Baru Kemarin Diingatkan KPK, Hari Wali Kota Batam Muhammad Rudi Ikut Diperiksa KPK

TRIBUNBATAM.id - Wali Kota Batam Muhammad Rudi ikut diperiksa oleh Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Lantai 3 Markas Kepolisian Resort Kota (Mapolresta Barelang Kota Batam, Jumat (26/7/2019).

Muhammad Rudi diperiksa pada hari ke tiga setelah hari pertama Tim KPK memeriksa para pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dan hari ke dua Tim KPK meminta keterangan pengusaha pompong Kock Meng, Bos Panbil Group Johanes Kennedy Aritonang dan Bos Citra Buana Group Hartono.

Pemeriksaan saksi ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dugaan suap terkait perizinan dan dugaan gratifikasi yang diterima oleh Gubernur Kepri Non Aktif, Nurdin Basirun.

Selain Muhammad Rudi, Tim KPK juga memeriksa enam orang lainnya.

Mereka adalah anggota Sekdaprov Kepri, DPRD Kepri, notaris, pejabat Pemprov Kepri dan pihak swasta.

"Pemeriksaan dilakukan di Polres Balerang, Batam," ujar Jubir KPK, Febri Diansyah, Jumat (26/7/2019).

• Usai Diperiksa KPK di Polresta Barelang, Bos Panbil dan Harbourbay Batam Lewat Pintu Samping

• Yotje Mende dan Basaria Capim KPK Pernah Tangani Kasus Besar Ini Semasa Bertugas di Polda Kepri

• Anak Jokowi, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep Masuk Bursa Wali Kota, Dapat Restu?

• Bakal Digusur, Tapi Pedagang di Dekat Jembatan Barelang Batam Masih Berjualan

Tujuh orang saksi diantaranya :

1.Wali Kota Batam, Muhammad Rudi

2. Anggota DPRD Provinsi Kepri, Iskandar

3. Notaris, Bun Hai,SH.,M.Kn

4. Wiraswasta, Sugiarto

5. Kepala Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Tahmid

6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, Drs.Firdaus,M.Si

7. Sekda Provinsi Kepulauan Riau, Dr. H.T.S Arif Fadilah.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Tim KPK terus memperlebar penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur (non-aktif) Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun.

Dua pekan pasca-operasi tangkap tangan (OTT) di Pulau Tanjung Pinang, ibu kota provinsi, Rabu (10/7/2019) lalu, mulai Senin (22/9) lalu, tim KPK “berkantor” di Pulau Batam.

Informasi yang dihimpun TRIBUNBATAM.id, rangkaian penggeledahan terpisah di tiga pulau (Karimun, Tanjung Pinang, dan Batam), Selasa (23/7) lalu, dan pemeriksaan terpisah 8 dari 14 pejebat eselon II Pemrprov Kepri adalah bagian dari “shock therapy” yang memanfaatkan momentum OTT Nurdin Basirun.

• Tim Terpadu Gusur 88 Kios di Simpang Hutatap Batam

• Catat Jadwal dan Lokasi Pemadaman Listrik Bergilir di Tanjungpinang dan Bintan

• Sinopsis Serial Ishq Mein Marjawan ANTV Hari Ini Kamis (25/7), Aarohi Ketahui Rahasia Deep?

• Jadwal Pemadaman Listrik PLN Tanjungpinang-Bintan Mulai Hari Ini hingga Selasa

Shock therapy ini melibatkan dua gugus tugas; pertama dari satuan pencegahan, dan kedua dari satgas penindakan.

Kedua gugus tugas ini bekerja simultan, terencana, dan dalam unit tim berbeda, namun tetap dalam satu koordinasi.

Kamis (25/7) hari ini, kedua tim masih akan melanjutkan kepada 6 enam lagi pejabat eselon II di Mapolres Barelang.

Di kota pusat industri dan ekonomi terbesar di Kepri ini, tim divisi pencegahan KPK, menggelar rangkaian pertemuan simultan, koordinatif, dan terpisah, sejak Senin (22/7) hingga Jumat (26/7) besok.

KPK mengistilahkan ini dengan “monitoring dan evaluasi berkala”.

Dalam siaran pers resmi KPK, kemarin, terungkap tim “shock therapy” pencegahan ini adalah unit koordinasi wilayah (Korwil) II Sumatera (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau).

• Persib vs Bali United Bakal Seru, 3 Mantan Wajib Diwaspadai Maung Bandung

• Ramalan Zodiak Hari Ini Kamis 25 Juli 2019, Virgo Ambisius, Cancer Bingung, Aquarius Jaga Kesehatan

• WASPADA, BMKG Memberikan Peringatan Dini Hari Ini 25 Juli 2019 : Gelombang Tinggi & Cuaca Buruk

• Tujuh Hari ke Depan, PLN Berlakukan Pemadaman Listrik Bergilir di Tanjungpinang dan Bintan

Tim juga menemui sejumlah kepala daerah, stake holder di Kepri, termasuk Wali Kota Batam Muhammad Rudi.

Rudi yang juga sekretaris Nurdin Basirun di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kepri ini, diingatkan soal potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan aset daerah, serta upaya pencegahan korupsi bidang perizinan, penindakan hukum dan peningkatan pendapatan asli daerah.

“Kami berikan reskomendasi ke kepala daerah, Ini upaya kami mendorong penyelesaian konflik kepemilikan dan pengelolaan aset di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), baik antar pemerintah daerah pasca-pemekaran, dengan BUMN atau dengan BP Batam,” kata Febri Diansyah, Kepala Biro Humas “Jubir” KPK.

Secara terpisah, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Edy Putra Irawady, juga mengisyaratkan adanya tumpang tindih rangaikan kewenangan yang berpotensi melanggengkan praktik korupsi.
Edy mengistilahkannya dengan “persoalan invisible authority di Batam.”

• Keutamaan Sholat Subuh Berjamaah di Ceramah Ustaz Abdul Shomad yang Membuat Hotman Paris Kagum

• SEDANG BERLANGSUNG Liverpool vs Sporting Lisbon Live Streaming Mola TV

• Surya Paloh Pilih Dukung Anies di Pilpres 2024, Politisi Nasdem Ini Malah Singgung Ahok Lebih OKE

• Link Live Streaming TVRI Japan Open 2019, Marcus/Kevin Main, Nonton Siaran Tunda di HP

Potensi fraud ini umumnya terkait kebijakan dan regulasi. "Soal kebijakan, tata ruang kita sudah dibagi berdasarkan PP 46/2007. Tapi di Perpres 87 ternyata itu nggak utuh," kata Edy, Rabu (24/7) di kantornya.

Edy juga membenarkan, tim KPK datang ke kantornya, Senin (22/7) lalu.

Dia bahkan “menyindir”, sejumlah kebijakan pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin reklamasi yang wilayahnya masih jadi otoritas lembaganya, yang oleh publik Batam dikenal dengan konflik kewenangan “ex officio”.

Dia berharap ada ketegasan aturan dan kewengan.

Kalau wilayah yang termasuk kawasan strategis nasional (KSN) dan masuk dalam wilayah kerja BP Batam termasuk kesatuan antara darat dan air.

"Alokasinya di darat, tapi ada yang mengandung air, minta izinnya ke instansi lain," ujarnya.
Korwil KPK

• Ancam Akan Menyantet, Dukun Ini Tega Gauli Siswi SMA Hingga 15 Kali

• Bobot Aria Permana Turun Drastis hingga Kulit Bergelambir, Ini Foto Perubahan Tubuh Berkat Diet

• RAMALAN ZODIAK HARI INI Kamis 25 Juli 2019, Capricorn Perlu Bersabar, Virgo Harus Kerja Keras

Menurut Febri, rekomendasi tersebut merupakan salah satu kesimpulan yang KPK keluarkan setelah menyelesaikan evaluasi semester pertama 2019 di 4 provinsi, di Korwil II Sumatera.

Merujuk Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK RI Nomor 1087 Tahun 2018 Tentang Penetapan dan Pengaturan Tata Kerja Unit Kerja Koordinasi Wilayah menetapkan bahwa KPK kini memiliki Unit Koordinasi Wilayah (korwil) berbasis regional. 

Dari 34 provinsi di Indonesia, KPK membagi sembilan unit korwil.

Masing-masing dipimpin Kepala Koordinasi Wilayah (Kakorwil). Pelaksanaan Korwil baru dimulai sejak 2019 ini, yang mana dalam unit Korwil ini terdiri dari dua satuan tugas yaitu Satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan.

Sembilan Korwil tersebut terdiri dari; Korwil I mencakup wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Bangka Belitung, Korwil II meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Korwil III yaitu DKI Jakarta, Lampung, Gorontalo, Kementerian/Lembaga, Korwil IV meliputi Jawa Barat, Banten, Kalimantan Barat, Korwil V terdiri dari Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Korwil VI meliputi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Korwil VII Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat, dan Korwil IX meliputi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara. (TRIBUNBATAM.id/Thomm Limahekin)