Mengancam, Boris Johnson Justru Dipermalukan. Mayoritas Parlemen Tolak Opsi Brexit Tanpa Perjanjian

TRIBUNBATAM.ID, LONDON - Langkah kuda Perdana Menteri Boris Johnson untuk memaksa Inggris keluar dari Uni Eropa atau yang yang dikenal dengan Brexit tanpa perjanjian mengalami jalan buntu.

Proposal yang disertai paksaan Boris Johnson ditolak oleh mayoritas parlemen yang dapat menyebabkan pemilihan cepat dalam beberapa minggu.

Penolakan itu termasuk dari anggota Partai Konservatif yang dipimpinnya, meskipun sebelumnya Boris Johnson mengancam akan mengusir mereka dari partai.

Boris Johnson juga bahkan mengancam akan membekukan parlemen selama lima minggu jika rencananya ini ditolak parlemen.

• Kembali OTT KPK, Direksi dan Pegawai BUMN Diamankan Terkait Distribusi Gula

• 40 Ribu Tiket Terjual Jelang Laga Timnas Indonesia vs Malaysia di Kualifikasi Piala Dunia 2022

• Kapal Selam Meledak di California, 25 Tewas, Lima Orang Tidak Ditemukan

Namun, bukannya takut, para politisi justru mempermalukan Boris Johnson yang baru enam minggu memimpin pemerintahan Inggris ini.

Boris Johnson mengutuk rencana oleh anggota parlemen yang memblokir strategi Brexit dan mengatakan itu akan merusak niatnya untuk menegosiasikan kesepakatan pemisahan baru dengan Uni Eropa.

Dia mengatakan langkah anggota parlemen oposisi dan anggota partai Konservatifnya untuk mencoba menunda Brexit melampaui 31 Oktober menunjukkan Inggris seperti "mengibarkan bendera putih" terhadap Brussel, Kantor Pusat Uni Eropa.

Menjelang pemungutan suara pertama di House of Commons, Selasa malam, Johnson mengatakan: "Tidak ada keadaan di mana saya akan pernah menerima hal seperti itu."

Para pembantunya telah memperingatkan bahwa kekalahan akan memaksanya untuk mengadakan pemilihan cepat menjelang KTT penting Uni Eropa pada 17-18 Oktober, dua minggu sebelum Brexit.

Para penentang yakin mereka memiliki jumlah yang cukup untuk menghentikan langkah Jonshon yang dinilai terburu-buru dan tanpa legalitas yang kuat.

Penolakan Brexit ini didukung oleh partai oposisi utama, Partai Buruh, sehingga dapat menunda Brexit hingga 31 Januari.

Tidak hanya mendapat penolakan dan "pengkhianatan" dari partainya, seorang anggotanya dari Partai Konservatif bahkan mempermalukan Johnson saat pidato di parlemen.

Anggota Partai Konservatif Phillip Lee melintas di lantai Commons dengan gaya teatrikal saat Johnson membuat pernyataannya.

Lee kemudian pindah ke tempat duduk anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal yang pro-Eropa.

Akibatnya, Johnson tidak lagi memiliki mayoritas parlemen yang jumlahnya 650 kursi, tetapi pembelotan ini tidak secara otomatis menjatuhkan pemerintahannya.

Boris Johnson baru bisa digulingkan jika pemerintah kehilangan suara kepercayaan formal dari parlemen.

Hanya saja, hal ini adalah pukulan pertama dari PM yang berpenampilan urakan ini dengan gayanya yang menurut rakyat Inggris, meniru gaya Donald Trump.

Pada hari yang sama, pengadilan di Edinburgh mendengar sebuah keberatan hukum terhadap keputusan Johnson untuk membekukan parlemen selama lima minggu mulai minggu depan.

Ketegangan politik yang meningkat membuat pound Inggris jatuh pada hari Selasa ke level terendah terhadap dolar dalam hampir tiga tahun.

Johnson baru saja menjabat kurang dari enam minggu setelah pendahulunya Theresa May dipaksa keluar karena gagal mendapatkan perjanjian pemisahan Brexit melalui parlemen.

Sejak awal, ia menghadapi tentangan dari anggota parlemen yang takut bahwa meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan akan berisiko pada gangguan ekonomi yang parah.

Mantan menteri keuangan Philip Hammond termasuk di antara mereka yang bergabung dengan Partai Buruh untuk menyusun undang-undang yang dapat memaksa penundaan.

Mereka pertama-tama akan mencoba membuat ruang dalam agenda parlemen untuk debat RUU dengan mengedepankan mosi yang akan dipilih oleh anggota parlemen pada Selasa malam.

Jika mereka berhasil, mereka akan memperkenalkan RUU mereka pada hari Rabu dan berusaha untuk menyelesaikannya sebelum parlemen ditangguhkan minggu depan.

Johnson telah menolak perceraian (Brexit) di atas meja, tetapi menegaskan, dia ingin mencapai kesepakatan dengan Brussels untuk meringankan akhir keanggotaan Uni Eropa Inggris yang berusia 46 tahun.

Para pemimpin UE telah menolak untuk membuka kembali kasus Brexit tetapi Johnson mengklaim mendapat kemajuan karena mayoritas Partai Konservatif di parlemen.

Seorang juru bicara Komisi Eropa mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka belum melihat "proposal konkret" dari London tentang bagaimana mereka ingin mengubah kesepakatan yang ada.

Johnson mengungkapkan bahwa ia akan bertemu perdana menteri Irlandia Leo Varadkar untuk pertama kalinya di Dublin minggu depan untuk membahas Brexit.

Johnson telah menerima dorongan dalam jajak pendapat oleh tindakan tegas terhadap parlemen atas Brexit.

Pemilihan awal dapat memberi Johnson mayoritas, meskipun juga berisiko besar, karena lanskap politik sangat terfragmentasi oleh referendum 2016.

Johnson akan membutuhkan dukungan dari Partai Buruh untuk mengadakan jajak pendapat, karena hukum mensyaratkan dukungan dua pertiga anggota parlemen.

Pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn telah berulang kali menyerukan pemilihan dan memperingatkan bahwa jika rute legislatif gagal, ia mungkin mencoba untuk memaksanya dengan menyerukan mosi tidak percaya pada pemerintah.

Tetapi banyak anggota parlemen Buruh juga takut jebakan Corbyn yang dikalahkan Johnson dalam pemilihan sebelumnya.

Pembantu Johnson bersikeras pemilihan akan diadakan sebelum Brexit, tetapi beberapa lawannya khawatir dia bisa mengubah tanggal pada menit terakhir menjadi setelah 31 Oktober.