Janji Kampanye Jokowi di Kepri Bangun Jembatan Batam Bintan, Ini Jawaban Wagub Kepri Isdianto

Janji kampanye Jokowi di Kepri, legalitas Kampungtua dan Jembatan Batam Bintan, kapan terealisasi?

Penulis: Dewi Haryati | Editor: Agus Tri Harsanto
(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)
Capres petahanan Joko Widodo saat mendatangi kediaman cawapresnya Kiai Haji Maruf Amin di Jl. Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019) malam. Pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin akan menyampaikan pidato terkait hasil sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) di Bandara Halim Perdanakusuma. 

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak juga meyakinkan hal serupa.

Dikatakan, Jembatan Babin pasti akan dikerjakan, mekanismenya lewat APBN di tahun mendatang.

"Seorang presiden kalau punya visi dan misinya begitu (bangun Jembatan Batam - Bintan), pasti dikerjakan. Tapikan ada prosesnya, DED-nya lagi," kata Jumaga.

Dari DPRD Kepri, juga akan mendorong dan menindaklanjuti janji Jokowi itu, agar pembangunan Jembatan Babin bisa segera dikerjakan.

Jembatan ini dinilai punya peran penting.

"Jembatan ini sebagai sentra penghubung antara pulau yang satu dan lainnya. Bintan dan Tanjungpinang akan semakin ramai dikunjungi orang nanti," harap Jumaga.

Sementara itu, sebelumnya diberitakan, Kepala Satker Pelaksana Jalan Nasional (PJN) wilayah I Kepri, Endry Z Djamal mengatakan, terkait pembangunan Jembatan Babin, prosesnya bisa dibilang masih panjang.

Pemerintah daerah setempat diminta menyiapkan feasibility study (fs), soal jembatan yang menjadi penghubung antara Batam dan Bintan.

Lantaran ada perubahan rute jembatan.

"Yang awalnya langsung dari Batam ke Bintan, tapi ini melewati dua pulau. Jadi harus ada feasibility study yang harus dilaksanakan," kata Endry, Senin (27/5).

Di samping itu, ada beberapa persyaratan yang masih kurang dan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR), diminta supaya kekurangan dilengkapi.

Kemen PU PR lanjutnya, masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Kepri untuk melakukan percepatan proses. 

Endry juga belum bisa memastikan, kapan fs selesai.

Kewajiban melakukan fs ada di Pemda. Kendati begitu, dia mengatakan ke depan untuk pembangunan jembatan ini, semua pihak harus satu suara.

"Kita harus satu suara, satu pembahasan. Kalau memang jembatan ini dibutuhkan untuk ketahanan pangan, mau tidak mau kita buat," ujarnya.

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved