Jika Prabowo Kalah di MK, Inilah Langkah Capres 02, Fadli Zon Jawab Soal Kabinet Jokowi-Maruf Amin

TRIBUNBATAM.id - Kubu Capres 02 sudah siapkan skenario jika Prabowo-Sandiaga Uno kalah di putusan MK.

Putusan MK sengketa Pilpres 2019 akan dibacakan besok, Kamis 27 Juni 2019. 

Wakil Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mengatakan, koalisi partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berakhir seiring dengan pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi, sinyal apa?

Putusan MK akan menjadi dasar apakah putusan KPU yang menyatakan Jokowi-Maruf Amin meraih suara terbanyak di Pilpres 2019 bisa ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019 atau tidak.

Fadli Zon tidak menampik jika komunikasi-komunikasi politik di luar Kepartaian memang berjalan dengan baik.

“Kalau komunikasi-komunikasi politik hal biasa tapi kalau mengambil keputusan it's different thing,” ungkap salah satu pendiri Partai Gerindra itu di acara Catatan Demokrasi Kita yang disiarkan TV ONe seperti dikutip Wartakotalive.com pada Rabu (26/6/2019) .

Baca juga: Prabowo Subianto Disebut Beruntung Gabung di Kabinet Jokowi, Jadi ajang Limpahan Suara

Selain itu, Fadli Zon juga memastikan, jikapun gugatan Prabowo-Sandi tidak diterima MK, maka keduanya akan mengambil seluruh keputusan berdasarkan hasil musyawarah.

Baik musyawarah antarsesama partai koalisi ataupun tokoh-tokoh yang mendukung selama 8 bulan ini.

“Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno akan mengundang rekan-rekan koalisi untuk duduk bersama dan tokoh-tokoh masyarakat lain yang mendukung artinya apa kalau menang bagaimana, kalau tidak dikabulkan bagaimana,” jelasnya.

Koalisi bubar

Wakil Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mengatakan, koalisi partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berakhir seiring dengan pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi, sinyal apa?

Wakil Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menegaskan koalisi Prabowo-Sandiaga secara resmi berakhir pada Kamis (27/6/2019).

"Bagi kami secara resmi, secara de jure, besok sudah selesai," ujar Bara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

 Menurut Bara, sebenarnya koalisi ini selesai setelah hari pencoblosan pada 17 April 2019.

Akan tetapi, partai koalisi menghormati langkah konstitusional Prabowo-Sandiaga yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

 Oleh karena itu, PAN tidak mengambil langkah khusus untuk menentukan sikap baru partai. Menurut dia, setelah itu, partai koalisi bebas untuk menentukan sikap pasca-pilpres.

"Besok keputusan akan dibacakan oleh para hakim dan itu memang sudah selesai secara official. Tentu partai yang tergabung di koalisi memiliki otoritas penuh termasuk PAN untuk menentukan langkah selanjutnya," ujar Bara.

Menteri Bara mengatakan, PAN akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) setelah putusan MK selesai dibacakan.

Baca juga: Puan Maharani dan Prabowo Subianto Bertemu di Hambalang Pekan Depan, Sinyal Koalisi Pilpres 2024 ?

Hal ini juga pernah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno.

Eddy mengatakan, arah politik partainya akan diumumkan saat Mukernas yang akan digelar 1-2 bulan ke depan.

"Kami sudah mengkaji di internal PAN dan akan membahas tahapan yang lebih formal dalam Mukernas di satu hingga dua bulan ke depan. Di situlah PAN akan menentukan ke mana arah politik ke depan," ujar Eddy.

 Isu Bergabung Kabinet

Seperti dikutip Tribunnews menjelang putusan MK, isu masuknya Capres Prabowo ke dalam kabinet Jokowi-JK semakin berhembus kencang.

Isu tersebut dilemparkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PAN, Faldo Maldini.

Faldo menyebut adanya kemungkinan satu pihak bergabung dengan pihak pemenang Pilpres 2019 adalah hal yang lumrah. 

Termasuk kemungkinan masuknya Prabowo Subianto masuk dalam kabinet Joko Widodo atau sebaliknya sebagai Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden).

Namun anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menegaskan, partainya hingga saat ini tidak memikirkan ajakan kubu Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk masuk ke pemerintahan.

Andre mengatakan, pihaknya masih optimis Prabowo-Sandiaga akan menang dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan justru akan mengajak kubu Jokowi untuk bergabung.

“Wajar jika Partai Gerindra menjadi prioritas diajak karena kami partai pemenang kedua dan jumlah kursi kami signifikan, Gerindra juga solid. Tapi kami belum memikirkan soal itu, di pikiran kami masih Pak Prabowo akan menang dan kami yang akan mengajak mereka,” kata Andre di media Prabowo-Sandi di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Gerindra Masih Berpikir Prabowo-Sandi Menang dan Bakal Ajak Kubu 01 Masuk Kabinet

ANGGOTA Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, pihaknya tidak memikirkan ajakan kubu Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin untuk masuk kabinet.

Andre Rosiade menegaskan, Gerindra masih optimistis Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan memenangkan Pilpres 2019, dan justru akan mengajak kubu 01 bergabung.

“Wajar jika Partai Gerindra menjadi prioritas diajak, karena kami partai pemenang kedua dan jumlah kursi kami signifikan. Gerindra juga solid," ujarnya di posko pemenangan Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

"Kami belum memikirkan soal itu. Di pikiran kami masih Pak Prabowo akan menang, dan kami yang akan mengajak mereka,” sambungnya.

Andre Rosiade juga menanggapi isu Prabowo Subianto ditawari jabatan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Jokowi.

Menurutnya, belum ada pembicaraan soal itu, baik langsung di antara Prabowo Subianto dan Jokowi, maupun lewat perwakilan kedua pihak.

Keterangannya itu sekaligus membantah isu pertemuan Prabowo Subianto dan Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) Budi Gunawan, sebagai bagian dari rekonsiliasi.

“Pak Prabowo saja belum berpikir kapan akan ketemu Pak Jokowi, apalagi soal ‘deal-deal’ an, belum ada itu,” ungkapnya.

“Kami sedang fokus ke MK, kami tak punya rencana zig-zag dalam proses ini."

"Prabowo dan Sandi bukan pencari pekerjaan untuk panggung 2024, dan tak butuhkan jabatan untuk perlindungan hukum. Jangan samakan dengan yang lain,” tegasnya.

Sebelumnya Wartakotalive memberitakan, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengaku menerima informasi Presiden Jokowi menawari jabatan menteri kepada Sandiaga Uno.

Neta S Pane meyakinkan bahwa informasi yang dia sampaikan itu akurat.

Saat dikonfirmasi di posko pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga di Kebayoran Baru, Jakarat Selatan, Senin (17/6/2019), Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Priyo Budi Santoso mengatakan bahwa informasi tersebut adalah bohong.

Priyo Budi Santoso mengatakan bahwa dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan mantan Wakil Gubernur Jakarta itu mengenai hal tersebut.

“Saya sudah mendapat penjelasan langsung dari Pak Sandiaga bahwa itu hoaks, itu bohong,” tegas Priyo Budi Santoso.

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya itu juga telah menerima komitmen Sandiaga Uno untuk terus bersama Prabowo Subianto dan BPN menyelesaikan tahapan Pemilu 2019.

“Pak Sandiaga berkomitmen bahwa beliau akan terus bersama Pak Prabowo memimpin upaya-upaya yang dimungkinkan oleh hukum, yang jelas informasi itu keliru,” tegasnya.

Sebelumnya Wartakotalive memberitakan, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengaku memiliki informasi akurat terkait figur yang bakal jadi menteri Presiden Jokowi di kabinet selanjutnya.

Kepada Tribunnews.com, Neta S Pane menyebut calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno bakal masuk ke dalam kabinet Jokowi berikutnya.

"Saya dapat info A1 soal itu (Sandiaga Uno jadi menteri Jokowi)," kata Neta S Pane, Minggu (16/6/2019).

Kata Neta S Pane, proyeksi Sandiaga Uno menjadi menteri di kabinet Jokowi, merupakan bagian dari proses rekonsiliasi antara kubu 01 dan 02.

"Itu (Sandiaga Uno jadi menteri Jokowi) bagian dari rekonsiliasi 01 dengan 02," ujarnya.

Menurut hemat Neta S Pane, rekonsiliasi perlu dilakukan. Katanya, politik itu tidak seperti matematika.

Dia mencontohkan Afrika Selatan ketika Nelson Mandela selama 36 tahun dipenjara rezim Apartheid, 25 tahun di antaranya di sel seluas 1x1 meter.

"Tapi ketika dia terpilih menjadi presiden, dia mengatakan bahwa 'kita harus belajar untuk menghapus dendam masa lalu,'" paparnya.

"Sehingga, dia bentuk proses rekonsiliasi dan hasilnya Afrika Selatan maju sekarang, bahkan jadi tuan rumah Piala Dunia, mata uangnya lebih tinggi dari rupiah," sambung Neta S Pane.

Berkaca dari itu, menurutnya, kenapa Bangsa Indonesia tidak melakukan rekonsiliasi?

"Tidak perlu hanyut dalam dendam, karena dendam itu yang justru menghancurkan bangsa. Jadi rekonsiliasi ini merupakan solusi terbaik," ucapnya.

"Dan kita dapat informasi, hal itu sedang ditempuh oleh 01 dan 02. Kalau itu yang lebih baik untuk bangsa dan negara, kenapa kita harus terlibat dendam, saling hukum menghukum?" papar Neta S Pane.

Dia menambahkan, untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang maju, dan terciptanya tertib sosial, rekonsiliasi harus dilakukan.

"Selama ini, sejak Presiden Soeharto jatuh kita terjebak dalam dendam-dendam yang tidak berkesudahan dan membuat Indonesia semakin terpuruk," ulasnya.

Neta S Pane mengatakan, IPW mendukung rekonsiliasi tersebut, serta mendukung Jokowi membentuk kabinet rekonsiliasi.

"Artinya semua komponen yang bisa membangun Indonesia ke depan, membawa Indonesia lebih baik, ya diakomodir saja," cetusnya.

Sebelumnya Wartakotalive memberitakan, Sandiaga Uno membantah dapat tawaran jabatan dari kubu Jokowi-Maruf Amin.

Hal itu sekaligus membantah pernyataan Koordinator Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak.

"Ke saya sih enggak ada. Nanti mungkin bisa dicek ke Pak Prabowo, tapi ke saya enggak ada tawaran sama sekali," ungkap Sandiaga Uno.

Hal itu dikatakan seusai menghadiri acara di Masjid Raya Palapa Baitus Salam, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (25/5/2019).

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, pihaknya masih fokus menyelesaikan proses pemilu hingga ke tahap akhir.

"Saya yakin semua pihak masih menahan diri, karena ini kan bukan tentang bagi-bagi jabatan," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut Prabowo-Sandi ditawarkan jabatan politik.

"Banyak sekali tawaran-tawaran jabatan ke Prabowo, Bang Sandi," ungkap Dahnil Anzar Simanjuntak, Kamis (23/5/2019).

"Bang Sandi berulang kali menyebutkan bahwa ia tidak akan tertarik dengan tawaran-tawaran jabatan," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan Wartakotalive.com, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengaku sudah menyiapkan Kartu Tanda Anggota (KTA) untuk Sandiaga Uno.

Eddy Soeparno mengatakan, KTA PAN untuk Sandiaga Uno sudah dibuat dan tinggal menunggu persetujuan yang bersangkutan.

Menanggapi hal tersebut, Sandiaga Uno mengatakan dirinya masih fokus menghadapi tahapan Pemilu 2019.

“Saya masih mau fokus sampai tahapan Pemilu selesai,” ujar Sandiaga Uno di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (25/4/2019).

Sandiaga Uno kini berstatus independen alias tidak bergabung dengan partai politik mana pun, seusai mengundurkan diri dari Partai Gerindra.

Hal itu ia lakukan jelang mendaftarkan diri di Pilpres 2019 bersama Prabowo Subianto.

Dalam aturan, tidak diperbolehkan pasangan capres-cawapres berasal dari satu partai, sehingga Sandiaga Uno harus mengundurkan diri.

Mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku belum memikirkan manuver politiknya pasca-Pemilu 2019.

Ia tidak ingin manuver politiknya mengganggu konsentrasi pihaknya untuk mengawal proses Pemilu 2019, supaya tetap jujur dan adil.

“Saya belum memikirkan ke mana melangkah dalam segi politik, saya ingin semua dituntaskan,” tegasnya.

“Saya tak mau manuver politik mengganggu konsentrasi teman-teman semua, baik tim inti Badan Pemenangan Nasional (BPN) maupun relawan,” sambungnya. (Rizal Bomantama)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Fadli Zon Ungkap Langkah yang Diambil Prabowo Jika Ditawari Bergabung Pemerintahan Jokowi