Duta Besar Singapura Kunjungi Wakil Ketua MPR, Bahas Indonesia Lima Tahun Kedepan

Duta Besar Singapura Anil Kumar Nayar kunjungi Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di Jakarta untuk membahas Indonesia dalam lima tahun ke depan nanti.

Duta Besar Singapura Kunjungi Wakil Ketua MPR, Bahas Indonesia Lima Tahun Kedepan
MPR RI
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menerima kunjungan Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar di Ruang Kerja, Gedung Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (6/9/2019). 

TRIBUNBATAM.id - Beberapa waktu lalu, Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar mengunjungi Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di Ruang Kerja, Gedung Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Tujuan dari kunjungan Duta Besar Singapura adalah untuk meminta pandangan dari Wakil Ketua MPR tentang bagaimana Indonesia dalam lima tahun ke depan nanti.

Menanggapi hal ini, Hidayat mengungkapkan ke depan para pemangku kepentingan di Indonesia harus menjaga komitmen yang sudah menjadi kesepakatan bersama, yakni NKRI.

Cut Meyriska dan Roger Danuarta Bulan Madu ke Singapura, Bagikan Momen di S.E.A. Aquarium

Menjaga Indonesia juga akan berdampak positif buat negara-negara tetangga seperti Singapura.

“Demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Pemilihan Umum berjalan lancar dan aman. Banyak yang mengkhawatirkan terjadinya konflik usai pemilu. Ternyata tidak terjadi. Kita tetap bisa menjaga Indonesia. Saya ingin ke depan komitmen-komitmen yang sudah kita sepakati tetap terus kita jaga. Jika Indonesia maju bisa berdampak pada kemajuan kawasan Asia Tenggara. Menjaga Indonesia juga akan berdampak positif buat negara-negara tetangga,” jelas Hidayat.

Dalam pertemuan itu, Dubes Singapura Anil Kumar Nayar juga menyebut soal Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

“GBHN sebagai proses dari reformasi politik di Indonesia, yaitu bagaimana program-program dan rencana pembangunan memiliki visi jangka panjang bukan hanya tujuan pendek selama lima atau 10 tahun,” kata Anil Kumar Nayar.

Kepada Dubes Singapura, Hidayat menjelaskan panjang lebar tentang GBHN.

“Saya setuju dengan dihidupkan kembali GBHN. Ketiadaan GBHN yang berjangka panjang dan mengikat membuat kebijakan Indonesia tidak terukur dan memiliki visi ke depan yang kuat. Contohnya, pimpinan di Indonesia melaksanakan program sesuai janji kampanye. Presiden memenuhi janji kampanye. Gubernur juga banyak janji kampanye. Begitu juga Bupati dan Walikota,” papar Hidayat.

Supaya program dan pembangunan tertata dengan baik, lanjut Hidayat, maka perlu GBHN. GBHN akan memandu semua orang.

Halaman
123
Editor: Putri Larasati Anggiawan
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved