BPJS Kesehatan Defisit Lagi Rp 28 Triliun, Menkeu Sri Mulyani Tak Mau Lagi Jor-joran Suntik Dana

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diproyeksi kembali mengalami defisit Rp 28 triliun pada tahun ini.

BPJS Kesehatan Defisit Lagi Rp 28 Triliun, Menkeu Sri Mulyani Tak Mau Lagi Jor-joran Suntik Dana
TRIBUNBATAM.id/LEO HALAWA
Sejumlah warga melakukan pengurusan di kantor utama BPJS Kesehatan Cabang Batam, di Jalan Gurindam, Teluk Tering, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (28/5/2019) pagi. 

TRIBUNBATAM.ID, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diproyeksi kembali mengalami defisit Rp 28 triliun pada tahun ini.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menegaskan bakal memonoter kinerja BPJS Kesehatan dalam beberapa bulan ke depan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, pemerintah tidak ingin hanya sekadar membantu mendorong kinerja BPJS Kesehatan dengan menyuntikkan dana talangan.

Di sisi lain, ia meminta harus ada perbaikan sistem agar lembaga tersebut bisa memiliki kinerja yang berkelanjutan sehingga tidak hanya bergantung pada APBN.

Pemerintah Tetap Masukkan Kewajiban Pengusaha Bayar Jasa Pengelolaan Air Dalam RUU SDA

CATAT TANGGALNYA! UniPin Gelar Turnamen eSport Internasional SEACA 2019, Berhadiah Rp 2,4 Miliar

Duniatex Gagal Bayar, Sejumlah Bank yang Jadi Kreditur Mulai Was-was

“Karena kita tidak ingin hanya melakukan pembayaran defisit tapi lebih kepada secara fundamental ada perbaikan sistem jaminan kesehatan nasional yang bisa menciptakan suatu sistem sustainable,” kata dia di Jakarta, Senin (22/4/2019).

Salah satu upaya untuk memperbaiki sistem yaitu melalui data-data audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Data BPKP tersebut menjadi landasan pemerintah memperbaiki kinerja BPJS Kesehatan ke depan.

Sri Mulyani Indrawati
Sri Mulyani Indrawati (Antara)

"Ya kan kita sudah dapat audit BPKP secara total yang menjadi basis kita menangani masalah BPJS Kesehatan itu,” tuturnya.

Sri Mulyani menambahkan, selain melihat dari pencapaian kinerja BPJS Kesehatan selama 6 bulan ke depan, pihaknya juga akan melakukan identifikasi koordinasi antara kementerian dan lembaga.

Termasuk di dalamnya tatakelola tagihan, dari sisi penerimaan, dan peserta BPJS.

Halaman
1234
Editor: Alfian Zainal
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved