Tol Laut Masuk Anambas, Tapi Pengusaha Justru Pilih Kapal Swasta, Terungkap Alasannya
Kapal Tol Laut masuk ke Tarempa, Kabupaten Anambas, Provinsi Kepri. Tetapi pengusaha lebih memilih pakai kapal swasta. Begini alasannya.
lihat foto
TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Kehadiran kapal Tol Laut kurang dimanfaatkan oleh pengusaha asal Kabupaten Anambas, Provinsi Kepri.
Sebab, ada tarif tambahan yang dikeluarkan untuk mengirim barang dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepri.
Dalam surat yang dilayangkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Anambas disebutkan, total biaya yang harus dikeluarkan untuk muatan di kontainer berpendingin sebesar Rp 14.787.529.
Sedangkan untuk penggunaan kontainer kering biayanya menembus angka Rp 9.700.529.
Jumlah ini disebabkan oleh adanya biaya tambahan Operasional Pelabuhan Pertama (OPP) dan biaya Operasional Pelabuhan Terakhir.
Biaya tambahan ini dikeluarkan oleh PT. Sarana Bandar Nasional (SBN) tahun 2019 serta ditandatangani oleh Direktur Operasi dan Pengembangan Usaha tentang tarif acuan cargo handling muatan kapal Tol Laut.
• Setelah Tol Laut, Jokowi Berencana Gagas Tol Langit, Apa Itu Tol Langit? Simak Penjelasannya Disini
• Efektif Turunkan Harga Barang, Pemerintah Bakal Tambah Tujuh Rute Baru Tol Laut
• Kapal Tol Laut Sudah Beroperasi Lagi, Harga Kebutuhan Pokok Belum Stabil di Anambas
• Kapal Tol Laut dan Pelni Tidak Masuk Anambas Akibat Cuaca, Pengusaha Mengeluh
Dalam surat bernomor 008/SBN/DIROP/01.II/2019 itu, ada kebijakan berupa biaya tambahan Operasional Pelabuhan Pertama (OPP) sebesar Rp 2.398.038.
Kemudian biaya Operasional Pelabuhan Tarakhir (OPT) sebesar Rp 2.129.491 untuk container berpendingin.
Dengan itu, total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 9.287.529.
Total angka ini jauh lebih tinggi dari besaran tarif sebelumnya yang mencapai Rp 4.760.000 untuk kontainer berpendingin.
Sementara untuk penggunaan kontainer kering (dry container) juga dibebankan tambahan biaya sejenis.
Pada 2016 sampai 2018, tarif yang dibebankan sebesar Rp 3.173.000.
Pada 2019 ini ada tambahan dengan besaran sejenis untuk OPP dan OPT sehingga total biaya dibebankan sesuai dengan surat PT. SBN itu sebesar Rp 7.700.529.
Harga tidak sampai di situ. Pengusaha yang menggunakan jasa kapal Tol Laut (shipper) mengatakan ada biaya tambahan lagi yang dibebankan kepada mereka.
Tambahan biaya itu meliputi biaya buruh dan jasa input aplikasi sebesar Rp 1 juta serta sewa kontainer berpendingin sebesar Rp 3,5 juta.
"Makanya mereka lebih memilih ke kapal swasta.
Karena tarifnya lebih besar.
Sudah berulang kali kami sampaikan untuk menggunakan kapal Tol Laut ini.
Apalagi saat penghujung tahun ketika cuaca laut tidak kondusif," ujar Kepala Bidang Perdagangan DKUMPP Kabupaten Kepulauan Anambas, Dahlia Harisa saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (7/8/2019).
Berbagai upaya menurutnya telah dilakukan mulai dari menyurati, melakukan konsultasi ke Kementrian Perdagangan, termasuk PT. Pelni di Jakarta selama tahun ini.
Sayangnya, belum ada jawaban yang memuaskan dari lembaga di level pusat itu.
• Tampil Percaya Diri, Manzone Hadirkan T-Shirt Spesial Kemerdekaan, Yuk Sebelum Kehabisan
• Jenazah Mahasiswi Cambridge yang Loncat dari Pesawat Ditemukan Setelah Ritual Potong Sapi
• Yuk Buruan, Dapatkan Biaya Potongan Uang Muka di Promo Pesta Merdeka Yamaha
• DLH Kota Batam Telusuri Keberadaan PT Pengolahan Limbah di Tanjunguncang yang Bikin Heboh Warga
PT. Pelni pernah mengirimkan surat ke Bupati Kepulauan Anambas per tanggal 2 April 2019.
Dalam surat dengan nomor 04.02/04/S/020/2019 itu disebutkan, tarif yang berlaku pada angkutan Tol Laut adalah tarif angkut, termasuk pelayanan bongkar muat dari dermaga pelabuhan muat sampai dengan dermaga pelabuhan bongkar.
Surat yang ditandatangani Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut, Harry Boediarto juga menyebutkan biaya lain semisal truck lossing, termasuk biaya truk angkut dari dermaga ke gudang penerima barang, menjadi tanggung jawab pemilik barang.
Biaya ini sebelumnya disepakati antara APBMI dan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pelabuhan setempat, serta bukan kewenangan perusahaan pelayaran.
"Biaya lain-lain semisal biaya kontainer itulah yang memberatkan pengguna Tol Laut, termasuk pengusaha.
Biaya kontainer ini membuat harga barang jadi sama saja.
Yang lebih repot lagi, masyarakat bertanya pada kami.
Ke mana yang dibilang subsidi itu.
Kami pernah tanyakan soal rincian itu ke Pelni.
Sampai saat ini belum ada jawaban," ungkap Harry Boediarto. (TRIBUNBATAM.id/Septyan Mulia Rohman)
