Singapura Akhirnya Tangkap 2 Orang yang Main Drone Dekat Pangkalan Militer

"Pihak berwenang mengambil pandangan serius tentang operasi yang salah dari pesawat tak berawak yang dapat menimbulkan ancaman terhadap penerbangan atau membahayakan keselamatan pribadi orang lain. Otoritas tidak akan ragu untuk mengambil tindakan penegakan terhadap mereka yang melanggar peraturan," kata CAAS.

Dalam akun Facebook-nya, Kementerian Pertahanan Singapura (MIndef) juga merilis bahwa angkatan bersenjata Singapura bergabung dengan tim multi-agensi termasuk personil dari grup Civil Aviation Authority of Singapore, Changi Airport, dan Singapore Police Force untuk mencari drone yang mengganggu penerbangan di Bandara Changi tersebut.

Aktivitas drone ini juga sering mengganggu penerbangan sipil di tempat lain.

Pada Desember tahun lalu, aktivitas pesawat tak berawak yang tidak sah mengganggu penerbangan di Bandara Gatwick, London, selama tiga hari, mempengaruhi sekitar 140.000 penumpang dan 1.000 penerbangan.

Pada bulan Januari, Menteri Senior Negara untuk Transportasi Lam Pin Min mengatakan di parlemen bahwa ada delapan laporan pesawat tak berawak yang terbang dalam jarak 5 km dari Bandara Changi selama tiga tahun terakhir.

CAAS sudfah sering memberikan sosialisasi pada berbagai kelompok tentang aturan menggunakan drone yang saat ini menjadi trend baru masyarakat.

Pada 23 Mei lalu, CAAS membentuk Panel Penasihat Sistem Pesawat Tanpa Awak yang terdiri dari 12 anggota.

Menteri Senior Negara untuk Transportasi dan Kesehatan Lam Pin Min mengatakan di parlemen bahwa CAAS berencana untuk mengembangkan sistem untuk memantau pesawat tanpa awak.

Hal inio akan memungkinkan CAAS untuk memeriksam apakah drone individu beroperasi di bawah izin yang valid, dan mengeluarkan peringatan kepada orang yang melanggar peraturan.

CAAS mengatakan bahwa sebagai bagian dari keterlibatannya, panel akan menjangkau untuk mencari pandangan dan umpan balik dari pengguna, penduduk dan kelompok pemangku kepentingan lainnya sebelum membuat rekomendasinya.

Panel ini akan diketuai oleh pilot veteran Angkatan Udara Singapura, Timothy De Souza, yang juga anggota Dewan Presidensial untuk Hak Minoritas.

Anggota lain mewakili pemangku kepentingan UAS termasuk perwakilan dari industri, kelompok kepentingan, organisasi pelatihan, akademisi, lembaga pemerintah, dan organisasi akar rumput.

Selain itu, sejak awal tahun, juga disusun aturan mengenai program pelatihan online wajib, skema lisensi pilot (pengguna drone), serta persyaratan yang lebih ketat.

Mulai dari sertifikasi parsial atau penuh untuk pesawat tak berawak lebih dari 25kg, yang menghadirkan risiko keamanan yang lebih besar.

Mengintip di Apartemen