Kebutuhan Rumah di Indonesia Tinggi, Apakah Perlu HDB Seperti Singapura?

TRIBUNBATAM.id - Lembaga Housing and Development Board (HDB) yang menyediakan rumah di Singapura dirasa perlu juga dimiliki oleh Indonesia.

Hal ini disampaikan langsung oleh Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenko Perekonomian Bastary Pandji Indra.

Dalam sebuah diskusi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rabu (14/8/2019), Bastary mengungkapkan angka kebutuhan rumah yang belum terpenuhi atau backlog masih cukup tinggi, yaitu mencapai 7,6 juta.

• Tewaskan Lansia Singapura Karena Buang Botol Dari Gedung 35 Lantai, Pria Australia Ditahan

• Singapura Alami Resesi Akibat Perang Dagang China-Amerika, Indonesia Justru Untung?

• Cocok Untuk Liburan Akhir Pekan, Ini 10 Tempat Wisata Gratis Terbaik di Singapura

• Dua Pria Ditemukan Terapung-apung di Laut Singapura, Ditpolair Polda Kepri Sisir Laut Batam

Pemerintah tidak bisa memenuhi seluruh anggaran yang dibutuhkan untuk mengatasi backlog tersebut.

Dengan demikian, dibutuhkan kerja sama sektor swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU/PPP) untuk mewujudkannya.

Sementara di lain pihak, regulasi yang mengatur penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih sangat rumit.

Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan regulasi agar proses penyediaan rumah terjangkau dapat berjalan cepat.

"Kita wajib menyederhanakan skema PPP, siapa yang bertanggung jawab? Tadi dikatakan belum terbentuk HDB, lembaga ini perlu dibentuk untuk menyederhanakan aturan sehingga PPP bisa efektif dan efisien," desak Bastary.

Ia menambahkan, penyediaan rumah sosial atau rumah terjangkau bagi MBR bukanlah program menarik bagi pengembang.

Mereka cenderung memilih menyediakan hunian yang terjangkau kalangan masyarakat kelas menengah ke atas dibandingkan MBR.

Karena itu, melalui lembaga tersebut, diharapkan dapat terbentuk regulasi dan kerja sama yang bisa saling menguntungkan, bagi pengembang, masyarakat dan juga pemerintah.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Wilayah Perkotaan, Perumahan dan Pemukiman Bappenas Tri Dewi Virgiyanti mengatakan, pembentukan lembaga yang bertugas dalam penyediaan perumahan masyarakat diperlukan agar target penyelesaian backlog perumahan dapat segera terealisasi.

"Sebenarnya kita sudah punya modal seperti tabungan perumahan rakyat (Tapera), sehinga ini bisa menjadi modal awal untuk kelembagaan yang lebih terintegrasi bagi rumah yang affordable," cetus Virgi.

• Ganti Kartu Lama Ke Kartu USIM 4G Dapat Kuota Hingga 30 GB Selama 6 Bulan

• Sempat Gagal Tayang, Film Midsommar akan Tayang di Indonesia, 11 September 2019 di Bioskop

• Sebelum Membunuh, Aulia Kesuma sempat Mengancam Dana Sang Anak Tiri, Begini Ancamannya

• Terisak Aulia Kesuma Ungkap Semula Ingin Gantung Diri, Lalu Pilih Bunuh dan Bakar Suami & Anak Tiri

• Ramalan Zodiak Besok Minggu 1 September 2019, Pisces Jadi Inspirasi, Aquarius Kencan Romantis

• Tewaskan Lansia Singapura Karena Buang Botol Dari Gedung 35 Lantai, Pria Australia Ditahan

• TERUNGKAP Misteri Penyebab Bima dan Ayu Meninggal Usai KKN di Desa Penari, Hampir Bersamaan