Penurunan Status Lahan SHM ke HGB dan Hak Pakai, Imam Bachroni : Dasarnya PP 40 Tahun 1996

Penurunan status lahan dari yang sudah bersertifikat hak milik (SHM) di atas lahan Hak Pengelolaan BP Batam masih jadi perbincangan saat ini.

Penurunan Status Lahan SHM ke HGB dan Hak Pakai, Imam Bachroni : Dasarnya PP 40 Tahun 1996
IST
Kepala Kantor Lahan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Imam Bachroni 
TRIBUNBATAM.id, BATAM - Penurunan status lahan dari yang sudah bersertifikat hak milik (SHM) di atas lahan Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan (BP) Batam masih jadi perbincangan saat ini.
Kepala Kantor Lahan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Imam Bachroni mengatakan, pihaknya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai atas tanah.

Khususnya di pasal 21 dan 40 PP No.40/1996. Aturan inilah yang menjadi dasar hukum BP Batam dalam membuat kebijakan.
Yakni, menurunkan status SHM lahan menjadi HGB dan hak pakai. Diketahui, BP Batam, semula bernama Otorita Batam (OB), menjadi pemegang hak pengelolaan lahan di Batam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam.

"Dasar kita dari aturan itu (PP No.40/1996)," kata Imam, Kamis (12/9) di Gedung BP Batam.

Proses penurunan status SHM menjadi HGB dan hak pakai ini, lanjutnya, sebenarnya sudah berproses sejak beberapa tahun terakhir.
 
Hanya saja, kembali dikuatkan dalam bentuk surat belakangan ini, menyusul adanya rekomendasi dari Komisi IV DPR RI saat datang ke Batam.

"DPR kemarin tanya soal ini. Kita bilang sudah berproses. Mana suratnya? Kita buat surat lagi," ujarnya.

Imam mengatakan, dari BP Batam juga sudah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam, menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi IV DPR RI ini.

"Dari BPN masih tunggu arahan dari Pak Menteri. Mesti lapor dulu, karena bukan kewenangan beliau," kata Imam.

Menyoal penurunan status SHM menjadi HGB dan hak pakai sebagaimana PP itu, dikatakan tanah yang dapat diberikan HGB, adalah tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik (pasal 21). Begitu juga dengan hak pakai (pasal 40). Dengan begitu, di atas HPL hanya boleh HGB, dan hak pakai.

"Kalau ada pertanyaan soal penurunan status SHM ini, boleh-boleh saja. Tapi dasar kita tetap aturan di PP itu," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Administrasi dan Informasi Lahan Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam, Yarmanis mengatakan, penurunan status lahan dari SHM menjadi HGB atau hak pakai, bukanlah sesuatu yang baru.

"Sebelum ini sudah ada yang dilayani dan konsumen setuju saja diturunkan statusnya dari SHM ke SHGB. Jadi berjalan seperti biasa saja," kata Yarmanis kepada Tribun, Rabu (4/9).
 


Kepala Kantor BPN Kota Batam Askani membenarkan, penurunan status lahan dari SHM ke HGB dan hak pakai, bukan pertama kali. Sebelumnya, BPN sudah pernah menurunkan status lahan SHM di Batam, akibat adanya transaksi. Dari data, ada lebih kurang 13 ribu sertifikat lahan di atas HPL BP Batam, berstatus hak milik yang diterbitkan BPN.

"Dari jumlah ini, paling puluhan yang sudah diturunkan statusnya. Itu karena bertransaksi. Kalau tidak ada transaksi, tetap," kata Askani. (wie)
Penulis: Dewi Haryati
Editor: Rio Batubara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved