BATAM TERKINI

Warga Bisa Urus Hak Milik di Kampung Tua, Ini Batasan Luas Tanah Yang Bisa Diurus Sertifikatnya

Sehari sebelum digelar rapat pansus ranperda membahas kampung tua, Pemerintah Kota Batam menggelar rapat di Gedung Wali Kota Batam.

Warga Bisa Urus Hak Milik  di Kampung Tua, Ini Batasan Luas Tanah Yang Bisa Diurus Sertifikatnya
tidak ada
salah satu kampung tua di Batam 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Sehari sebelum digelar rapat pansus ranperda membahas kampung tua, Pemerintah Kota Batam menggelar rapat di Gedung Wali Kota Batam, Kepri, Senin (24/6) sore. Rapat itu menghadirkan Rumpun Khazanah Warisan Batam (RKWB).

Ketua Umum RKWB, Machmur Ismail mengatakan, rapat sore itu untuk mensinkronkan kembali pembahasan kampung tua, pasca kedatangan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil datang ke Batam, baru-baru ini. Sifatnya lebih ke teknis di lapangan, soal identifikasi siapa saja yang berhak mendapat hak milik atas tanah di kampung tua. Semua stakeholder terkait di 37 titik kampung tua, diundang hadir.

"Jadi bukan saja RKWB, lurah, camat di 37 titik kampung tua juga ikut rapat," kata Machmur kepada Tribun.
Dikatakan, setiap kampung tua di Batam memiliki tipe yang berbeda. Ada yang luas, sedang, tak luas. Diakuinya, sempat ada sedikit perbedaan persepsi terkait kampung tua. Namun persoalan itu sudah selesai sesuai arahan Menteri ATR.

"Nanti kita akan kumpul lagi di satu titik. Nanti masyarakat diberi pencerahan, bentuk, gambaran, yang punya hak begini, supaya tidak ada simpang siur," ujarnya.

Lebih lanjut soal luasan tanah masyarakat kampung tua, Machmur mengatakan, ada yang memiliki luas 200 M2, 600 M2. Bahkan ada yang lebih dari luasan itu, 2 hektare. Machmur mengatakan, untuk luasan 2 hektare ke atas, proses pengurusan dokumennya nanti di BPN Provinsi Kepri, sedangkan di bawah 2 hektare di BPN Kota Batam. Tanah inilah yang nantinya akan diurus sertifikat hak miliknya.

"Dari luas 2 hektare ini, ada yang sudah dipecah-pecah lahannya sesuai banyaknya ahli waris. Jadi dari 21 ribu KK ini, mungkin bisa lebih dari itu yang mendapat sertifikat hak milik. Karena ini baru KK induk, anak-anaknya kan ada. Jadi satu KK itu bisa sampai 4 sampai 5 keluarga," kata Machmur.

Ia berharap proses ini bisa cepat selesai, dan masyarakat kampung tua bisa mendapat legalitas atas tanah yang sudah didiaminya secara turun-temurun.

Sebagai tindaklanjut percepatan legalitas kampung tua, DPRD Kota Batam menggelar rapat pansus membahas ranperda tentang penataan dan pelestarian kampung tua, Selasa (25/6) di ruang rapat pimpinan DPRD Kota Batam.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin mengatakan, ranperda yang nantinya akan menjadi perda ini, merupakan inisiatif DPRD. Ditambah lagi, 2 bulan terakhir ini ada perkembangan signifikan. Presiden Joko Widodo meminta Menteri ATR Sofyan Djalil menerbitkan sertifikat kampung tua.

Sejumlah Titik Kampung Tua akan Dijadikan Obyek Wisata, Dibahas Dalam Rapat Pansus Kampung Tua

Oknum Guru di Tasikmalaya Diamankan Polisi Karena Lakukan Hal Ini kepada Gadis Berusia 15,

British Airways Paksa 18 Penumpangnya Turun di Tel Aviv Israel, Alasannya Begitu Sensitif

"Sudah ada langkah pasti, 37 titik keluar dari HPL (hak pengelolaan lahan) BP Batam. Otomatis masyarakat kampung tua ada hak milik," kata Jefridin.

Namun progresnya, memang tidak bisa serta merta keseluruhan. Sudah ada batasan soal luas lahan yang akan dijadikan hak milik.

"Bukan tanah kosong. Di dalamnya juga ada fasum, fasos. Ini mesti diselaraskan dengan informasi terbaru," ujarnya.

Hal ini perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Berkaitan dengan SK wali kota tentang persil-persil lahan yang akan diusulkan sertifikatnya.

"Dalam waktu dekat, pak wali akan turun menjelaskan hal ini kepada masyarakat. Rencananya Rabu malam," kata Jefridin. (wie)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Sihat Manalu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved