Seribu Siswa Tidak Diterima di PPDB Kota Batam, Ini Perintah Nurdin Basirun Pada Kepala Disdik Kepri

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun mengatakan pihaknya akan menjamin keadilan pendidikan untuk masyarakat Kepri.

Tugas pemerintah menyediakan sarana dan prasarana. Mudah-mudahan, selesai semua permasalahan ini.

“Soal caranya, sementara ini ditambahlah ruang belajar lagi.

Kalau soal ketersediaan guru, tidak masalah.

Itu urusan pemerintah menyediakannya,” kata Nurdin Basirun saat bertemu dengan para orang tua murid di Dataran Engku Putri, Batam, Senin (8/7/2019) pagi.

Tampak hadir dalam pertemuan itu Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad, Sekdako Batam Jefriden, Kadis Pendidikan Provinsi Kepri Muhammad Dali dan sejumlah kepala sekolah.

Nurdin Basirun, yang semula harus berangkat ke Jakarta dengan penerbangan pukul 07.00 WIB, Senin itu harus menunda ke pukul 09.00 WIB karena menghadiri pertemuan ini.

• Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung, Polda Metro Jaya Siapkan 15 Ribu Personel Keamanan

• Wali Murid Masih Belum Mengerti Penjelasan Tentang PPDB, Mereka Serbu Kadisdik Kepri Tanyakan PPDB

• Tak Pernah Pakai Stuntman Saat Syuting Film, Ini Rahasia Bugar dan Kulit Wajah Kencang Tom Cruise

• Tak Kuasa Nahan Nafsu Jelang Pernikahan, Chat Mesum di WhatsApp Soal Organ Vital Viral di Medsos

Dia terbang ke Jakarta karena teragenda bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, pukul 14.00 WIB.

Kepada orang tua yang hadir, Nurdin Basirun meminta bertenang semua.

Menurutnya, selalu ada solusi yang bisa diambil setiap ada permasalahan.

Soal penerimaan siswa dengan sistem zonasi ini memang merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Tetapi Nurdin menegaskan ada kebijakan untuk menyelesaikan setiap persoalan yang muncul.

“Kalau ada masalah pendidikan, maafkan Kami.

Tapi setelah Pak Rudi (Wali Kota Batam) menelepon dan Kadisdik melapor tentang penerimaan siswa baru, pasti ada solusinya.

Untuk rakyat, jiwa dan raga kita korbankan,” kata Nurdin Basirun.

Nurdin Basirun menyebutkan jumlah peserta yang semakin membludak ini menunjukkan Batam semakin maju.

Semakin banyak orang beraktivitas di Batam untuk mencari rezeki apalagi Wali Kotanya membuat Batam semakin cantik.

Karena itu, menurut Nurdin, pihaknya akan menambah jumlah SLTA di Batam.

Kalau untuk saat ini satu solusinya adalah dengan penambahan ruang baru, tahun depan rencananya ada penambahan sekolah baru.

Menurut Nurdin, ada empat wilayah prioritas pembangunan SLTA.

Untuk Batam, ketersediaan lahan merupakan masalah tersendiri.

Tetapi, kata Nurdin, Wali Kota sepertinya sudah menyiapkannya.

“Ini seperti konektivitas hati. Rupanya Pak Rudi sudah menyiapkan,” kata Nurdin.

Untuk sekolah baru, Nurdin berharap dukungan masyarakat.

• Pada Pembukaan Rapat Kerja Pusat XXII, Begini Pesan Arif Fadillah kepada Ikatan Pustakawan Indonesia

• Tak Kuasa Nahan Nafsu Jelang Pernikahan, Chat Mesum di WhatsApp Soal Organ Vital Viral di Medsos

Kykuu Ungkap Skincare yang Dipakai untuk Merawat Wajah, Yuk Intip Apa Saja

• Kadisbudpar Minta Masyarakat Sama-Sama Jaga Pulau Putri, Buang Sampah Jangan Sembarangan

Misalnya, kalau warga memiliki lahan diminta untuk merelakannya demi pembangunan.

Karena, kata Nurdin, doa dan dukungan masyarakat membuat semua persoalan bisa diselesaikan.

Kepada Kadis Pendidikan Kepri, Nurdin berpesan agar segera diaplikasikan, terlebih untuk menampung mereka yang belum mendapatkan kepastian.

Muhammad Dali, Kadis Pendidikan mengatakan proses penerimaan dengan sistem zonasi merupakan perintah pemerintah pusat.

Pihaknya mengikuti mekanisme tanpa ada kecurangan. 

Saat ini, kata Dali, ada 2.216 siswa yang belum mendapat tempat.

Perintah Gubernur, kata Dali akan segera diaplikasikannya.

Tetapi dia meminta para orang tua bersabar.

Karena ada tahapan yang mereka lakukan.

Lagipula pada sekolah tertentu ada penumpukan.

Saat ini, di SMA Negeri 3 ada 523 siswa yang belum tertampung.

Penumpukan juga terjadi di SMA 23.

Ada 500 siswa yang belum tertampung.

Tapi ada solusi di sana, karena ada gedung yang bisa ditumpangi.

Kepsek dan warga menjamin minimal lima lokal.

“Yang disampaikan Pak Gubernur adalah perintah.

Kata kunci dari Pak Gubernur minimal 2 lokal.

Dan ke dua menyesuaikan dengan situasi,” kata Dali.

Tahap ke tiga, kata Dali adalah bebas zonasi yang dibuat dalam sistem.

Semula di Batam ada delapan zonasi dibagi menjadi empat. 

Dali menyarankan mereka yang menuju tempat sekolah jalur padat, bergeser ke zonasi sebelah yang barangkali jumlah di situ tak terlalu banyak.

“Misalnya di SMA N 3 Batam ke SMA N 15 yang memang kurang 70 siswa.

Jika ditambah 2 lokal, jadi semakin ringan,” kata Dali, sambil menambahkan pihaknya ingin agar yang tak bisa diterima jadi bisa diterima.

Wali Kota Rudi mengatakan sistem ini merupakan kebijakan Menteri.

Namun setelah diikuti, tidak bisa terpenuhi semuanya. 

Kebijakan ini sempurna, kata Rudi, kalau daerah punya uang yang cukup buat sekolah.

Saat ini, sektor lain juga ikut dibangun untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. (TRIBUNBATAM.id/Endra Kaputra)