Untuk Terbit Sertifikat Lahan di Karimun, BPN Main Ukur Saja, Warga Kuda Laut Langsung Bereaksi

Ratusan warga Kuda Laut Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau mengajukan protes terhadap pengukuran batas lahan di daerah mereka.

Untuk Terbit Sertifikat Lahan di Karimun, BPN Main Ukur Saja, Warga Kuda Laut Langsung Bereaksi
TRIBUNBATAM.id/Elhadif Putra
Ratusan warga Kuda Laut Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau mengajukan protes terhadap pengukuran batas lahan di daerah mereka, Selasa (20/8/2019). 

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Ratusan warga Kuda Laut Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau mengajukan protes terhadap pengukuran batas lahan di daerah mereka, Selasa (20/8/2019).

Protes ini diajukan warga karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karimun mengukur lahan tersebut.

Menurut warga status lahan tersebut masih berada dalam sengketa.

Sengketa lahan itu barawal dari penerbitan sertifikat terhadap 200 bidang tanah bagi warga Rukun Tetangga (RT) 01 Rukun Warga (RW) 03 Kuda Laut, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), ditunda oleh BPN.

Jokowi Sudah Bertemu Prabowo, Ketua BPN Kepri Onward Siahaan: Jangan Ada Caki Maki Lagi

Sertifikat Mau Terbit, Tiba-tiba Ahli Waris Lahan Muncul, Warga Mengamuk Lalu Datangi Kantor BPN

Terbaru, Jubir BPN Pastikan Prabowo Akan Bertemu Jokowi Pada Bulan Ini, Pastinya Kapan?

Bagaimana Nasib Koalisi Adil Makmur Pasca Putusan MK? Begini Kata Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso

Penundaan dilakukan karena ada pihak yang mengaku sebagai ahli waris, Rusli Effendi, atas lahan seluas 2,8 hektare di kawasan yang ditempati warga.

Disebut-sebut ahli waris mengantongi sertifikat terbitan tahun 1991 atau lebih dulu.

Ratusan warga Kuda Laut Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau mengajukan protes terhadap pengukuran batas lahan di daerah mereka, Selasa (20/8/2019).
Ratusan warga Kuda Laut Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau mengajukan protes terhadap pengukuran batas lahan di daerah mereka, Selasa (20/8/2019). (TRIBUNBATAM.id/Elhadif Putra)

Kuasa hukum warga, Ahmad Muhajir mengatakan BPN melakukan pengukuran tanpa lebih dahulu menunjukan legalitas yang dimiliki ahli waris.

"Bagaimana BPN bisa melakukan pengukuran batas lahan, sementara hal dasar saja belum terpenuhi.

Seharusnya, untuk kegiatan pengukuran ini pihak yang mengaku ahli waris bisa menunjukkan surat-suratnya terlebih dahulu," kata Ahmad.

Ahmad menyebutkan dari hasil kesepakatan bersama dengan BPN Karimun, proses pengukuran lahan ditunda hingga pihak yang mengaku sebagai ahli waris dapat menunjukkan bukti sah kepemilikan atas lahan tersebut.

Bagikan Sertifikat Tanah Kepada Warga, Apri Sujadi: Ada Tanah yang Suratnya Masih di Bank

Sertifikat Mau Terbit, Tiba-tiba Ahli Waris Lahan Muncul, Warga Mengamuk Lalu Datangi Kantor BPN

Warga Bisa Urus Hak Milik di Kampung Tua, Ini Batasan Luas Tanah Yang Bisa Diurus Sertifikatnya

Tega, Mau Lebaran, Anak Gadis Malah Nekat Bunuh Ayah Kandungnya, Disulut Obrolan sertifikat tanah

"Jadi keputusannya hari ini, karena pihak lawan kita tidak bisa menunjukan legalitas itu maka ditunda dulu.

Sampai dia bisa menunjukkan, setelah itu baru kita bersedia melakukan pematokan batas-batas itu," jelas Ahmad.

Selanjutnya apabila ahli waris tidak bisa menunjukan surat kepemilikan resmi, maka warga akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan kepada pihak kepolisian atas dugaan keterangan palsu.

"Apabila pihak yang mengklaim tidak juga bisa menunjukkan surat-suratnya, kita akan melaporkan dia atas dugaan keterangan palsu dan unsur tindakan pidana," tegas Ahmad. (TRIBUNBATAM.id/Elhadif Putra)

Penulis: Elhadif Putra
Editor: Thom Limahekin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved