihat videonya di menit ke 7.12:

TKN Sebut Kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno Tinggal PKS dan Gerindra

Dikutip dari Kompas.com, Minggu (23/6/2019), Juru Bicara Tim Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin, Razman Arif Nasution menyebut kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno hanya tinggal PKS dan Gerindra.

Razman Arif Nasution menyimpulkan hal itu dari pengamatan terhadap Partai Demokrat dan PAN.

Razman Arif Nasution mengamati komunikasi yang dibangun antara Partai Demokrat dan PAN dengan Jokowi.

Saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6/2019), Razman Arif Nasution menyorot Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Bagaimana AHY itu datang bertamu secara khusus, kemudian kita melihat juga pernyataan Pak Zulkifli Hasan."

"Maka kalau kami menganggap sekarang, kubu 02 itu sebetulnya tinggal dua, yaitu PKS dengan Gerindra," ungkap Razman Arif Nasution.

Meski demikian, Razman Arif Nasution tidak mempermasalahkan jika PKS dan Gerindra ingin bergabung dalam koalisi Jokowi.

Razman Arif Nasution meminta agar kedua Parpol itu mengedepankan etika politik dengan menunggu selesainya pelaksanaan sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sebaiknya memang etika politiknya sebelum selesai pelaksanaan sidang MK ini, maka sebaiknya jangan dulu nyebrang, untuk menghargai kawan," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Terbatas dengan Kubu Prabowo, Ferdinand Sebut Demokrat Lebih Intens Komunikasi dengan Kubu Jokowi