Berbeda dengan KPU Anambas, KPU Bintan Justru Belum Tetapkan Caleg Terpilih, Begini Alasannya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bintan hingga hari ini belum menetapkan calon legislatif (Caleg) terpilih hasil pemilu serentak 2019 kemarin.

Berbeda dengan KPU Anambas, KPU Bintan Justru Belum Tetapkan Caleg Terpilih, Begini Alasannya
Tribun Batam/Aminudin
Ketua KPU Bintan Ervina Sari, didampingi dua komisioner KPU Haris Daulay dan Rusdel memperlihatkan berkas DCT kepada anggota Bawaslu Bintan, Kamis (20/9/2018) di Kantor KPU Bintan. 
TRIBUNBATAM.id, BINTAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bintan hingga hari ini belum menetapkan calon legislatif (Caleg) terpilih hasil pemilu serentak 2019 kemarin.
Penetapan Caleg tersebut diperkirakan akan berlangsung pada awal-awal minggu ke-3 di bulan Agustus mendatang.
"Hal ini disebabkan oleh proses sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) belum juga selesai," ucap 
Komisioner KPU Bintan Haris Daulay, Jumat (26/7/2019).
Haris juga menjelaskan, sidang PHPU di MK diperkirakan baru selesai 9 Agustus mendatang.
"Dari informasi yang kita dapatkan kemarin, sudah sidang ke dua mengenai pembuktian, diperkirakan 9 Agustus baru selesai di MK," terang Haris.
Haris juga menyebutkan, setelah putusan MK, KPU akan memberikan waktu selambat-lambatnya 5 hari untuk menyusun rapat pleno penetapan Caleg terpilih periode 2019 - 2024.
"Sampai sejauh ini kita masih menunggu putusan MK, setelah itu baru bicara soal pleno penetapannya," tutur Haris.
Dia kemudian menambahkan, ada dua PHPU yang diajukan ke MK, yakni perselisihan hasil suara antara Caleg PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di daerah pemilihan (Dapil) 3 Bintan Timur.
"Kemudian, perselisihan antara Caleg di internal Partai Golkar di Dapil 3 Bintan Timur," tutup Haris.
Diberitakan sebelumnya, rapat pleno terbuka perolehan kursi dan calon terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2019 - 2024 terancam ditunda.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melaksanakan pleno di lantai 2 aula satu tempat penginapan di Tarempa, Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepri akhirnya meminta waktu 10 menit kepada perwakilan partai politik yang sudah hadir.

Mereka meminta waktu setelah mendapat informasi dari grup WhatsApp.

Dalam laman grup media sosila (Medsos) itu, KPU Provinsi Kepri meminta agar pelaksanaan pleno untuk ditunda.

 Dubes RI Untuk Romania Jumpa Isdianto, Ajak Kepri Ikut Indonesian Festival 2019 di Romania

 SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Indosiar Bali United vs PSS Sleman Liga 1 2019 Malam Ini

 Pelni Tanjungpinang dan Bintan Bikin Aturan Baru Bagi Penumpang Kapal. Pembelian Tiket Makin Ketat

 104 Capim KPK Lolos Uji Kompetensi II, Begini Komentar Abraham Samad

Karena ada dua partai politik di Provinsi Kepri yakni Partai Berkarya dan Partai Garuda masih ‎berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris berbincang dengan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas pada rapat paripurna di Gedung DPRD di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan. KPU Anambas kembali menjadwalkan rapat pleno penetapan kursi dan calon anggota DPRD Anambas terpilih periode 2019-2024. Rapat pleno itu dijadwalkan Senin (22/7/2019). Tribun/Septyan Mulia Rohman. 
Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris berbincang dengan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas pada rapat paripurna di Gedung DPRD di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan. KPU Anambas kembali menjadwalkan rapat pleno penetapan kursi dan calon anggota DPRD Anambas terpilih periode 2019-2024. Rapat pleno itu dijadwalkan Senin (22/7/2019). Tribun/Septyan Mulia Rohman.  (dok_tribun_anambas)

Informasi yang diperoleh KPU Anambas itu setelah pembacaan jumlah suara sah partai politik dan calon, termasuk nama-nama calon terpilih dibacakan.

"Kami mohon waktunya untuk berkoordinasi dengan KPU Provinsi. Kami khawatir melanggar aturan. Namun, kami pastikan data yang disampaikan tadi tidak berubah," ujar Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Anambas, Jufri Budi Senin (22/7/2019) sore.

Sebagaimana dilansir Kompas.com, tahapan penyelenggaraan Pemilu legislatif memasuki masa sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi ( MK).
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyebut, KPU Kabupaten/Kota yang daerah pemilihannya (Dapil) tak ada sengketa bisa langsung melakukan penetapan calon legislatif terpilih.
"Kalau kemudian MK mengatakan tidak ada gugatan bisa ditetapkan," kata Ilham di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).
Namun demikian, KPU belum dapat memastikan Dapil yang tak terdapat sengketa Pileg.
Sebab, untuk mengetahui datanya, KPU harus menunggu MK menyelesaikan proses pencatatan permohonan sengketa Pileg di Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).
Jika nantinya Dapil yang tak bersengketa sudah bisa dipastikan, KPU akan segera memerintahkan KPU daerah untuk melakukan penetapan calon anggota legislatif terpilih.
"Kita akan menyurati mereka segera membuat pleno penetapan," ujar Ilham.
Ilham menambahkan, penetapan calon anggota legislatif terpilih dilakukan sesuai tingkatan.
Bupati Bintan Apri Sujadi ikut acara Pemilu Run yang digelar KPU Bintan, Minggu (7/4/2019)
Bupati Bintan Apri Sujadi ikut acara Pemilu Run yang digelar KPU Bintan, Minggu (7/4/2019) (TRIBUNBATAM.id/AMINNUDIN)
Penetapan caleg DPRD Kabupaten/Kota akan dilakukan di KPU Kabupaten/Kota.
Sedangkan penetapan caleg DPRD Provinsi akan dilakukan KPU Provinsi.
"Kalau kami (KPU) akan menetapkan caleg terpilih DPR RI," kata Ilham.
Untuk diketahui, berdasarkan informasi dari situs mkri.id, permohonan gugatan untuk pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta DPD yang diterima MK berjumlah 339.
MK menjadwalkan persidangan pendahuluan sengketa hasil Pileg pada 9 - 12 Juli 2019.
Dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan yang akan digelar 15 - 30 Juli 2019.
Terakhir, pembacaan putusan hasil sengketa diagendakan pada 6 - 9 Agustus 2019. (TRIBUNBATAM.id/Alfandi Simamora)
Penulis: Alfandi Simamora
Editor: Thom Limahekin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved