Baru Kemarin Diingatkan KPK, Hari Wali Kota Batam Muhammad Rudi Ikut Diperiksa KPK

Dua pekan pasca-operasi tangkap tangan (OTT) di Pulau Tanjung Pinang, ibu kota provinsi, Rabu (10/7/2019) lalu, mulai Senin (22/9) lalu, tim KPK “berkantor” di Pulau Batam.

Informasi yang dihimpun TRIBUNBATAM.id, rangkaian penggeledahan terpisah di tiga pulau (Karimun, Tanjung Pinang, dan Batam), Selasa (23/7) lalu, dan pemeriksaan terpisah 8 dari 14 pejebat eselon II Pemrprov Kepri adalah bagian dari “shock therapy” yang memanfaatkan momentum OTT Nurdin Basirun.

• Tim Terpadu Gusur 88 Kios di Simpang Hutatap Batam

• Catat Jadwal dan Lokasi Pemadaman Listrik Bergilir di Tanjungpinang dan Bintan

• Sinopsis Serial Ishq Mein Marjawan ANTV Hari Ini Kamis (25/7), Aarohi Ketahui Rahasia Deep?

• Jadwal Pemadaman Listrik PLN Tanjungpinang-Bintan Mulai Hari Ini hingga Selasa

Shock therapy ini melibatkan dua gugus tugas; pertama dari satuan pencegahan, dan kedua dari satgas penindakan.

Kedua gugus tugas ini bekerja simultan, terencana, dan dalam unit tim berbeda, namun tetap dalam satu koordinasi.

Kamis (25/7) hari ini, kedua tim masih akan melanjutkan kepada 6 enam lagi pejabat eselon II di Mapolres Barelang.

Di kota pusat industri dan ekonomi terbesar di Kepri ini, tim divisi pencegahan KPK, menggelar rangkaian pertemuan simultan, koordinatif, dan terpisah, sejak Senin (22/7) hingga Jumat (26/7) besok.

KPK mengistilahkan ini dengan “monitoring dan evaluasi berkala”.

Dalam siaran pers resmi KPK, kemarin, terungkap tim “shock therapy” pencegahan ini adalah unit koordinasi wilayah (Korwil) II Sumatera (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau).

• Persib vs Bali United Bakal Seru, 3 Mantan Wajib Diwaspadai Maung Bandung

• Ramalan Zodiak Hari Ini Kamis 25 Juli 2019, Virgo Ambisius, Cancer Bingung, Aquarius Jaga Kesehatan

• WASPADA, BMKG Memberikan Peringatan Dini Hari Ini 25 Juli 2019 : Gelombang Tinggi & Cuaca Buruk

• Tujuh Hari ke Depan, PLN Berlakukan Pemadaman Listrik Bergilir di Tanjungpinang dan Bintan

Tim juga menemui sejumlah kepala daerah, stake holder di Kepri, termasuk Wali Kota Batam Muhammad Rudi.

Rudi yang juga sekretaris Nurdin Basirun di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kepri ini, diingatkan soal potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan aset daerah, serta upaya pencegahan korupsi bidang perizinan, penindakan hukum dan peningkatan pendapatan asli daerah.

“Kami berikan reskomendasi ke kepala daerah, Ini upaya kami mendorong penyelesaian konflik kepemilikan dan pengelolaan aset di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), baik antar pemerintah daerah pasca-pemekaran, dengan BUMN atau dengan BP Batam,” kata Febri Diansyah, Kepala Biro Humas “Jubir” KPK.

Secara terpisah, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Edy Putra Irawady, juga mengisyaratkan adanya tumpang tindih rangaikan kewenangan yang berpotensi melanggengkan praktik korupsi.
Edy mengistilahkannya dengan “persoalan invisible authority di Batam.”

• Keutamaan Sholat Subuh Berjamaah di Ceramah Ustaz Abdul Shomad yang Membuat Hotman Paris Kagum

• SEDANG BERLANGSUNG Liverpool vs Sporting Lisbon Live Streaming Mola TV

• Surya Paloh Pilih Dukung Anies di Pilpres 2024, Politisi Nasdem Ini Malah Singgung Ahok Lebih OKE

• Link Live Streaming TVRI Japan Open 2019, Marcus/Kevin Main, Nonton Siaran Tunda di HP

Potensi fraud ini umumnya terkait kebijakan dan regulasi. "Soal kebijakan, tata ruang kita sudah dibagi berdasarkan PP 46/2007. Tapi di Perpres 87 ternyata itu nggak utuh," kata Edy, Rabu (24/7) di kantornya.

Edy juga membenarkan, tim KPK datang ke kantornya, Senin (22/7) lalu.

Dia bahkan “menyindir”, sejumlah kebijakan pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin reklamasi yang wilayahnya masih jadi otoritas lembaganya, yang oleh publik Batam dikenal dengan konflik kewenangan “ex officio”.