Mengancam, Boris Johnson Justru Dipermalukan. Mayoritas Parlemen Tolak Opsi Brexit Tanpa Perjanjian

TRIBUNBATAM.ID, LONDON - Langkah kuda Perdana Menteri Boris Johnson untuk memaksa Inggris keluar dari Uni Eropa atau yang yang dikenal dengan Brexit tanpa perjanjian mengalami jalan buntu.

Proposal yang disertai paksaan Boris Johnson ditolak oleh mayoritas parlemen yang dapat menyebabkan pemilihan cepat dalam beberapa minggu.

Penolakan itu termasuk dari anggota Partai Konservatif yang dipimpinnya, meskipun sebelumnya Boris Johnson mengancam akan mengusir mereka dari partai.

Boris Johnson juga bahkan mengancam akan membekukan parlemen selama lima minggu jika rencananya ini ditolak parlemen.

• Kembali OTT KPK, Direksi dan Pegawai BUMN Diamankan Terkait Distribusi Gula

• 40 Ribu Tiket Terjual Jelang Laga Timnas Indonesia vs Malaysia di Kualifikasi Piala Dunia 2022

• Kapal Selam Meledak di California, 25 Tewas, Lima Orang Tidak Ditemukan

Namun, bukannya takut, para politisi justru mempermalukan Boris Johnson yang baru enam minggu memimpin pemerintahan Inggris ini.

Boris Johnson mengutuk rencana oleh anggota parlemen yang memblokir strategi Brexit dan mengatakan itu akan merusak niatnya untuk menegosiasikan kesepakatan pemisahan baru dengan Uni Eropa.

Dia mengatakan langkah anggota parlemen oposisi dan anggota partai Konservatifnya untuk mencoba menunda Brexit melampaui 31 Oktober menunjukkan Inggris seperti "mengibarkan bendera putih" terhadap Brussel, Kantor Pusat Uni Eropa.

Menjelang pemungutan suara pertama di House of Commons, Selasa malam, Johnson mengatakan: "Tidak ada keadaan di mana saya akan pernah menerima hal seperti itu."

Para pembantunya telah memperingatkan bahwa kekalahan akan memaksanya untuk mengadakan pemilihan cepat menjelang KTT penting Uni Eropa pada 17-18 Oktober, dua minggu sebelum Brexit.

Para penentang yakin mereka memiliki jumlah yang cukup untuk menghentikan langkah Jonshon yang dinilai terburu-buru dan tanpa legalitas yang kuat.

Penolakan Brexit ini didukung oleh partai oposisi utama, Partai Buruh, sehingga dapat menunda Brexit hingga 31 Januari.

Tidak hanya mendapat penolakan dan "pengkhianatan" dari partainya, seorang anggotanya dari Partai Konservatif bahkan mempermalukan Johnson saat pidato di parlemen.

Anggota Partai Konservatif Phillip Lee melintas di lantai Commons dengan gaya teatrikal saat Johnson membuat pernyataannya.

Lee kemudian pindah ke tempat duduk anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal yang pro-Eropa.

Akibatnya, Johnson tidak lagi memiliki mayoritas parlemen yang jumlahnya 650 kursi, tetapi pembelotan ini tidak secara otomatis menjatuhkan pemerintahannya.