Menkeu Sri Mulyani Usul Iuran BPJS Kesehatan Naik Dua Kali Lipat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan naik dua kali lipat atau 100 persen.

Menkeu Sri Mulyani Usul Iuran BPJS Kesehatan Naik Dua Kali Lipat
Kompas.com/Mutia Fauzia
Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Penulis: Mutia Fauzia

TRIBUNBATAM.ID, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan naik dua kali lipat atau 100 persen.

"Kami mengusulkan kelas II dan kelas I jumlah yang diusulkan DJSN perlu dinaikkan. Pertama, itu untuk memberi sinyal yang ingin diberi pemerintah ke seluruh universal health coverage standard kelas III kalau mau naik kelas ada konsekuensi," ujar Sri Mulyani ketika melakukan rapat bersama dengan Komisi IX dan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Artinya, peserta JKN kelas I yang tadinya hanya membayar Rp 80.000 per bulan harus membayar sebesar Rp 160.000.

Kemudian untuk peserta JKN kelas II yang tadinya membayar Rp 110.000 dari yang sebelumnya Rp 51.000.

Skin Hero Guinevere-Lotus Terbaru, Starlight Eksklusif Hadir September 2019

BREAKINGNEWS, Tim Saber Pungli Polresta Barelang OTT Pegawai Dinas Kelautan Perikanan Kota Batam

For 6 Months, 900 Workers in Batam Become Jobless, Not Included Foster and Unisem Employee

Sebelumnya, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sempat mengusulkan adanya kenaikan iuran peserta kelas I menjadi Rp 120.000 sementara kelas II Rp 75.000 untuk mengatasi masalah defisit yang telah melanda BPJS Kesehatan sejak tahun 2014.

"DJSN tadi Rp 75.000 untuk kelas III dan Rp 120.000 untuk kelas I, kami mengusulkan Rp 110.000 untuk kelas II dan Rp 160.000 untuk kelas I yang akan kita mulai pada 1 Januari 2020," jelas Sri Mulyani.

Dia mengatakan, usulan kenaikan iuran untuk peserta kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 bisa diberlakukan. Kenaikan iuran kelas III dan dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bakal diberlakukan mulai Agustus 2019.

Pemerintah pusat akan terlebih dahulu menanggung beban pembayaran bagi peserta PBI, baik pusat dan daerah sepanjang bulan Agustus hingga Desember 2019.

"Karena untuk daerah bisa lebih kompleks permasalahannya jika APBD mereka sudah di-approve, jadi kami mengusulkan PBI daerah dari Agustus hingga Desember kenaikannya akan dibayarkan oleh pemerintah pusat terlebih dahulu," ujar dia.

Halaman
12
Editor: Alfian Zainal
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved