Bayar Kompensasi Rp 1 Triliun pada Pelanggan, Gaji Direksi dan Karyawan PLN Dipotong

Di PLN itu ada married order, kalau kerjanya enggak bagus potong gaji. P2nya diperhitungkan. P1 gaji dasar, P2 ini kalo berprestasi dikasih

Bayar Kompensasi Rp 1 Triliun pada Pelanggan, Gaji Direksi dan Karyawan PLN Dipotong
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Permukiman warga Jakarta difoto dari Rusun Karet Tengsin terlihat gelap gulita hanya gedung perkantoran dan apartemen yang terang, Minggu malam (4/8/2019). Aliran listrik di Banten, Jabodetabek hingga Bandung terputus akibat adanya gangguan pada sejumlah pembangkit di Jawa 

TRIBUNBATAM.ID, JAKARTA - PT PLN (Persero) harus membayarkan ganti rugi sebesar Rp 839,88 miliar kepada 21,9 juta pelanggan akibat padamnya listrik di DKI Jakarta, Banten dan Jaw Barat.

Salah satu sumber dana untuk mewmbayar kerugian pelanggan itu adalah dengan memangkas gaji karyawan.

Pasalnya, dengan besaran nilai ganti rugi tersebut, keuangan PLN berpotensi negatif. "Makanya harus hemat lagi, gaji pegawai dikurangi," ujar Direktur Pengadaan Strategis II PLN Djoko Rahardjo Abumanan, Rabu (7/8/2019).

Tak hanya pegawai, jajaran direksi pun bakal terdampak pemotongan gaji. "Kalau kaya gini nih, kemungkinan kena semua pegawai," ujar Djoko.

Jokowi MARAH Besar dengan PLN Soal Listrik Mati, Ini Kata-kata Menohok Presiden Ke Dirut

Penjelasan Plt Dirut PLN Soal Pemadaman Listrik DKI Jakarta & Sekitarnya: Bukan Karena Sabotase

Bos Besar Panbil Kembali Dipanggil KPK Jumat Besok, Terkait Kasus Gubernur Kepri Nurdin Basirun

Djoko pun menjelaskan, bukan gaji pokok pegawai yang akan dipangkas, namun insentif kesejahteraan.

"Di PLN itu ada married order, kalau kerjanya enggak bagus potong gaji. P2nya diperhitungkan. P1 gaji dasar, P2 ini kalo berprestasi dikasih," ujar dia.

Perseroan tidak bisa mengandalkan dana dari APBN untuk membayarkan ganti rugi tersebut. Sebab, kejadian tersebut merupakan kesalahan perseroan dan bukan tanggung jawab negara.

"Enak aja kalo dari APBN ditangkep, enggak boleh. APBN itu untuk investasi, subsidi, itu (pembayaran ganti rugi) operasi," ujar dia.

Sebelumnya Djoko juga memastikan bahwa kompensasi yang akan dipenuhi PLN tidak akan ditutupi dari biaya investasi. Baik itu yang berasal dari penerbitan surat utang maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk penyertaan modal negara.

"Nggak boleh itu (biaya investasi) dipakai untuk bayar kompensasi. APBN itu untuk investasi," kata Djoko saat ditemui di Kompleks DPR RI, Selasa (6/8).

Halaman
123
Editor: Alfian Zainal
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved