Ahok Tertutup Jadi Menteri Jokowi atau Capres 2024, Ini Penyebabnya
Ahok semula diprediksi masuk calon menteri Jokowi, bahkan BTP juga diprediksi bakal bertarung di Pilpres 2024. Ahok semula diprediksi masuk calon ment
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini diperkirakan bisa menjadi efek kejut pada Pilpres 2024.
Rully Akbar selaku peneliti LSI Denny JA mengatakan, nama Ahok BTP berpeluang besar menjadi 'Kuda Hitam' yang memberi efek kejut pada kontestasi Pilpres 2024.
"Bisa jadi Basuki Tjahaja Purnama masuk sebagai sosok misterius, Mr X yang nomor 15 (jumlah nama yang diprediksi masuk kandidat capres) tadi. Dia menjadi sosok yang memberi efek kejut ke depan nanti ketika di 2024 nanti," kata Rully di Kantor LSI Denny JA, Selasa (2/7/2019) pada Kompas.com.
Namun, sebelumnya prediksi soal karier Ahok di dunia politik terutama pemerintahan pernah dikomentari oleh pakar hukum tata negara Mahfud MD.
Mahfud MD memberikan tanggapannya mengenai spekulasi Ahok yang juga sempat masuk dalam survei tokoh paling populer saat calon presiden (capres) 2019.
Pasca menjadi terdakwa kasus penistaan agama, elektabilitas Ahok sebagai politikus pun tidak sepenuhnya menurun, seperti yang dilaporkan tiga lembaga survei yaitu Poltracking Institute, Indo Barometer, dan Median.
Namun, menurut Mahfud MD, kesempatan Ahok sudah tertutup untuk menjadi capres, calon wakil presiden (cawapres), maupun menteri sekalipun.
"Tidak bisa (mencalonkan) kalau untuk presiden dan wakil presiden, karena dia (Ahok) dihukum dua tahun, dalam satu tindak pidana yang diancam dengan lima tahun atau lebih, itu sudah pasti tidak bisa, jadi menteri juga tidak bisa," kata Mahfud MD dalam tayangan Aiman Kompas TV yang dipublikasikan Youtube, tahun 2018 silam.
Namun, Mahfud menambahkan, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki vonis tertentu untuk pemilihan kepala daerah (pilkada).
Vonis MK dahulu menyatakan bahwa orang yang sudah keluar dari tahanan bisa mencalonkan diri.
Kini, keputusan MK tersebut telah tertuang dalam UU Pilkada yang menyebutkan bahwa terdakwa yang keluar tahanan harus mengakui dirinya pernah menjadi mantan tahanan tanpa dibatasi waktu lama tahanan oleh MK.
Hal tersebut tidak berlaku bagi capres, cawapres, maupun menteri.
"Jadi gubernur, wakil gubernur, walikota, bupati, tidak ada masalah?," tanya Aiman.
Mahfud menjawab tidak ada masalah jika Ahok mencalonkan diri menjadi jabatan-jabatan tersebut.
"Presiden, wakil presiden, menteri tidak bisa karena undang-undangnya berbeda dan setiap pengujian MK itu hanya berlaku untuk undang-undang yang bersangkutan," jawab Mahfud MD.
Sementara itu, dari analisis LSI Denny JA, walaupun Ahok BTP tidak ada dalam 15 tokoh berpotensi maju sebagai capres 2024 namun ia bisa menjadi kuda hitam.
Rully menuturkan, nama Ahok BTP saat ini belum masuk bursa karena statusnya yang tidak memegang jabatan pemerintahan maupun jabatan partai politik tertentu.
Menurut Rully, peluang Ahok BTP akan lebih besar jika ia mendapat amanah mengisi pos-pos penting, sehingga dapat menunjukkan kinerjanya dan kembali mencuri perhatian publik.
"Kita belum tahu gebrakan BTP ke depan, ya. Apakah bisa jadi nanti dimasukkan sebagai menteri atau ke depan menjadi kepala daerah di tempat lain, kita belum tahu apa yang akan dilakukan BTP," ujar Rully.
Rully menambahkan, Ahok BTP juga bisa mengubah citranya sebagai eks narapidana bila menunjukkan prestasi di jabatan baru yang mungkin akan disandangnya.
"Ketika dia misalnya nanti sudah mulai aktif kembali di jabatan-jabatan publik, dari situlah Pak Ahok bisa menunjukkan prestasi ke depannya supaya ada efek pemilih untuk memilih Ahok sebagai the next president," kata Rully.
Pilkada serentak 2020
Berikut daftar lengkap 270 daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020, mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota
Sebanyak 270 daerah akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun 2020 akan digelar di 270 daerah.
Masing-masing 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Berikut ini daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020 tersebut sesuai daftar dari Ditjen Otonomi Daerah:
PROVINSI
1. SUMATERA BARAT
2. JAMBI
3. BENGKULU
4. KEPULAUAN RIAU
5. KALIMANTAN TENGAH
6. KALIMANTAN SELATAN
7. KALIMANTAN UTARA
8. SULAWESI UTARA
9. SULAWESI TENGAH
KABUPATEN KOTA
SUMATERA UTARA
1. KOTA MEDAN
2. KAB. TAPANULI SELATAN
3. KOTA BINJAI
4. KAB. SERDANG BEDAGAI
5. KAB. TOBA SAMOSIR
6. KOTA SIBOLGA
7. KAB. LABUHAN BATU
8. KAB. PAKPAK BHARAT
9. KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
10. KAB. ASAHAN
11. KAB. MANDAILING NATAL
12. KAB. SAMOSIR
13. KAB. KARO
14. KOTA TANJUNG BALAI
15. KAB. NIAS
16. KAB. NIAS SELATAN
17. KAB. SIMALUNGUN
18. KAB. LABUHANBATU SELATAN
19. KAB. LABUHANBATU UTARA
20. KAB. NIAS UTARA
21. KAB. NIAS BARAT
22. KOTA GUNUNG SITOLI
23. KOTA PEMATANGSIANTAR
SUMATERA BARAT
1. KAB. SOLOK
2. KAB. AGAM
3. KAB. PASAMAN
4. KAB. LIMA PULUH KOTA
5. KOTA SOLOK
6. KAB. DHARMASRAYA
7. KOTA BUKITTINGGI
8. KAB. SOLOK SELATAN
9. KAB. PASAMAN BARAT
10. KAB. PADANG PARIAMAN
11. KAB. SIJUNJUNG
12. KAB. TANAH DATAR
13. KAB. PESISIR SELATAN
RIAU
1. KAB. INDRAGIRI HULU
2. KOTA DUMAI
3. KAB. BENGKALIS
4. KAB. KUATAN SINGINGI
5. KAB. SIAK
6. KAB. ROKAN HILIR
7. KAB. ROKAN HULU
8. KAB. PELALAWAN
9. KAB. KEPULAUAN MERANTI
JAMBI
1. KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
2. KAB. BATANGHARI
3. KAB. BUNGO
4. KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR
5. KOTA SUNGAI PENUH
SUMATERA SELATAN
1. KAB. OGAN KOMERING HULU
2. KAB. OKU SELATAN
3. KAB. OGAN ILIR
4. KAB. OKU TIMUR
5. KAB. MUSI RAWAS
6. KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
7. KAB. MUSIRAWAS UTARA
BENGKULU
1. KAB. SELUMA
2. KAB. KAUR
3. KAB. REJANG LEBONG
4. KAB. KEPAHIANG
5. KAB. LEBONG
6. KAB. MUKOMUKO
7. KAB. BENGKULU SELATAN
8. KAB. BENGKULU UTARA
LAMPUNG
1. KAB. LAMPUNG SELATAN
2. KOTA METRO
3. KAB. WAY KANAN
4. KAB. LAMPUNG TIMUR
5. KOTA BANDAR LAMPUNG
6. KAB. LAMPUNG TENGAH
7. KAB. PESAWARAN
8. KAB. PESISIR BARAT
BANGKA BELITUNG
1. KAB. BANGKA TENGAH
2. KAB. BELITUNG TIMUR
3. KAB. BANGKA BARAT
4. KAB. BANGKA SELATAN
KEPULAUAN RIAU
1. KAB. LINGGA
2. KAB. BINTAN
3. KAB. KARIMUN
4. KAB. NATUNA
5. KOTA BATAM
6. KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
JAWA BARAT
1. KAB. SUKABUMI
2. KAB. BANDUNG
3. KAB. INDRAMAYU
4. KAB. CIANJUR
5. KAB. TASIKMALAYA
6. KAB. KARAWANG
7. KOTA DEPOK
8. KAB. PANGANDARAN
JAWA TENGAH
1. KOTA PEKALONGAN
2. KAB. PEKALONGAN
3. KOTA SEMARANG
4. KAB. SEMARANG
5. KOTA MAGELANG
6. KAB. KEBUMEN
7. KAB. REMBANG
8. KOTA SURAKARTA
9. KAB. PURBALINGGA
10. KAB. BOYOLALI
11. KAB. BLORA
12. KAB. KENDAL
13. KAB. SUKOHARJO
14. KAB. WONOSOBO
15. KAB. WONOGIRI
16. KAB. PURWOREJO
17. KAB. SRAGEN
18. KAB. KLATEN
19. KAB. PEMALANG
20. KAB. GROBOGAN
21. KAB. DEMAK
DI YOGYAKARTA
1. KAB. SLEMAN
2. KAB. GUNUNG KIDUL
3. KAB. BANTUL
JAWA TIMUR
1. KAB. NGAWI
2. KAB. JEMBER
3. KAB. LAMONGAN
4. KAB. PONOROGO
5. KOTA BLITAR
6. KAB. BLITAR
7. KAB. SITUBONDO
8. KAB. KEDIRI
9. KAB. SUMENEP
10. KOTA SURABAYA
11. KOTA PASURUAN
12. KAB. GRESIK
13. KAB. MALANG
14. KAB. MOJOKERTO
15. KAB. PACITAN
16. KAB. TRENGGALEK
17. KAB. SIDOARJO
18. KAB. TUBAN
19. KAB. BANYUWANGI
BANTEN
1. KOTA CILEGON
2. KAB. SERANG
3. KAB. PANDEGLANG
4. KOTA TANGERANG SELATAN
BALI
1. KAB. KARANG ASEM
2. KAB. BADUNG
3. KAB. TABANAN
4. KOTA DENPASAR
5. KAB. BANGLI
6. KAB. JEMBRANA
NUSA TENGGARA BARAT
1. KAB. SUMBA BARAT
2. KAB. MANGGARAI BARAT
3. KAB. SUMBA TIMUR
4. KAB. MANGGARAI
5. KAB. NGADA
6. KAB. BELU
7. KAB. TIMOR TENGAH UTARA
8. KAB. SABU RAIJUA
9. KAB. MALAKA
KALIMANTAN BARAT
1. KAB. KAPUAS HULU
2. KAB. KETAPANG
3. KAB. SEKADAU
4. KAB. BENGKAYANG
5. KAB. MELAWI
6. KAB. SINTANG
7. KAB. SAMBAS
KALIMANTAN TENGAH
1. KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
KALIMANTAN SELATAN
1. KAB. BANJAR
2. KOTA BANJARBARU
3. KOTA BANJARMASIN
4. KAB. TANAH BUMBU
5. KAB. KOTABARU
6. KAB. BALANGAN
7. KAB. HULU SUNGAI TENGAH
KALIMANTAN TIMUR
1. KAB. KUTAI KARTANEGARA
2. KAB. PASER
3. KAB. BERAU
4. KOTA SAMARINDA
5. KOTA BALIKPAPAN
6. KOTA BONTANG
7. KAB. KUTAI TIMUR
8. KAB. KUTAI BARAT
9. KAB. MAHAKAM ULU
KALIMANTAN UTARA
1. KAB. BULUNGAN
2. KAB. NUNUKAN
3. KAB. MALINAU
4. KAB. TANA TIDUNG
SULAWESI UTARA
1. KOTA TOMOHON
2. KAB. MINAHASA UTARA
3. KAB. MINAHASA SELATAN
4. KOTA MANADO
5. KOTA BITUNG
6. KAB. BOLMONG TIMUR
7. KAB. BOLMONG SELATAN
SULAWESI TENGAH
1. KAB. POSO
2. KAB. TOLI-TOLI
3. KAB. TOJO UNA-UNA
4. KOTA PALU
5. KAB. BANGGAI
6. KAB. SIGI
7. KAB. BANGGAI LAUT
8. KAB. MOROWALI UTARA
SULAWESI SELATAN
1. KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN
2. KAB. BARRU
3. KAB. GOWA
4. KAB. MAROS
5. KAB. SOPPENG
6. KAB. LUWU TIMUR
7. KAB. LUWU UTARA
8. KAB. BULUKUMBA
9. KOTA MAKASSAR
10. KAB. TANA TORAJA
11. KAB. KEPULAUAN SELAYAR
12. KAB. TORAJA UTARA
SULAWESI TENGGARA
1. KAB. KONAWE SELATAN
2. KAB. MUNA
3. KAB. WAKATOBI
4. KAB. BUTON UTARA
5. KAB. KONAWE UTARA
6. KAB. KOLAKA TIMUR
7. KAB. KONAWE KEPULAUAN
GORONTALO
1. KAB. BONE BOLANGO
2. KAB. GORONTALO
3. KAB. POHUWATO
SULAWESI BARAT
1. KAB. MAMUJU
2. KAB. MAJENE
3. KAB. MAMUJU UTARA
4. KAB. MAMUJU TENGAH
MALUKU
1. KAB. SERAM BAGIAN TIMUR
2. KAB. KEPULAUAN ARU
3. KAB. MALUKU BARAT DAYA
4. KAB. BURU SELATAN
MALUKU UTARA
1. KOTA TERNATE
2. KAB. HALMAHERA UTARA
3. KAB. HALMAHERA SELATAN
4. KAB. HALMAHERA TIMUR
5. KAB. HALMAHERA BARAT
6. KAB. KEPULAUAN SULA
7. KOTA TIDORE KEPULAUAN
8. KAB. PULAU TALIABU
PAPUA
1. KAB. BOVEN DIGOEL
2. KAB. MERAUKE
3. KAB. PEGUNUNGAN BINTANG
4. KAB. ASMAT
5. KAB. NABIRE
6. KAB. WAROFEN
7. KAB. YAHUKIMO
8. KAB. KEEROM
9. KAB. SUPIORI
10. KAB. MEMBRAMO RAYA
11. KAB. YALIMO
PAPUA BARAT
1. KAB. MANOKWARI
2. KAB. FAKFAK
3. KAB. SORONG SELATAN
4. KAB. RAJA AMPAT
5. KAB. KAIMANA
6. KAB. TELUK BINTUNI
7. KAB. TELUK WONDAMA
8. KAB. PEGUNUNGAN ARFAK
9. KAB. MANOKWARI SELATAN
Semula jumlah daerah yang mengikuti pilkada hanya 269 daerah.
Bertambah satu yakni Kota Makassar karena pilkada sebelumnya dimenangkan oleh kotak kosong.
"Kota Makassar akan diulang pemilihan walikotanya karena pada 2018 ada calon tunggal yang dikalahkan kotak kosong," tuturnya.
Lantas apakah Ahok akan bertarung di Pilkada 2020?
Marilah kita tunggu kepastiannya.(*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Peluang Ahok Tertutup Jadi Calon Menteri Jokowi, Ini Penyebabnya