Pemerintah Daerah Kepulauan Anambas Akan Bantu Pekerja Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Pemerintah Daerah Anambas akan memberi bantuan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan ke pekerja

Pemerintah Daerah Kepulauan Anambas Akan Bantu Pekerja Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan
TRIBUNBATAM.id/Rahma Tika
Yunizar Kepala Dinas PTSP saat ditemui di kantornya di jalan Imam Bonjol, Tarempa 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Pemerintah Daerah Kepulauan Anambas akan memberi bantuan ke pekerja soal pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. 

Kebijakan bantuan pembayaran iuran ketenagakerjaan ini akan ditanggung selama 1 tahun penuh selama 2020.

Kepala Dinas PTSP Anambas Yunizar saat ditemui di ruang kantornya di Imam Bonjol, Tarempa, mengatakan dengan adanya kebijakan ini diharapkan masyarakat lebih efektif lagi untuk mendaftarkan diri terkait BPJS ketenagakerjaan ini.

Menu Baru KFC China, Nugget Ayam Isi Durian, Tertarik untuk Mencobanya?

Gol di Penghujung Laga yang Menyakitkan, Indonesia Dikalahkan Malaysia 2-3 di Jakarta

Patung Iron Man Didirikan di Italia untuk Mengenang Almarhum Tony Stark

"Saya berharap untuk ditahun kedua masyarakat sudah bisa mandiri melakukan pembayaran iuran ini, karna untuk tahun pertama akan ditanggung Pemerintah Daerah dulu," ujar Yunizar pada Kamis (5/9/2019).

Rencana ini sedang dalam proses, dan akan dilaksanakan pada 1 Oktober bulan depan. Jadi per 1 Oktober nanti Pemerintah Daerah sudah mulai menjalankan bantuan pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan kepada masyarakat.

Pada tahun ini bantuan akan dijalankan selama tiga bulan. Dan untuk tahun 2020 akan diberi bantuan pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan selama satu tahun. Jadi total bantuan dari Pemerintah Daerah selama 1 tahun 3 bulan.

Setelah bantuan pembayaran iuran ini berakhir, untuk selanjutnya giliran masyarakat yang membayar secara mandiri perbulannya.

Patokan iuran yang akan dibayarkan oleh masyarakat yaitu Rp 16.800, sudah termasuk di dalamnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

"Kita berharap untuk tahun berikutnya akan terus meningkat, tingkat kepedulian kepesertaan masyarakat terhadap kebijakan ini," tambah Yunizar.

Sasaran bantuan ini akan ditujukan pada sektor non penerima upah. Terdapat 9 item yang akan diberi bantuan dari Pemerintah Daerah.

9 item ini yaitu, nelayan tangkap, nelayan budidaya, petani, peternak, perkebunan, penjaga malam, tukang ojek, kapten pompong, operator speed boat, jasa angkut darat, dan buruh pelabuhan.

"Harapan kita kedepannya akan memberi bantuan sekitar 4361 orang untuk tahap awal," pungkas Yunizar. (tribunbatam.id/Rahma Tika)

Penulis: Rahma Tika
Editor: Ucu Rahman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved