Demo Hongkong Bergeser ke Bandara, Staf Bandara dan Pramugari Ikut Bergabung

TRIBUNBATAM.ID, HONGKONG - Setelah berbagai aksi yang berpusat di pusat kota, demo Hongkong, Jumat (26/7/2019) bergerak ke Bandara Internasional Hongkong.

Aksi demo Hong Kong ini juga diikuti pekerja penerbangan. Lebih dari 2.500 pengunjuk rasa melakukan aksi duduk di Bandara Internasional Hongkong.

Aksi di bandara ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan internasional melawan RUU ekstradisi yang sekarang ditangguhkan.

Mengenakan pakaian hitam, para demonstran berkumpul di aula kedatangan pusat transportasi global pada Jumat sore.

• Hongkong Memanas, Polisi Larang Demo Anti Triad, Massa Tetap Protes

• Cara Demo PNS dan Hong Kong, Tulis Aspirasi Lewat Kertas Warna-warni di Lennon Wall

• Trump Balik Kanan, China Bergegas Dorong Perdagangan Bebas ASEAN

Aksi protes ini dimulai pukul 1 siang dan dijadwalkan akan berlanjut hingga Jumat malam ini.

Mereka kemudian memberi tahu para warga asing tentang kampanye anti-pemerintah yang mereka lakukan.

Menjelang aksi demo damai ini, para pimpinan bandara melakukan pengamanan ekstra, terutama sekali mengatur kelancaran para penumpang.

Dilansir South China Morning Post, hingga sore, aksi ini tidak mengganggu jadwal penerbangan serta pelayanan bandara.

"Kami ingin berbagi berita ini dengan para wisatawan, agar dunia tahu tentang Hong Kong," kata salah satu koordinator protes, seorang pramugari yang menolak menyebutkan namanya.

Badai politik yang dipicu oleh RUU ekstradisi telah menghasilkan protes jalanan dan bentrokan selama berminggu-minggu dan membuat negara kota ini menjadi sorotan.

“Kami membutuhkan dukungan komunitas internasional. Kami membutuhkan orang untuk menyuarakan kami. Mungkin di televisi, Anda tidak tahu cerita lengkapnya, tetapi di sini kami memiliki video dan informasi lengkap dan kami siap berbicara dengan orang-orang untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi," katanya.

Setidaknya dua area aula kedatangan bandara dipenuhi para pendemo pada sore hari.

Mereka melakukan aksi sambil duduk, meneriakkan agar RUU ekstradisi sepenuhnya ditarik, termasuk seruan “Hong Kong bebas”.

Seperti halnya aksi demo di pusat kota Hong Kong, Lennon Wall kecil juga muncul di bandara, di mana orang-orang memposting pesan yang mendukung kelompok pro-demokrasi tersebut.

Lebih dari 14.600 tanda tangan juga telah dikumpulkan dari wisatawan, penduduk dan pekerja industri selama aksi tersebut.

Isu lain yang disuarakan oleh pendemo adalah menuntut polisi menangkap "pasukan putih" yang menyerang penumpang dan pengunjuk rasa pada Hari Minggu di Stasiun Keretaapi Yuen Long.

Mereka juga menyerukan penyelidikan independen untuk melihat apa yang mereka sebut penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi ketika menangani protes selama sebulan terakhir.

Beberapa pengunjuk rasa berjalan di sekitar bandara untuk berbicara dengan para pelancong dan membagikan selebaran.

Otoritas Bandara (AA) yang mengelola HKIA mengatakan, mereka melakukan keamanan ekstra untuk mengawasi protes dan pihaknya juga mengatur maskapai penerbangan dan mendesak penumpang untuk memastikan mereka mencapai bandara dalam "waktu yang cukup".

"AA akan bekerja sama dengan mitra bisnisnya untuk memastikan kelancaran operasi bandara ... Kami berharap bahwa peserta kegiatan dapat menghindari gangguan terhadap pelayanan penumpang dan operasional bandara," kata seorang juru bicara AA.

Namun, karena aksi demo hanya terkonsntrasi di dekat pintu kedatangan, aktivitas penerbangan tidak mengalami kendala.

Kendati demikian, Cathay Pacific Airways, maskapai terbesar di kota itu mengaku, pihaknya banyak menerima sejumlah pertanyaan dari penumpang, apakah penerbangan akan terganggu.

"Kami ingin meyakinkan pelanggan bahwa penerbangan kami ke dan dari Bandara Internasional Hong Kong beroperasi seperti biasa," kata seorang juru bicara maskapai penerbangan.

Stephen Leather, warga Autralia yang akan kembali ke Melbourne setelah liburan di Hong Kong mengatakan, aksi itu tidak mengganggunya.

Kendati demikian, selama di Hong Kong, ia berhati-hati dan menghindari titik-titik tertentu yang selama ini menjadi konsentrasi massa.

“Kami tahu di mana protes akan terjadi sehingga kami tetap berada di luar daerah itu. Itu membuat Anda waspada untuk pergi ke daerah-daerah tertentu di kota," katanya.

Pekerja penanganan darat bandara, bermarga Chow, menghabiskan waktu makan siangnya untuk mendukung aksi duduk.

“Saya terlalu marah dengan pemerintah Hong Kong. Kota tidak aman lagi,” katanya.

“Polisi tidak bisa lagi melindungi kita. Saya ingin mendukung setiap warga Hongkong. Saya tidak ingin menentang pemerintah China, saya hanya ingin tinggal di tempat yang aman."

Cemas Beijing Kerahkan Pasukan

 Aksi demo Hong Kong sudah dua bulan tak juga berhenti, bahkan semakin brutal dan tak terkendali.

Padahal, aksi demo Hong Kong yang menentang RUU ekstradisi sudah dikabulkan pemerintah eksekutif Hong Kong. Carrie Lam, Kepala Eksekutif Hong kong juga menyatakan bahwa RUU itu sudah mati.

Namun anehnya, sikap lunak pemerintah yang menjaga DNA demokrasi dan kebebasan yang mereka peroleh selama menjadi jajahan Inggris masih terus menggelora.

Masyarakat China daratan mulai mendesak pemerintah China untuk tegas dan mengerahkan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) untuk mkenghentikan para pendemo.

• Jumlah Janda Muda Semakin Bertambah, Disebabkan Karena Angka Perceraian Semakin Meningkat

• AWAS Sasar Murid SD, Pemerintah Malaysia Larang Permen Ghost Smoke di Indonesia Videonya Viral

• Megawati Buka Pintu Untuk Prabowo, Pengamat Sebut Bisa Saja Gerindra Gabung ke Koalisi Jokowi

PLA sebenarnya sudah ada di Hong Kong sejak negara semi-otonom itu kembali ke kedaulatan China tahun 1997, namun mereka pasif dan hanya berada di barak.

Sesekali keluar untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat show seperti acara-acara kenegaraan atau ulang tahun militer.

Kemarahan rakyat China daratan mencapai puncaknya ketika para demonstran, Minggu lalu, merusak kantor penghubung Beijing di pusat kota Hong Kong.

Di hari yang sama, segerombolan orang berpakaian putih menyerang para demonstran dengan pentungan dan batangan besi, setelah para demonstran terlibat bentrok dengan polisi.

Kelompok tak dikenal yang diduga adalah Triad (mafia kejahatan di Hong Kong), menyerang secara mendadak para demonstran di stasiun kereta api, Selasa tengah malam sehingga menyebabkan 45 orang terluka.

Hingga saat ini tidak diketahui siapa yang berada di belakang kelompok itu. Pemerintah Hong Kong membantah berada di balik serangan itu dan berjanji akan mengusutnya.

Rumor lainnya, mereka dibayar oleh para pengusaha yang sudah mulai jenuh melihat para pendemo yang membuat bisnis mereka terganggu.

Kekhawatiran bahwa Beijing akan mengerahkan PLA muncul setelah juru bicara Kementerian Pertahanan China Wu Qian mengomentari demo anarkis dan bentrokan yang terjadi di Hong Kong.

Wu menjelaskan bahwa Hukum Garnisun --yang disepakati dengan Inggris mengatur operasi pasukan PLA di Hong Kong-- menyebutkan bahwa PLA diizinkan secara hukum untuk membantu kota memelihara hukum dan ketertiban atas permintaan Pemerintah Hong Kong.

"Kami mengikuti perkembangan di Hong Kong, terutama serangan kekerasan terhadap kantor penghubung pemerintah pusat oleh para radikal pada 21 Juli," kata Wu.

"Beberapa perilaku para pengunjuk rasa sudah radikal dan seakan menantang otoritas pemerintah pusat," kata Wu kepada media di China, seperti dilansir South China Morning Post, "Ini tidak bisa ditoleransi."

Beijing mengatakan bahwa pihaknya dapat mengerahkan militer ke Hong Kong untuk menjaga ketertiban sosial.

Reaksi terhadap ucapan juru bicara kementerian pertahanan Wu Qian beragam. Perwakilan bisnis mengatakan itu peringatan garis merah, tetapi pejabat dari pemerintah kota mengatakan bahwa itu belum menjadi rencana.

Wu mengatakan, setelah aksi demonstrasi yang semakin tidak terkendali dan vandalisme terhadap kantor pemerintahan serta (puncaknya) kantor penghubung pemerintah pusat di Hong Kong, merupakan perlawanan terhadap prinsip "satu negara dua sistem".

Ditanya bagaimana kementerian pertahanan akan menangani berbagai peristiwa di Hong Kong dan pasukan kemerdekaan, Wu hanya mengatakan bahwa "Pasal 14 UU Garnisun memiliki ketentuan yang jelas", tanpa menjelaskan lebih lanjut.

UU Garnisun diberlakukan pada 1 Juli 1997, tanggal penyerahan Hong Kong dari Inggris ke China.

Artikel atau pasal 14 UU itu menyatakan bahwa pemerintah Hong Kong --sesuai dengan Undang-Undang Dasar mini-konstitusi kota -- dapat meminta bantuan pemerintah pusat dan PLA Hong Kong bisa dikerahkan untuk pemeliharaan ketertiban umum dan bantuan bencana.

Jika ada permintaan seperti itu disetujui, garnisun akan mengirim pasukan untuk melaksanakan tugas, kemudian segera kembali ke markas mereka.

Seorang juru bicara pemerintah Hong Kong mengatakan pada hari Rabu bahwa kota itu sepenuhnya mampu mengurus masalahnya sendiri dan menjaga ketertiban umum.

"Tidak perlu meminta bantuan dari garnisun," katanya.

Eric Chan Kwok-ki, direktur Kantor Kepala Eksekutif Hong Kong mengatakan. "Ini bukan hal yang baru. Tapi pemerintah Hong Kong tidak memiliki rencana untuk mencari bantuan dari garnisun [PLA Hong Kong] seperti ketentuan itu."

Patrick Nip Tak-kuen, sekretaris Hong Kong untuk urusan konstitusional dan daratan juga mengatakan bahwa apa yang disampaikan Wu hanya mengingatkan tentang ketentuan hukum, bukan sebagai ancaman.

Zhou Chenming, seorang analis militer yang berbasis di Beijing, juga mengatakan dia tidak berpikir Wu mengirim peringatan kepada pengunjuk rasa Hong Kong.

“Semuanya masih terkendali. Tetapi pengunjuk rasa juga harus mengetahui batas yang bisa mereka lakukan."

Zhou menyebutkan, penyebaran pasukan PLA sangat tidak mungkin tetapi menggambarkan sebuah skenario di mana pemerintah Hong Kong dapat meminta bantuan.

“Skenario itu bisa terjadi jika kekacauan terus terjadi di Hong Kong, dengan 100.000 atau 200.000 perusuh di jalanan. Tapi saya pikir ini tidak mungkin,” katanya.

Sementara itu, Yue Gang, pensiunan kolonel PLA, mengatakan komentar Wu dapat dilihat sebagai peringatan bagi para pemrotes Hong Kong yang radikal.

"Saya pikir tanggapannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar, tetapi mengingatkan tentang UU Garnisun dapat dilihat sebagai peringatan bagi para demonstran radikal yang melakukan kekerasan," katanya.

Yue tidak mengesampingkan kemungkinan pemerintah Hong Kong meminta bantuan dari Beijing.

"Saya pikir titik didih sudah tercapai," katanya. “Area yang terkena dampak telah melebar, termasuk kantor penghubung. Jika ini terus berlanjut, pengunjuk rasa bahkan bisa mengepung garnisun PLA. ”

Pengamat veteran Tiongkok Johnny Lau Yui-siu mengatakan pernyataan juru bicara kementerian pertahanan itu penting, menunjukkan bahwa Beijing sangat memperhatikan perkembangan di Hong Kong.

“Interpretasi saya adalah, PLA sedang dalam tahap mengamati situasi di Hong Kong. Garnisun PLA Hong Kong seperti kapal selam yang melayang perlahan ke permukaan air. PLA di kota itu bisa memainkan peran, sesuai dengan hukum."

Lau mengimbau para pengunjuk rasa menghentikan cara-cara demo mereka yang melebihi batas, terutama menyerang fasilitas kantor penghubung pemerintah pusat.

David Lesperance, pendiri Lesperance & Associates mengingatkan bahwa PLA telah mengirim bendera merah ke sektor bisnis.

“Ini adalah pesan bendera merah dan akan mengejutkan komunitas bisnis. Tidak ada yang ingin melihat Tiananmen baru di Sheung Wan,” katanya.

"Untuk pebisnis lokal dan internasional di Hong Kong, ini adalah tanda bahwa segalanya bisa menjadi lebih buruk."