Beratkan Masyarakat, Buruh Sepakat Tolak Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan

Defisit yang terjadi di BPJS Kesehatan saat ini, menurut Suprapto pemerintah seakan buang badan.

Sebab kata dia,  pemerintah tidak tegas kepada peserta BPJS Kesehatan khususnya mandiri dan termasuk oknum perusahaan.

"Makanya terjadi selalu persoalan. Ini yang seharusnya dibenahi dulu. Dari pada buru-buru menaikkan," tambahnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan, tidak semua iuran BPJS Kesehatan naik 100 persen.

Hanya kelas 1 dan kelas 2 yang naik 100 persen, sementara kelas 3 naik 65 persen.

“Itu (kenaikan 100 persen) hanya berlaku untuk Kelas 1 dan Kelas 2. Untuk kelas 3, tidak sebesar itu. Untuk Kelas 3, usulan kenaikannya adalah dari Rp 25,5 ribu menjadi Rp 42 ribu, atau naik 65 persen,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Kepala Biro KLI) Kemenkeu Nufransa Wira Sakti dalam laman setkab, Senin (9/9/2019).

Kenaikan peserta mandiri kelas 3 sebesar Rp 42 ribu itu sama dengan iuran bagi orang miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Bahkan bagi peserta mandiri Kelas 3 yang benar-benar tidak mampu dapat dimasukkan ke dalam Basis Data Terpadu Kementerian Sosial (Kemensos) sehingga berhak untuk masuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah.

Adapun besaran iuran BPJS Kesehatan Kelas 1 dan 2 yang diusulkan pemerintah akan berlaku mulai Januari 2020 adalah Kelas 1 jadi Rp 160 ribu per bulan (sebelumnya Rp 80 ribu), dan kelas 2 menjadi Rp 110 ribu per bulan (sebelumnya Rp 51 ribu). (tribunbatam.id/leo halawa)