DPD RI Harus Dilibatkan Dalam Bidang Legislasi dan Agggaran, Perkuat Kewenangan Konstitusional

Hampir semua produk Undang-Undang itu pasti berkaitan dengan daerah, sudah seharusnya DPD harus dilibatkan sampai kepada pembahasan tingkat akhir seca

DPD RI Harus Dilibatkan Dalam Bidang Legislasi dan Agggaran, Perkuat Kewenangan Konstitusional
ist
Perkuatan Kewenangan Konstitusional DPD RI Untuk Membangun Daerah 

Perkuatan Kewenangan Konstitusional DPD RI Untuk Membangun Daerah

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI hadir sebagai salah Lembaga Legislatif yang mewakili aspirasi dalam pembangunan dan kesejahteraan daerah.

Maka, di awal reformasi semangat itu kemudian diwujudkan dalam sistem desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu suatu pilihan politik dalam pengelolaan NKRI di mana daerah harus menjadi aktor sentral dalam pengelolaan republik ini.

Hal tersebut terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Kewenangan Konstitusional DPD RI Dalam Rangka Penguatan Sistem Otonomi Daerah, di Universitas Batam, Kamis, 12 September 2019.

Riau Dikepung Kabut Asap yang Pekat, Seluruh Sekolah Diliburkan

Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis saat membuka FGD tersebut mengungkapkan, di usia ke-15 kewenangan DPD RI perlu diperkuat terutama dalam bidang legislasi dan anggaran.

Hampir semua produk Undang-Undang itu pasti berkaitan dengan daerah, sudah seharusnya DPD harus dilibatkan sampai kepada pembahasan tingkat akhir secara tripartit baik dengan DPR dan Pemerintah.

"DPD lahir sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa wilayah atau daerah harus memiliki wakil untuk memperjuangkan kepentingannya secara utuh di tataran-nasional, yang sekaligus berfungsi menjaga keutuhan NKRI. Selain itu, kehadiran DPD mengandung makna bahwa sekarang ada lembaga yang mewakili kepentingan lintas golongan atau komunitas yang sarat dengan pemahaman akan budaya dan karakteristik daerah," ujar Senator asal Sumatera Utara itu.

Anggota DPD RI asal Kepulauan Riau Hardi Selamat Hood mengungkapkan selama 2 (dua) periode menjabat merasakan meski sudah berumur 15 tahun DPD belum bergaung.

DPD melalui amandemen harus ikut membahas setiap RUU bersama DPR masalah otonomi daerah, RUU yang berkaitan dengan daerah, pengawasan, dan budgeting sampai pada tahap akhir bukan sekedar menyerahkan naskah akademik dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kemudian selesai.

"Harapan saya perlu adanya amandemen untuk memperkuat kewenangan DPD RI sebagai fungsi checks and balances, selain itu dua parlemen senayan DPD dan DPR harus bisa bersinergi menghasilkan produk undang-undang yang ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat dan daerah," tegasnya.

Halaman
12
Editor: Eko Setiawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved