KPPAD 'Teriak' ke Disdik, Usia Lewat Satu Bulan, Pelajar di Karimun Tidak Diterima di SMP

Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepri meminta agar pemerintah dapat segera mencarikan solusi.

KPPAD 'Teriak' ke Disdik, Usia Lewat Satu Bulan, Pelajar di Karimun Tidak Diterima di SMP
Tribun Batam/Ian Sitanggang
Komisioner Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Erry Sahrial 

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepri meminta agar pemerintah dapat segera mencarikan solusi terkait berbagai permasalahan Pemerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Satu di antara masalah yang terjadi di Kabupaten Karimun dan sejumlah kabupaten/kota lain adalah batasan usia yang ditetapkan oleh Peraturan Menterian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud).

Di Kabupaten Karimun, ditemukan satu anak lulusan Sekolah Dasar (SD) yang tidak dapat diteriman di SMP negeri ataupun swasta karena usianya satu bulan lebih dibandingkan batas yang diatur.

Komisioner KPPAD Kepri, Ery Syahrial mengatakan Permendikbud tersebut dapat menghilangkan hak dasar anak tentang pendidikan.

Padahal menurut Ery, hak pendidikan bagi warga negara, termasuk anak telah diatur hingga ke Undang-Undang Dasar 1945.

Hasil Semen Padang vs Arema FC, Dedik Setiawan Cetak Gol Tandukan, Babak I Arema FC Unggul 1-0

Lewati Jalan ke Bandara Letung, Calon Penumpang: Ini Jalan ke Bandara atau Rumah Dukun

Viral, Tak Boleh Bawa Hewan Hidup, Wanita Ini Terpaksa Potong Ayam di Pintu Masuk Stasiun Kereta Api

Bawa Inex ke Penjara Anak, Penjaga Kantin Lapas Anak Batam Diduga Hanya Pemakai

Ratusan warga menandatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, Selasa (2/7/2019) karena tidak puas akan kebijakan BPN Karimun yang tidak menerbitkan sertifikat lahan.
Ratusan warga menandatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, Selasa (2/7/2019) karena tidak puas akan kebijakan BPN Karimun yang tidak menerbitkan sertifikat lahan. (tribunbatam.id/elhadif putra)

"Kita minta tidak ada lagi pembatas usia.
Kita meminta anak-anak yang lewat umur diterima di SMP dan MTS yang dituju.

Sepanjang usia anak maka dia mendapatkan perlindungan anak termasuk pendidikan anak," kata Ery kepada TRIBUNBATAM.id, Kamis (11/7/2019).

Untuk hal ini, Ery menyebutkan pihaknya telah menyurati Dinas Pendidikan serta para Kepala Daerah.

Bahkan KPAI pusat juga telah menyurati Kementerian, terutama Dirjen Pendidikan Dasar Menengah.

"Kami telah menyurati hal ini ke Kepala Dinas Pendidikan Tanjungpinang.

Halaman
12
Penulis: Elhadif Putra
Editor: Thom Limahekin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved