Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Menambah Beban Masyarakat, Anggota Dewan Batam Kompak Menolak

Kenaikan tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara nasional, menuai protes dari sejumlah pihak.

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Menambah Beban Masyarakat, Anggota Dewan Batam Kompak Menolak
Tribunnews
Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen Mulai 1 Januari 2020, Sri Mulyani Disalahkan, Begini Jawabannya 

Udin mendorong pemerintah pusat,  agar membenahi benar-benar pelayanan dan internal BPJS Kesehatan. Ia menilai, menaikan tarif BPJS Kesehatan sama saja menambah beban berat ekonomi masyarakat.

Masih dengan Udin. Katanya,  pelayanan BPJS Kesehatan di Batam masih terjadi kesenjangan. Ia mengambil contoh,  seseorang berobat menggunakan BPJS Kesehatan,  pihak rumah masih meminta beli obat. Menurut Udin,  seharusnya tidak bisa lagi disuruh beli obat.

"Kan sudah komplit di situ. Nah sekarang,  uang obat itu kan bisa klaim. Namanya saja asuransi. Tetapi ini sangat sulit bahkan tidak mungkin BPJS kesehatan keluarkan duit itu," kata Udin.

Tidak itu saja. Kata Udin,  dengan model pasien disuruh beli obat oleh pihak rumah sakit,  menduga ada permainan. Antara rumah sakit ,  BPJS Kesehatan dan juga pihak apotek tertentu. Karena menurutnya,  bisa saja oknum dokter atau medis menyuruh pasien beli obat dengan menunjuk apotek.

"Itu dugaan kami. Nah ini mungkin menjadi bahan bagi kita,  untuk ditelusuri. Agar clear masalah ini. Jangan kita sibuk soal tarif,  sedangkan pelayanan masih terjadi kesenjangan. Belum lagi pasien yang mengalami perlakuan tak senonoh saat ditolak rumah sakit," ucapnya.

Penolakan kenaikan tarif BPJS Kesehatan,  rama-ramai ditolak Anggota DPRD Kota Batam. Utusan Sarumaha dari Fraksi Partai Hanura mengatakan, pemerintah jika menaikan tarif harus melihat dari berbagai sudut pandang.

Pin Legislator Kepri Disoroti *Dinilai Terlalu Mahal *Disematkan Saat Pelantikan

"Kalau naik tarif ya silakan saja. Tapi kan harus dilakukan secara proporsional. Tidak bisa disamakan tarifnya kepada masyarakat yang berprofesi sebagai tukang parkir, dengan menejer di perusahaan," kata Utusan Sarumaha.

Utusan menyarankan,  pemerintah melalui Menteri Keuangan RI lebih baik fokus membenahi pelayanan BPJS,  dari pada menaikan tarif. Yang akhirnya memberatkan masyarakat kecil. Kata Utusan,  Kesehatan merupakan hal mutlak setiap warga negara.

Pada Undang-undang Dasar 1945 (hasil amandemen) telah mengatur beberapa hak asasi manusia di bidang kesehatan. Di dalam pasal 28H dinyatakan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Sebelumnya, isu berkembang pemerintah pusat akan menaika  tarif BPJS Kesehatan. Hal itu terungkap melalui Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Sri mengatakan,  akan memberlakukan kenaikan tarif 100 persen.

Sinopsis Sinetron Cinta Karena Cinta SCTV Hari Ini Selasa (10/9), Mirza & Raisa Tunangan

Halaman
123
Penulis: Leo Halawa
Editor: Eko Setiawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved