BATAM TERKINI

Didesak Tolak Revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Ini Jawaban Walikota 

Walikota Batam didesak untuk mengirimkan surat ke pemerintah pusat untuk menolak revisi UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, apa kata walikota

Didesak Tolak Revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Ini Jawaban Walikota 
TRIBUNBATAM.ID/LEO HALAWA
Perwakilan buruh dari FPSMI Batam menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Walikota Batam, Senin (12/8/2019). 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Ketua KC FSPMI Kota Batam, Alfitoni mengungkapkan, buruh meminta Walikota Batam mengirimkan surat ke pemerintah pusat yang isinya menolak revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

"Karena yang boleh merevisi ini DPR RI melalui pengajuan pempus. Karena kita di daerah, kita sampaikan permohonan kita ke Walikota," kata Alfitoni, Senin (12/8/2019) usai pertemuan dengan Walikota Batam.

Ia pun mempertanyakan, jika revisi aturan ketenagakerjaan itu justru tidak bisa membuat tambah bagus, mengapa mesti direvisi.

Tidak hanya di Batam, aksi yang mereka lakukan Senin (12/8/2019) juga berlangsung di beberapa daerah lainnya.

Aksi FSPMI ini sudah dimulai tertanggal 30 Juli lalu dan akan berakhir 25 Agustus mendatang.

Senin (12/8/2018), selain Batam, aksi digelar di empat kabupaten/kota lainnya di Indonesia, di antaranya di Gorontalo, Kalimantan.

"Ini baru pemanasan. Apabila tetap diberlakukan nanti, mungkin ada instruksi yang lebih masif lagi dari pusat," ujarnya.

Tak Cuma Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan, Buruh Juga Ajukan Sejumlah Permintaan Ini

Pegawai Kontrak Baru Bisa Permanen Setelah 5 Tahun, Buruh Protes Keras Revisi UU No 13 Tahun 2003

INI Deretan Revisi Pasal UU No13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang Bakal Rugikan Buruh

Sementara itu, menanggapi permintaan pekerja, Wali Kota Batam, Rudi meminta pekerja membuat tuntutannya dalam bentuk tertulis.

Pasal-pasal apa saja yang merugikan pekerja.

Rudi jujur belum mengetahui isi draft revisi undang-undang ketenagakerjaan itu.

"Bikin saja suratnya, apa-apa yang dirugikan. Saya belum baca. Nanti kita kirim ke menteri yang membawahinya," kata Rudi. (tribunbatam.id/dewi haryati)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved