Presiden Jokowi Imbau Warga Papua: Pace, Mace, Maafkanlah

TRIBUNBATAM.id, MANOKWARI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau kepada masyarakat yang ada di Papua dan Papua Barat untuk mengedepankan sikap memaafkan.

Hal tersebut disampaikan Jokowi menyusul adanya kerusuhan di Manokwari dan Sorong, Papua Barat, yang disebabkan aksi protes massa atas dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur.

"Pace, mace, mama-mama di Papua, di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan. Oleh sebab itu sebagai saudara sebangsa dan setanah air yang paling baik adalah saling memaafkan. Emosi itu boleh tapi memaafkan itu lebih baik, Sabar juga lebih baik," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/8).

Jokowi menyatakan, pemerintah akan terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua dan Papua Barat.

"Emosi itu boleh, tetapi memaafkan itu lebih baik. Sabar itu juga lebih baik," ucap Jokowi.

Namun, saat ditanya terkait proses hukum terhadap pihak-pihak yang telah memicu kemarahan masyarakat Papua, Jokowi enggan berkomentar lebih jauh. "Ya, cukup," kata Jokowi.

• Rusuh di Manokwari, Jokowi Akan Datang ke Papua, Inilah Agendanya

• Selasa Pagi di Sorong Papua, Dua Kios Dibakar, Tembakan Gas Air Mata Polisi Dibalas Lemparan Batu

• Situasi Terbaru Papua, Massa Blokir Jalan di Sorong, Bakar 2 Kios, Polisi Tembakkan Gas Air Mata

Sebelumnya, kerusuhan pecah di Manokwari, Senin (19/8), yang memicu pembakaran gedung DPRD Papua Barat. Kerusuhan terjadi sebagai buntut dari aksi protes massa terhadap dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur.

Selain gedung DPRD, massa juga membakar sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat. Massa juga melakukan pelemparan terhadap Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII/Kasuari, yang datang untuk menenangkan massa.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla juga berharap semua pihak tenang dalam menyikapi peristiwa kerusuhan di Papua. Jusuf Kalla menekankan pentingnya saling merhargai antar sesama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Kita perlu saling menghargailah," ujar Jusuf Kalla.

Selain sikap saling menghargai yang harus dipegang teguh, ia berharap jika terjadi permasalahan yang serius, sebaiknya dijelaskan secara terbuka.

Apapun permasalahannya dan dimanapun lokasi kejadiannya, harus segera diklarifikasi dan disampaikan secara jelas.

Sehingga seluruh masyarakat bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, termasuk masalah yang terjadi di kota Surabaya dan Malang yang memicu terjadinya kericuhan di Papua.

"Tapi juga kalau ada masalah yang serius, yang terjadi kemarin di Surabaya jelaskan saja secara terbuka apa yang terjadi," jelas Jusuf Kalla.

Lebih lanjut Jusuf Kalla mengimbau agar semua pihak selalu mencari informasi dari sumber yang benar dan melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum meyakininya.

Hal itu ia anggap perlu untuk menghindari peristiwa semacam ini.

"Kita kan hanya mendapat informasi, tapi informasi harus dilihat secara betul," kata Jusuf Kalla.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menelepon Gubernur Papua untuk meminta maaf terkait kejadian di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, yang memicu kerusuhan di Manokwari.

"Kami telepon Gubernur Papua, mohon maaf. Sama sekali itu bukan suara Jawa Timur. Harus bedakan letupan bersifat personal dengan apa yang menjadi komitmen Jatim," kata Khofifah.

Khofifah mengatakan, pihaknya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sering berkomunikasi dengan mahasiswa Papua. Bahkan, mahasiswa Papua sering diundang dalam setiap acara penting di Jawa Timur.

"Komunikasi kami sangat intensif. Masing-masing harus bangun satu komitmen untuk menjaga NKRI, Pancasila, dan Merah Putih," kata Khofifah.

Gubernur Jatim pun mengajak semuanya untuk bersama-sama saling menghormati dan menghargai.

Hal senada disampaikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Ia mengatakan tidak benar ada pengusiran di Surabaya. Risma minta maaf jika ada kesalahan terkait kejadian di Surabaya.

"Kalau itu ada kesalahan kami di Surabaya, saya mohon maaf. Tapi tidak ada kami sengaja mengusir. Bagi saya dan pejabat Pemkot, forum pimimpinan daerah Surabaya, kita tetap dalam satu kesatuan bangsa indonesia," jelas Risma.

Wali Kota Malang Sutiaji juga meminta maaf atas kericuhan yang terjadi pada Kamis (15/8) lalu.

"Kalau kemarin ada insiden kecil atau dimaknai besar, itu kalau antar masyarakat atas nama Pemerintah Kota Malang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bahwa kemarin itu di luar sepengetahuan kami," katanya.

Sutiaji juga sudah mengumpulkan warga Kota Malang yang terlibat kericuhan dan memberikan pemahaman kepada mereka terkait kebebasan berpendapat di depan umum. Ia menegaskan Pemerintah Kota Malang tidak pernah mengeluarkan kebijakan pemulangan terhadap mahasiswa asal Papua di Malang.

• PT Foster Hengkang dan PHK 1.160 Karyawan, Walikota Batam: Sudah Tutup Sejak Maret

• PHK Melanda Batam, Perusahaan Hengkang, Ini Penyebabnya

Berjalan Normal

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Manokwari, Papua Barat serta Sorong tetap berjalan meski pun situasi terkini di sana masih mencekam.

“Kami sudah hubungi pemerintah daerah bahwa roda pemerintahan harus tetap jalan dari kecamatan sampai distrik, pelayanan masyarakat tak boleh berhenti. Mereka katakan kerusuhan hanya di kota saja dan tak ganggu aktivitas masyarakat,” ujar Tjahjo.

Ia mengatakan pihaknya akan terus melakukan monitor terhadap situasi terkini baik di Manokwari maupun di Jawa Timur. Tjahjo menyatakan Kemendagri sudah membentuk tim dengan sejumlah pihak untuk melakukan monitoring tersebut.

“Kami bersama Kesbangpol, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, dan Forkompimda sudah membentuk tim monitoring sejak munculnya pernyataan di Malang dan aktivitas-aktivitas di Jawa Timur,” terang Tjahjo.

Tjahjo meminta para kepala daerah dan pejabat terkait untuk tidak mengumbar pernyataan yang bisa menyulut emosi warga dan memperkeruh situasi.

“Intinya satu, kami meminta pejabat dari gubernur, walikota, dan bupati beserta perangkat untuk tidak mengumbar pernyataan yang menimbulkan emosi warganya. Begitu juga tokoh masyarakat dan tokoh adat yang menjadi panutan masyarakat.”

Akibat semakin memanasnya situasi Tjahjo juga menunda pertemuan dengan Gubernur Papua, Papua Barat, dan Jawa Timur terkait masalah tersebut.

Tjahjo berharap para kepala daerah dapat mengendalikan wilayah masing-masing supaya kerusuhan dan ketegangan yang terjadi tak semakin memanas.

“Sebenarnya besok pagi kami mengundang kepala daerah terkait ke Jakarta, tapi tanggung jawab di wilayah masing-masing maka kami tunda dulu,” kata Tjahjo.

Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya akan segera melakukan pemanggilan dan klarifikasi atas beredarnya video Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen yang menyebut Papua sebagai tanah Israel kedua.

Pemanggilan akan dilakukan setelah situasi di Papua dan Papua Barat mereda yang kini tengah memanas menanggapi dugaan peristiwa persekusi dan rasisme mahasiswa Papua di Jawa Timur.

“Setelah situasi di Jayapura membaik maka kami akan minta klarifikasi atas pernyataan Sekda Papua,” ujar Tjahjo.

Tjahjo mengatakan pihaknya kini telah memiliki video yang dimaksud. “Dirjen Otonomi Daerah sudah punya videonya, nanti kan dipanggil,” kata Tjahjo.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan Sekda Papua bisa diberi sanksi jika terbukti mengucapkan hal yang ada di dalam video tersebut.

“Kalau memang ada kealpaan melakukan hal tersebut maka akan ada pembinaan. Kami harus cek hal itu karena sekarang ada banyak rekayasa,” ujar Bahtiar.

Lebih jauh Tjahjo meminta ASN (Aparatur Sipil Negara) di Papua dan Papua Barat tak ikut aksi unjuk rasa memprotes dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiwa asal Papua di Jawa Timur.

“Kami mengimbau ASN tidak ikut aksi demo, ASN di setiap tingkatan harus tetap bekerja memastikan pelayanan kepada maayarakat tetap berjalan. Kami sudah hubungi pemerintah daerah bahwa roda pemerintahan harus tetap jalan dari kecamatan sampai distrik, pelayanan masyarakat tak boleh berhenti. Mereka katakan kerusuhan hanya di kota saja dan tak ganggu aktivitas masyarakat,” ujar Tjahjo. (tribun network/fit/sen/zal/wly)

Jangan Sampai Terjadi di Batam

KEJADIAN di Manokwari disesali dua organisasi mahasiswa di Batam, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Batam dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Kota Batam.

Kepada Tribun, Ketua PMII Batam Wirada Putra meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap provokator yang memicu kejadian tersebut. "Aparat penegak hukum harus bertindak tegas" ucap Wiradi dengan nada tegas

Wiradi menghimbau agar kejadian itu tidak menyebar luas ke daerah lain di Indonesia.

Dia mengajak semua pihak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga tidak ada lagi intoleransi dan diskriminasi di tanah Indonesia, terutama di Kota Batam.

"Mari rawat Indonesia dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika," kata Wiradi penuh harap.

Dihubungi secara terpisah, Ketua GMNI Batam, Husnul Mahubesi juga meminta kejadian seperti itu jangan sampai terulang.

Husnul meminta masyarakat Batam tidak terpancing dengan kejadian ini.

"Masyarakat kota Batam jangan sampai terprovokasi" kata husnul. Karena pada prinsip bangsa kita adalah Bhineka Tunggal Ika, yang artinya berbeda beda tapi tetap satu.
Kondusif Senin malam

Kepolisian RI atau Polri mengungkapkan situasi di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat sudah kondusif pasca-demonstrasi dalam rangka memprotes penangkapan sejumlah mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (19/8).

"Update malam ini, situasi Alhamdulillah sangat kondusif," kata Dedi.

"Massa sudah menyampaikan aspirasinya dan kembali ke kediaman masing-masing atau beberapa wilayah, langsung dikawal aparat Polri dan TNI," ucap dia.

Menurut Dedi, tidak ada insiden yang menonjol untuk wilayah Jayapura, Papua. Sementara, aspirasi massa yang berunjuk rasa di Manokwari, Papua Barat, juga telah diterima Kapolda Papua, Pangdam Kasuari, dan Wakil Gubernur Papua Barat.

Aspirasi terkait dugaan diskriminasi rasial saat penangkapan 43 mahasiswa Papua di Surabaya, menurut Dedi, akan dibawa ke pemerintah pusat.

"Bahwa, apa yang menjadi aspirasi masyarakat ditampung dan nanti akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Kemudian juga, karena aspirasi sudah diterima, dan secara umum masyarakat juga sudah kembali," tuturnya.

Di Manokwari, Dedi mengatakan terdapat beberapa titik jalan yang masih diblokade massa.

Meski jumlahnya tidak banyak, aparat TNI-Polri terus berdialog dengan masyarakat. Kemudian, di Sorong, Papua Barat, juga cukup kondusif, meski sebelumnya sempat terjadi insiden perusakan Bandara Domine Eduard Osok.

"Untuk Sorong itu ada beberapa insiden. Kemudian masih ada beberapa konsentrasi massa, namun jumlahnya tidak besar dan masih tetap di bawah kontrol, kendali aparat Polri dan TNI serta pemerintah daerah," ucap dia.

Selain terjun ke lapangan untuk memitigasi tindakan anarkis dilakukan massa, polisi khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terus memantau akun-akun yang dinilai menyebarkan konten provokatif.

Berdasarkan keterangan polisi, massa yang berunjuk rasa diduga terprovokasi konten negatif di media sosial terkait penangkapan tersebut sehingga aksi berbuntut kericuhan.

Menurut Dedi, konten-konten tersebut berisi berita bohong atau hoaks terkait penangkapan 43 mahasiswa Papua di Surabaya. Salah satu hoaks itu mengungkapkan ada mahasiswa yang meninggal.

Konten yang dibangun di media sosial dan tersebar di antara warga Papua, lanjut Dedi, dapat membangun opini bahwa peristiwa penangkapan mahasiswa Papua adalah bentuk diskriminasi.

Padahal, Dedi memastikan penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya itu sudah selesai secara hukum.

"Awal mulanya dari akun hoaks itu, akun-akun yang disebarkan ada yang bilang mahasiswa Papua meninggal dunia akibat kejadian tersebut, itu sudah kami stempel hoaks," tuturnya.

Awalnya, polisi menerima laporan mengenai perusakan bendera merah putih di asrama mahasiswa Papua. Kemudian polisi memeriksa beberapa mahasiswa yang tinggal di asrama.

Karena tidak menemukan unsur pidana, kepolisian melepaskan mereka kembali. Proses itu merupakan proses yang wajar dalam hukum.

Menurut Dedi, polisi mengevakuasi mahasiswa Papua tersebut untuk menghindari bentrok dengan masyarakat.

"Itu kami mengevakuasi untuk menghindari bentrok fisik antara masyarakat setempat dengan teman-teman mahasiswa Papua," kata Dedi.

"Awalnya kan memang terjadi perusakan terhadap bendera Merah Putih, itu provokasi awal sehingga masyarakat setempat melakukan pengepungan," tuturnya. (adh/kompas)