Pin Legislator Kepri Disoroti Dinilai Terlalu Mahal Disematkan Saat Pelantikan

TANJUNGPINANG, TRIBUN - Pelantikan dan pengambilan sumpah 45 anggota DPRD Provinsi Kepri masa jabatan 2019-2024 menuai sorotan.

Pasalnya biaya kelengkapan anggota dewan yang dilantik di ruang rapat DPRD Kepri Balairung Raja Khalid, Dompak, Tanjungpinang, Senin (9/9/2019), dinilai terlalu besar.

Menurut informasi, untuk membiayai pelantikan anggota dewan mencakup semua kebutuhan seorang anggota dewan pada saat pelantikannya dan beberapa kebutuhan lainnya, menghabiskan anggaran sekitar Rp 1,6 miliar.

Sejumlah anggota legislator pun merasa tidak nyaman dengan sorotan biaya kelengkapan tersebut.

Ing Iskandarsyah ketika ditemui usai pelantikan mengatakan untuk kelengkapan dewan memang sudah dinggarkan sesuai aturan, dan standar harga, atau SSH.

"Kalau saya pribadi sebenarnya alangkah lebih baiknya ada penghematan. Sebab dari yang dilantik hari ini, masih banyak yang lama terpilih kembali," kata Iskandar.

Disampaikannya, saran penghematan itu pun sudah dicontohkan pada dirinya, dengan menggunakan jas, dan pin yang lama.

"Ini saya saja pakai pin emas yang lama, jas lama, serta papan nama yang lama," ujarnya.

Soal harga satu unit papan nama terbuat dari bahan kayu sampai menelan biaya lebih kurang Rp 5 juta, dia mangatakan sudah sesuai aturan.

"Kalau papan nama dibuat dari kayu jati, dan ukirannya pun juga bagus. Tapi nilainya segitu saya rasa sudah sesuai aturan kok, kalau tidak, tentunya pihak terkait dalam pengawasan akan menindak," sebutnya.

Ia pun mengatakan, ada tim TP4D yang tentunya mengawasi setiap kegiatan pengadaan yang menggunakan dana APBD.

"Tentunya intansi terkait seperti Kejaksaan mengawasi hal ini. Namun yang jadi problem, penganggaran dan pengadaan ini dilakukan sebelum Pemilu digelar, jadi kan gak tahu berapa anggota yang jadi kembali," ujarnya.

Selain itu, hal serupa juga dikatakan legislator Kepri Rudy Chua.

"Kalau saya pribadi bukan menolak, tapi hanya tidak menerima saja, karena sudah ada,"sebutnya.

Ia pun sependapat, bila pengadaan ini ke depan bisa lebih mempertimbangkan kepentingan masyarakat. "Mungkin tidak sebesar ini lagi. Lagian kalau saya, memang ngapain ambil lagi, toh sama saja kok sama yang lama," ucapnya.